Kebijakan Mardiono Pasca Muktamar Jadi Sorotan Kiai dan Warga PPP
- Para kiai PPP menyoroti kepemimpinan Mardiono pasca Muktamar X 2025 karena dianggap menjauh dari harapan ulama dan warga partai dalam memperjuangkan nilai-nilai Islam di politik nasional.
- Silaturahmi Nasional Ulama PPP di Rembang menegaskan pentingnya penyempurnaan AD/ART hasil muktamar terbaru agar kebijakan partai memiliki dasar hukum yang sah dan tidak bertentangan dengan aturan organisasi.
- Ulama mendesak Mardiono melibatkan pengurus resmi, termasuk Sekjen Gus Yasin, serta fokus mengembalikan PPP ke Senayan melalui langkah konsolidasi yang sesuai konstitusi partai.
Semarang, IDN Times - Para kiai dan warga Partai Persatuan Pembangunan (PPP) menyoroti kebijakan Ketua Umum PPP, Mardiono pasca Muktamar X 2025. Hal itu salah satunya disampaikan oleh KH Abdullah Ubab Maimoen pada Silaturahmi Nasional Ulama PPP di Ponpes Al-Anwar Sarang Rembang, Sabtu (21/2/2026).
1. Perkembangan PPP jauh dari harapan kiai
Dalam sambutannya putra tertua Syaikhona Mbah Maimoen Zubair tersebut mencurahkan uneg-unegnya karena sangat prihatin melihat perkembangan PPP.
"Sejak sebelum muktamar sampai sudah hampir setengah tahun pasca muktamar di Jakarta justru semakin jauh dari harapan para kyai dan warga PPP pada umumnya," ujarnya.
Dia menjelaskan, Silatnas Ulama PPP didukung oleh usulan para kyai. Di mata para kyai keberadaan PPP menjadi kewajiban dalam mengingatkan jika terjadi kesalahan. Serta menjadi bagian penting dalam kehidupan bangsa Indonesia.
"Dengan prinsip “amar makruf nahi munkar” PPP dituntut utk terus bersama dalam pemerintahan mewujudkan “baldatun toyyibatun warobbun ghofur”," tegasnya.
2. Dorong PPP kembali masuk Senayan
Dia menegaskan, harus ada keberadaan wakil PPP di DPR RI. Melalui Silatnas, ulama PPP mendorong supaya PPP kembali masuk Senayan.
Dalam kesempatan yang sama, DR KH Fadholan Musyafak, selaku pemimpin jalannya silaturahmi menyampaikan paparannya.
Munculnya SK Menkum yg menempatkan Mardiono sebagai ketua umum, mempunyai kewajiban utk menyempurnakan hasil muktamar X di Jakarta. Khususnya berkaitan dg AD/ART sebagai dasar dan pijakan organisasi.
Menurutnya, jika AD/ART tidak dipenuhi, maka seluruh rangkaian kebijakan dan kegiatan tidak memiliki dasar alias ilegal. Sementara yg dibuat dasar Mardiono adalah AD/ART muktamar sembilan di Makasar lima tahun lalu.
3. Sempurnakan hasil muktamar terkait konstitusi partai
"Dalam Muktamar Ancol Jakarta pada September 2025 itu semua produk muktamar Makasar sudah gugur baik kepengurusan maupun AD/ART," tegasnya.
Imbauan dari Menkum untuk menyempurnakan hasil muktamar ke-sepuluh khususnya berkaitan dengan konstitusi partai, sama sekali tidak diindahkan.
"Semua kebijakan yg diambil oleh Mardiono seorang, karena tidak melibatkan Sekjen Gus Yasin, adalah tidak sah. Seperti menerbitkan Plt dan menyelenggarakan Muswil bahkan terakhir dilaksanakan Mukernas," tandasnya.
