Perbaiki Tata Kelola, KPK Awasi Pemberian Izin Tambang di Jateng

Maruli menekankan supaya setiap Pemda harus sanggup memberikan contoh yang nyata supaya kegiatan penambangan dapat beroperasi sesuai standar hukum yang berlaku. 

Contoh sebuah kebijakan yang baik perlu digulirkan mengingat seringkali kegiatan pertambangan juga bersinggungan dengan kepentingan setiap Pemda. 

"Memang itu salah satu yang kami pantau termasuk clearance penggunaan proyek APBD betul-betul pemerintah harus berikan contoh. Agar memperhatikan hukum yang berlaku," ungkapnya. 

Pihaknya sebelumnya sudah membentuk tim terpadu untuk menindak para penambang ilegal. Tim terpadu terdiri dari unsur KPK, kejaksaan, pihak kepolisian dan TNI.

Oleh sebab itulah, Maruli menyarankan supaya Pemprov Jateng secepatnya mengesahkan Perda RT/RW guna memperkuat penyusunan aturan tata ruang wilayah. Terlebih lagi, nantinya juga dibutuhkan ada langkah penindakan dan pembinaan terhadap kegiatan tambang ilegal 

"Makanya pengesahan Perda RTRW ini harusnya dipercepat. Karena tata ruang ini melalui proses panjang. Paling ujungnya pasti ada pembinaan penertiban pertambangan tanpa izin yang perlu disiapkan komprehensif terukur agar ada penyelesaian tanpa masalah. Ini perlu konsentrasi khusus dari tim terpadu. Artinya Perda tata ruangnya bisa memperkuat elaborasi dan pegangan tim terpadu untuk penataan dan penertiban," paparnya. 

Meski begitu, diakuinya bahwa pembenahan izin pertambangan butuh tantangan tersendiri. Namun apabila bisa dieksekusi oleh Pemprov Jateng, ke depan akan dijadikan pilot project bagi provinsi lainnya di Indonesia.

"Kita bersama stackholder sedang membenahi sektor yang tidak mudah ya. Ini butuh challenging dan kami berharap yang dilakukan Pemprov Jateng jadi referensi atau rujukan good mining practice. Mulai proses perizinannya, dampaknya bagi masyarakat bisa seimbang dan sustainable. Ini perlu koordinasi dukungan dari kejaksaan, TNI Polri termasuk kabupaten kota yang juga terutama ada beberapa regulasi harus dicek kembali. Supaya harmonis bagian mana dan yang disharmoninya agar bisa diselesaikan," tegasnya. 

Kabid Minerba Dinas ESDM Jateng, Agus Sugiharto menyambut baik keputusan KPK yang terlibat langsung dalam pemantauan kegiatan pertambangan di wilayahnya. 

Ia menuturkan tujuan KPK melakukan supervisi kepada pihaknya dimanfaatkan untuk melakukan koordinasi dan pengawasan terhadap kabupaten/kota.

"Tentunya harapannya pengelola kegiatan pertambangan lebih baik, lebih tertib secara administrasi. Selain tertib, bayar pajaknya dipatuhi, berwawasan lingkungan dan usahanya dapat berjalan baik. Kemudian semua sistemnya menggunakan online. Dan mengatasi kegiatan tambang ilegal yang sampai saat ini masih ada," terang Agus.