Baca artikel IDN Times lainnya di IDN App
For
You

Sekda Jateng Ungkap Belanja Pelatihan ASN Dievaluasi, Ini Sebabnya

IMG_20250912_114340.jpg
Sekda Jateng Sumarno ditemui wartawan setelah rapat evaluasi APBD Perubahan di Banggar DPRD Jateng. (IDN Times/Fariz Fardianto)
Intinya sih...
  • Sekda Jateng menindaklanjuti arahan Kemendagri terkait belanja APBD Perubahan tahun ini.
  • Hasil evaluasi belanja anggaran pegawai akan disampaikan ke Kemendagri dalam tujuh hari.
  • Anggaran belanja pelatihan ASN dikaji ulang untuk memastikan kualitas dan kebutuhan yang sesuai.
Disclaimer: This summary was created using Artificial Intelligence (AI)

Semarang, IDN Times - Pemerintah Provinsi Jawa Tengah menindaklanjuti arahan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) yang memerintahkan sejumlah belanja anggaran pada APBD Perubahan dikaji ulang.

1. Sekda tindak lanjuti penyesuaian aturan Kemendagri

1.025 aparatur sipil negara (ASN) baru di Kabupaten Magetan resmi menerima Surat Keputusan (SK) pengangkatan. IDN Times/ Riyanto.
1.025 aparatur sipil negara (ASN) baru di Kabupaten Magetan resmi menerima Surat Keputusan (SK) pengangkatan. IDN Times/ Riyanto.

Sekda Jawa Tengah Sumarno mengatakan secara substansi, penggunaan APBD Perubahan tahun ini tidak akan diubah.

Namun ada sejumlah belanja kepegawaian yang perlu disesuaikan dengan peraturan baru yang diterbitkan Kemendagri.

"Secara subtansi tidak ada yang berubah. Karena ini berkaitan dengan alokasi APBD perubahan tahun 2025, jadinya kita perlu menindaklanjuti beberapa hal teknis yang perlu dievaluasi sesuai perintah Kemendagri," ujar Sumarno kepada wartawan setelah rapat peninjauan APBD Perubahan tahun anggaran 2025 bersama anggota DPRD Jateng di Ruang Badan Anggaran (Banggar), Jumat (12/9/2025).

2. Hasil evaluasi segera disampaikan ke Kemendagri

Ilustrasi Pelantikan ASN PPPK (Dok untuk IDN Times)
Ilustrasi Pelantikan ASN PPPK (Dok untuk IDN Times)

Lebih lanjut lagi, hasil evaluasi belanja anggaran pegawai akan disampaikan ke Kemendagri dalam tenggat waktu tujuh hari.

Dalam pembahasan rapat bersama DPRD Jateng, pihaknya juga mengkaji ulang beberapa raperda apakah ada yang bertentangan dengan peraturan lebih tinggi maupun apakah ada yang bersinggungan dengan kepentingan umum.

"Evaluasi Kemendagri akan dijawab tujuh hari. Apakah raperda yang kita buat bertentangan sama aturan yang lebih tinggi atau bertentangan dengan kepentingan umum. Kalau secara administrasi komentar (anggota dewan) tadi sudah kita tanggapi," ungkapnya.

3. Anggaran belanja pelatihan ASN dikaji

Ilustrasi ASN perempuan ikuti apel Hari Kartini 2025 (Dokumen)
Ilustrasi ASN perempuan ikuti apel Hari Kartini 2025 (Dokumen)

Mengenai evaluasi anggaran yang ditekankan salah satunya berkaitan kebutuhan belanja rapat para pegawai.

Ia menjelaskan belanja rapat pegawai terutama dengan bidang konsumsi masih diperlukan karena termasuk kategori capacity building.

"Kalau ngomongin soal belanja pelatihan kan sebetulnya tidak sekedar makan minum. Tapi kita sebetulnya capacity building," paparnya.

4. BPKAD: Anggaran belanja tahun ini lebih berkualitas

Ilustrasi ASN (pexels.com/Dennis Yefta Patriawan)
Ilustrasi ASN (pexels.com/Dennis Yefta Patriawan)

Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Jawa Tengah, Slamet menyebutkan APBD tahun ini sudah dirancang untuk pembiayaan proyek infrastruktur jalan dan sarana pertanian untuk mendukung ketahanan pangan.

"Artinya belanja anggaran tahun ini kami lihat nilainya lebih berkualitas. Kalau tahun 2024 kemarin sisa alokasi APBD masih tinggi yaitu sampai Rp2 triliun sampai Rp3 triliun. Maka APBD 2025 ini Silpanya kemungkinan sangat minim. Bisa jadi nilai sisanya hanya Rp300 miliar," kata Slamet.

Pihaknya telah mengetahui susunan rancangan APBD Perubahan yang akan digunakan untuk kuartal II sampai kuartal IV tahun ini.

Rata-rata, katanya Pemprov Jateng menggunakan pagu APBD untuk melakukan pembiayaan bagi program prioritas Gubernur Ahmad Luthfi. Salah satunya menggencarkan kegiatan ketahanan pangan, perbaikan sarana jaringan irigasi, infrastruktur pertanian dan penguatan kualitas jalan raya.

Pihaknya pun mendukung langkah strategis Pemprov dalam merealisasikan visi misi Presiden Prabowo Subianto. Namun begitu diakuinya selama periode Januari-Juli 2025 kinerja penyerapan anggaran di wilayah Jateng cenderung melambat karena beberapa faktor.

"Memang ada perlambatan penyerapan anggaran sejak Januari kemarin atau selama kuartal I. Ini wajar karena saya beli masyarakat juga masih lesu. Tetapi kami yakin dalam kuartal berikutnya pasti penyerapan anggaran sudah diarahkan untuk belanja infrastruktur," kata pria yang merangkap sebagai Pelaksana Tugas Kepala Inspektorat Jateng tersebut.

5. OPD didorong akselerasi belanja modal

ilustrasi sekelompok orang mengenakan baju pegawai negeri (unsplash.com/Mufid Majnun)
ilustrasi sekelompok orang mengenakan baju pegawai negeri (unsplash.com/Mufid Majnun)

Sedangkan, Kabid Perbendaharaan dan Kasda BPKAD Jateng, Sunadi menyampaikan untuk pendapatan keuangan daerah selama APBD murni tahun ini ditargetkan sebesar Rp24,358 triliun. Kemudian untuk target belanja anggarannya senilai Rp24,728 triliun.

Untuk serapan belanja modal ini masih Rp99,93 miliar. Pihaknya pun mendorong semua OPD untuk melakukan akselerasi serapan belanja modal. Selanjutnya untuk belanja tidak terduga capaiannya 0,73 persen dari total anggaran yang ada saat ini.

Share
Editor’s Picks
Topics
Editorial Team
Dhana Kencana
EditorDhana Kencana
Follow Us

Latest News Jawa Tengah

See More

BPBD Petakan 3 Kawasan Rawan Bencana di Semarang, Ini Lokasinya

12 Sep 2025, 16:29 WIBNews