Sinergi Akademik Institusi, Unsoed Finalisasi MoU dengan Polda Jateng
- Unsoed memfinalisasi MoU dengan Polda Jateng untuk membentuk Pusat Studi Kepolisian, melibatkan delapan perguruan tinggi di Jawa Tengah melalui rapat daring pada 23 Februari 2026.
- Kerja sama ini fokus pada pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat berbasis riset guna menghasilkan rekomendasi kebijakan kepolisian yang adaptif terhadap dinamika sosial dan kebutuhan publik.
- Inisiatif tersebut mendukung SDG 4 dan SDG 17 dengan memperkuat kolaborasi akademik serta menciptakan laboratorium kebijakan bagi peningkatan profesionalisme dan kualitas pelayanan kepolisian di Jawa Tengah.
Banyumas, IDN Times - Universitas Jenderal Soedirman (Unsoed) memfinalisasi naskah perjanjian kerja sama penyelenggaraan Pusat Studi Kepolisian bersama Kepolisian Daerah Jawa Tengah (Polda Jateng), Senin (23/2/2026). Pembahasan dilakukan secara daring melalui Zoom Meeting dan melibatkan delapan perguruan tinggi di Jawa Tengah.
Rapat dipimpin oleh jajaran Biro Operasi Polda Jateng dan dihadiri Dekan FISIP Unsoed Prof. Dr. Slamet Rosyadi, Bagian Kerja Sama Unsoed, serta perwakilan universitas mitra. Fokus pembahasan diarahkan pada penyempurnaan substansi kerja sama agar implementasi program berjalan efektif, terukur, dan berbasis luaran riset.
Selain Unsoed, tujuh perguruan tinggi lain yang terlibat yakni Universitas Diponegoro, Universitas Negeri Semarang, Universitas Dian Nuswantoro, Universitas Islam Sultan Agung, Universitas Sebelas Maret, Universitas Muhammadiyah Karanganyar, dan Universitas Kristen Satya Wacana.
1. Penguatan kebijakan berbasis riset
Kerjasama ini diarahkan untuk membangun ekosistem kolaboratif antara perguruan tinggi dan institusi kepolisian dalam bidang pendidikan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, serta pengkajian dan pengembangan kebijakan kepolisian.
Dalam perspektif kajian berbasis riset, Pusat Studi Kepolisian diharapkan menjadi knowledge hub yang menghasilkan rekomendasi kebijakan berbasis data (evidence based policy), mulai dari tata kelola kelembagaan, manajemen keamanan publik, hingga model pelayanan kepolisian yang adaptif terhadap dinamika sosial.
Wakil Rektor Bidang Perencanaan, Kerja Sama, dan Humas Unsoed, Prof. Dr. Sos. Waluyo Handoko, S.IP menyatakan bahwa kepercayaan ini menjadi momentum strategis untuk memperkuat kontribusi akademik terhadap reformasi kelembagaan.
"Melalui Pusat Studi Kepolisian, Unsoed berkomitmen menghadirkan kajian ilmiah berbasis riset yang dapat menjadi rujukan dalam penguatan kelembagaan dan peningkatan kualitas pelayanan kepolisian kepada masyarakat,"ujarnya.
2. Penyelenggaraan pusat studi kepolisian
Ruang lingkup kerja sama mencakup penyelenggaraan Pusat Studi Kepolisian pelaksanaan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat, pertukaran dan pemanfaatan data serta informasi peningkatan kapasitas sumber daya manusia, pemanfaatan sarana dan prasarana, hingga bidang lain yang disepakati para pihak.
Secara akademik, model kolaborasi ini membuka peluang riset interdisiplinerm melibatkan ilmu administrasi publik, sosiologi, hukum, hingga kebijakan publik untuk menganalisis isu isu strategis.
Disebutkan bahwa isu strategis mencakup pencegahan kriminalitas, resolusi konflik sosial, transformasi digital kepolisian, dan penguatan kepercayaan publik terhadap institusi penegak hukum. Penandatanganan perjanjian kerja sama dijadwalkan berlangsung pada 4 Maret 2026.
3. Dukung tujuan pembangunan berkelanjutan
Inisiatif ini juga sejalan dengan komitmen Unsoed dalam mendukung tujuan pembangunan berkelanjutan (Sustainable Development Goals/SDGs), khususnya SDG 4 tentang Pendidikan Berkualitas melalui penguatan riset dan pembelajaran aplikatif, serta SDG 17 tentang Kemitraan untuk Mencapai Tujuan melalui kolaborasi strategis antara perguruan tinggi dan institusi negara.
Dengan pendekatan berbasis riset dan penguatan jejaring akademik, Pusat Studi Kepolisian diharapkan tidak hanya menjadi forum diskusi, tetapi juga laboratorium kebijakan yang menghasilkan rekomendasi implementatif bagi peningkatan profesionalisme dan kualitas pelayanan kepolisian di Jawa Tengah.
![[OPINI] Pajak Penghasilan Pegawai Magang Ditanggung Pemerintah, Pesan Optimisme Negara!](https://image.idntimes.com/post/20251203/harga-cabai-sampai-banjir-semua-berakar-dari-politik-kok-bisa-aturan-kerja_812fdd35-ae2b-453e-afd7-0e895078cdb0.jpeg)
