PSI soal Ijazah Jokowi dan Pernyataan JK: Yang Menuduh Harus Membuktikan

Bestari menilai permintaan JK agar Jokowi menunjukkan ijazah tidak bisa dijadikan standar umum. Ia menegaskan, setiap orang memiliki hak atas dokumen pribadinya, termasuk mantan kepala negara.

“Pak Jokowi punya sikap bahwa kalau pengadilan minta, ya akan ditunjukkan. Tapi selain itu, itu hak privat beliau,” jelasnya.

Ia juga menyebut dirinya sempat bercanda dengan Jokowi terkait permintaan tersebut. Bahkan, Bestari menantang balik JK untuk turut membuka dokumen pribadinya jika memang dianggap perlu.

“Kalau Pak JK ingin memperlihatkan ijazahnya atau dokumen lain ke publik, silakan saja,” tambahnya.

Sebelumnya, Jusuf Kalla menyampaikan, polemik ijazah Jokowi sudah berlangsung cukup lama dan berdampak luas. Ia menilai persoalan ini seharusnya bisa diselesaikan secara sederhana.

“Sebenarnya sederhana persoalannya. Tinggal Pak Jokowi memperlihatkan ijazah aslinya,” kata JK.

Menurutnya, polemik tersebut tidak hanya merugikan Jokowi secara pribadi, tetapi juga menyita perhatian publik dan memicu perpecahan sosial.

“Sudah 2-3 tahun, meresahkan masyarakat, merugikan banyak pihak,” ujarnya.

JK juga mengaku yakin bahwa Jokowi memiliki ijazah asli, sehingga tidak ada alasan untuk memperpanjang polemik.

Menanggapi hal itu, Jokowi menegaskan bahwa ijazah merupakan dokumen pribadi yang tidak wajib ditunjukkan ke publik tanpa alasan hukum.

“Mestinya yang menuduh itu yang membuktikan, bukan saya disuruh menunjukkan,” tegas Jokowi.

Ia juga mengingatkan bahwa jika tuduhan harus selalu dijawab dengan pembuktian dari pihak yang dituduh, hal itu bisa menjadi preseden buruk di masyarakat.

“Nanti semua orang bisa menuduh, lalu yang dituduh harus membuktikan. Itu terbalik,” katanya.

Jokowi pun menegaskan akan menunjukkan ijazahnya jika diminta secara resmi oleh pengadilan, namun di luar itu ia memilih menjaga privasi dokumen tersebut.