Semarang, IDN Times-Gelombang penolakan terhadap upaya DPR merevisi UU KPK bermunculan di sejumlah daerah.
Di Semarang, para pegiat antikorupsi dari berbagai lembaga yang tergabung dalam Koalisi Masyarakat Anti Korupsi (Kompak) meminta kepada Presiden Joko Widodo untuk menghentikan revisi UU KPK yang saat ini sedang dibahas anggota DPR.
Wijayanto, juru bicara Kompak mengungkapkan saat ini kondisi KPK sedang dalam masa darurat. Sebab, upaya merevisi UU KPK menjadi sebuah ancaman serius bagi eksistensi lembaga antirasuah tersebut dalam menangani pemberantasan tindak pidana korupsi.
"Dengan merevisi undang-undangnya, sama saja DPR berusaha mengamputasi kewenangannya. Karena nantinya pasti ada tim pengawas sendiri bagi KPK. Sehingga menurut kita ini bukan waktu yang tepat untuk merevisi aturannya," kata Dosen Magister Ilmu Politik (MIP) Undip tersebut, saat menggalang gerakan dukungan bagi KPK, di kampusnya, Jalan Imam Barjo, Pleburan, Jumat (6/9).
Ia menekankan, saat ini tingkat kepercayaan masyarakat terhadap KPK masih sangat tinggi. Hal ini, katanya mengacu pada indeks kepercayaan publik terhadap pemberantasan korupsi yang masih berkisar pada angka 80 persen ketimbang bagi lembaga parpol dan institusi kepolisian.
Lebih lanjut lagi, ia menyebut bahwa tindakan DPR yang berusaha merevisi UU KPK justru menjadi sebuah ironi. Padahal, kasus korupsi di Indonesia harus mendapat penanganan yang serius.
"Soalnya jumlah kepala daerah yang tertangkap korupsi semakin meningkat. Kasus paling tinggi terjadi pada 2018 kemarin. Belum lagi muncul kasus korupsi yang menjerat Ketum PPP, Romahurmuziy, beberapa elite politik dari Golkar dan masih banyak lagi. Korelasinya, ketika biaya pemilu semakin mahal, maka indeks kerawanan korupsinya juga kian tinggi," ungkapnya.
Ia pun mencurigai adanya modus terselubung dari para legislator yang ngotot merevisi UU KPK.
"Dengan merevisi undang-undangnya, otomatis kan masa depan KPK akan suram. Kita khawatir Indonesia akan mengalami krisis demokrasi. Maka kita minta Presiden Jokowi segera menghentikan hal ini. Jangan sampai sejarah mencatat KPK mati di era pemerintahan Jokowi sehingga menjadi upaya memperlemah upaya penindakan korupsi di daerah," ujar Wijayanto.
Sedangkan, Sugi Wijayanti, Koordinator Penyuluh Kampus dari Kompak, mengaku geregetan dengan upaya DPR merevisi UU KPK. Ia menganggap ini sama saja mengebiri KPK dengan membatasi semua kewenangannya.
"Bisa jadi perilaku korupsi malah merajalela dengan adanya kebijakan seperti ini. Sama saja KPK dikebiri secara perlahan oleh pemerintah," ujar Sugi.