Banyak Laka Kapal, Bambang Haryo: Anggaran Keselamatan Jangan Dipotong
- Anggota Komisi VII DPR Bambang Haryo meminta anggaran keselamatan transportasi untuk Basarnas, Polair, KPLP, dan Bakamla tidak dipangkas agar respons penyelamatan kecelakaan laut lebih optimal.
- Bambang menyoroti evakuasi kapal tenggelam di Masalembo yang memakan tujuh jam, serta mendorong Basarnas melibatkan nelayan melalui regulasi sebagai bagian tim penyelamat.
- Pelindo Tanjung Emas meminta dukungan penyediaan pompa banjir akibat risiko penurunan tanah dan angin baratan, serta membagi pelabuhan menjadi enam kluster untuk mengantisipasi gangguan logistik.
Semarang, IDN Times - Kalangan legislator menyarankan kepada pemerintah pusat supaya mengembalikan pagu anggaran keselamatan transportasi. Sebab, dengan anggaran keselamatan yang dipangkas secara drastis justru mempersulit upaya penyelamatan yang dilakukan sejumlah tim penyelamatan terutama ketika terjadi kecelakaan di perairan laut.
Bambang Haryo: Anggaran KPLP, Basarnas, Polair jangan dipotong
Anggota Komisi VII DPR RI Bambang Haryo Soekartono bersama GM Pelindo Tanjung Emas Semarang S Joko. (IDN Times/Fariz Fardianto) Anggota Komisi VII DPR RI, Bambang Haryo Soekartono mengingatkan pemerintah pusat untuk memperhatikan nasib para personel penyelamatan lantaran posisi mereka menjadi garda terakhir dalam bahu-membahu menyelamatkan nyawa manusia.
Pihaknya menekankan sebaiknya tugas pokok Kesatuan Penjagaan Laut dan Pantai (KPLP), Basarnas dan Bakamla harus diperkuat agar ketepatan waktu masing-masing kesatuan bisa dilakukan dengan baik.
"Dan saya tekankan (anggaran) Basarnas, Polair, KPLP jangan dipotong. Sekarang kan memang dikurangi. Maka ini musti ditingkatkan lagi. Ndak apa-apa nanti kita dorong terus agar anggaran Basarnas tetap ditingkatkan jadi Rp3,3 triliun. Karena sekarang ini anggaran Basarnas dipotong jadi Rp1,1 triliun," ungkapnya saat cek fasilitas terminal penumpang Pelabuhan Tanjung Emas Semarang, Kamis (17/9/2026).
Peran aktif Basarnas perlu diperbaiki
Anggota Komisi VII DPR RI Bambang Haryo Soekartono meninjau fasilitas Pelabuhan Tanjung Emas Semarang. (IDN Times/Fariz Fardianto) Menurutnya peran aktif Basarnas perlu diperbaiki supaya memiliki ketepatan waktu yang bagus. Sebagai contoh ketika mengevakuasi para penumpang kapal yang tenggelam di Perairan Masalembo belum lama ini personel Basarnas butuh waktu tujuh jam.
Kondisi ini berbeda dengan penanganan kecelakaan kapal di Filipina dan Jepang yang relatif lebih cepat dengan dukungan kekuatan yang mumpuni.
Di sisi lain peran aktif Basarnas dalam memberikan pertolongan untuk kecelakaan kapal juga ditopang kesiapan dari para nelayan setempat.
Maka dari itu pihaknya mendorong Basarnas untuk membuat regulasi agar para nelayan bisa dilibatkan menjadi unsur tim penyelamat.
"Kita bilang Sama Basarnas tolong libatkan nelayan jadi tim penyelamat. Di Gilimanuk pas kejadian kapal terbalik itu, 80 persen yang nolong nelayan. Di Sulut yang nolong (penumpang kapal) hampir 100 persen nelayan yang mati cuma satu. Maka Basarnas harus libatkan nelayan," tegasnya.
Sejauh ini pihaknya mengapresiasi regulasi terkait keselamatan perhubungan laut yang berjalan cukup baik. UU Perhubungan juga telah mengacu peraturan internasional yakni mengatur peran dua instansi untuk mengawasi jalannya aturan keselamatan.
"Regulasi pemerintah sudah dilakukan dengan hebat oleh pemerintah. Ini satu-satunya di dunia," urainya.
Lebih lanjut pihaknya mendorong pelabuhan untuk meningkatkan fasilitas dalam memperketat muatan penumpang dan barang.
Dengan cara seperti ini ia yakin masyarakat semakin percaya dengan transportasi laut. "Karena aturannya sudah sangat ketat. Saya juga minta KSOP tolong sering srring melakukan kampanye keselamatan. Dari konsumen regulator dan tim penyelamatan," jelasnya.
Pelindo Tanjung Emas minta dukungan semua pihak
Suasana selasar Pelabuhan Tanjung Emas Semarang. (IDN Times/Fariz Fardianto) General Manajer Pelindo Pelabuhan Tanjung Emas Semarang S Joko mengimbau pihak pihak yang beroperasi di pelabuhan untuk mendukung penyediaan pompa penyedot banjir. Sebab dengan angin baratan yang kerap muncul, biasanya ada potensi banjir.
"Di Tanjung Emas ada resiko land subsiden. Maka kita bagi enam kluster jika terjadi gangguan logistik barang," kata Joko.
