Rawan Picu Anarkis, PPP  Minta Jokowi Batalkan RUU HIP

Pihaknya mengungkapkan saat ini pemerintah sebaiknya mulai fokus meneruskan gerakan new normal serta upaya penanggulangan kemiskinan di daerah.

Lebih lanjut, ia meminta kepada Presiden Joko Widodo untuk segera menggunakan hak jawabnya untuk merespon pembahasan RUU HIP yang semula diinisiasi oleh anggota DPR RI. 

Ia juga mengingatkan Presiden Jokowi bahwa saat ini rakyat Indonesia dari berbagai komponen terus bergerak untuk mendesak agar pembahasan RUU HIP dibatalkan.

"Presiden harus meredam protes ini supaya gak berlama-lama. Karena bisa berdampak terhadap aksi anarkis karena di dalam RUU tersebut bersinggungan dengan persoalan ideologis, radikalisme dan kemiskinan akibat COVID-19," jelasnya.

"Memang bisa presiden tidak menyikapinya, dan jika sampai 60 hari presiden tidak menyikapi maka otomatis RUU tersebut gugur. Tapi tempo waktunya menunggu 60 hari. Makanya dengan waktu cukup lama bisa memicu kegaduhan," pungkasnya.