Gubernur Jawa Tengah, Ahmad Luthfi meminta petugas maupun relawan tanggap bencana agar mempercepat respon saat ada kejadian bencana di wilayahnya.
Sebab, Jawa Tengah merupakan minimarket bencana, sehingga membutuhkan respons cepat dari seluruh stakeholder terkait, termasuk para relawan tanggap bencana dan tim reaksi cepat (TRC). Kecepatan dan ketepatan respons menjadi kunci dalam penanganan bencana.
Hal itu disampaikan Luthfi saat menutup pelatihan peningkatan kapasitas personel Tim Reaksi Cepat (TRC) Jawa Tengah di Balai Pemantapan Kawasan Hutan (BPKH) Penggaron, Kabupaten Semarang, Minggu (6/9/2026).
Pelatihan TRC tersebut melibatkan ratusan personel dari perwakilan seluruh daerah di Jawa Tengah.
Setelah pelatihan tersebut, diharapkan peserta akan membagikan ilmu dan meningkatkan kemampuan masing-masing personel di setiap daerah.
"Jadi latihan itu perlu, untuk meningkatkan profesionalitas dan team work (kerja tim)," katanya.
Dalam kesempatan itu, Luthfi juga menyampaikan perkembangan situasi kebencanaan di Jawa Tengah. Saat ini, potensi kebencanaan yang paling tinggi adalah kekeringan dan kebakaran.
Berdasarkan data Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Jawa Tengah per 30 Agustus 2026, total sudah ada 615 kejadian kebakaran. Terdiri atas kebakaran hutan dan lahan (karhutla) sebanyak 282 kejadian, kemudian kebakaran gedung dan pemukiman sebanyak 333 kejadian. Total kerusakan ditaksir mencapai Rp38,5 miliar.
Sementara untuk kekeringan hampir terjadi di seluruh wilayah Jawa Tengah. Kepala daerah sudah melakukan pemetaan terkait kekeringan, mulai dari lahan pertanian maupun kekurangan air bersih.
"Semua sudah kita petakan agar dampak kekeringan tidak melanda terlalu dalam di daerah kita. Hampir 8,5 juta liter air bersih juga sudah distribusikan ke daerah terdampak kekeringan, koordinasi dengan kepolisian dan TNI juga terus dilakukan untuk penanganan," katanya didampingi Kalakhar BPBD Jawa Tengah Bergas Catursasi Penanggungan.
Sementara terkait kebakaran TPA, contoh kasus sudah terjadi di TPA Putri Cempo Kota Surakarta. Maka dari itu, ia juga meminta kepada seluruh kepala daerah di Jawa Tengah untuk selalu mengecek dan melakukan mitigasi di wilayah masing-masing.
"Surat edaran sudah dibuat oleh Pak Sekda Provinsi Jawa Tengah dan ini harus menjadi perhatian kita bersama," jelasnya.