Soal Tunjangan untuk DPRD, Wali Kota Semarang: Gak Bisa Tanpa Dasar
Semarang, IDN Times - Wali Kota Semarang, Agustina Wilujeng Pramestuti menegaskan adanya pembahasan untuk mengevaluasi besaran tunjangan kerja bagi anggota DPRD Provinsi dan DPRD kabupaten/kota. Hal itu dilakukan untuk mengasah kepedulian terhadap nasib masyarakat Jawa Tengah.
Agustin bilang DPRD Kota Semarang telah bersurat untuk melakukan penyesuaian ulang. Namun, katanya, hasil penyesuaian akan diumumkan setelah proses appraisal selesai.
“Itu berarti kita harus menunjuk lembaga appraisal lagi. Gak bisa semata-mata minta dinaikkan atau diturunkan tanpa dasar. Kita cari appraisal, kemudian rembukan dengan DPRD. Semangatnya (DPRD Semarang) jelas, empati pada masyarakat dalam kondisi ekonomi sekarang,” ungkap politisi PDIP itu usai rapat tertutup dengan Gubernur Jateng Ahmad Luthfi, di Gedung B Gubernuran Jalan Pahlawan Semarang, Kamis (11/9/2025).
Lebih lanjut lagi, kondusivitas wilayah Jawa Tengah lebih penting. Karenanya kondisi perekonomian musti diperbaiki.
Dirinya pun mengapresiasi langkah Ahmad Luthfi yang memilih rembugan untuk menyelesaikan persoalan tunjangan DPRD tahun anggaran 2025.
“Bahas kondusivitas Jawa Tengah itu penting, karena kondusivitas akan memperbaiki kondisi ekonomi lebih cepat. Nek Pak Gubernur kita ini kan ngejak rembugan, mulai masalah beras, UMK, sampai wacana tunjangan DPR,” bebernya.
Terpisah, menurut Ketua DPRD Jawa Tengah Sumanto, setiap daerah akan melakukan penaksiran nilai untuk menentukan besaran tunjangan. Ini juga termasuk tunjangan perumahan.
Ia mengatakan bahwa appraisal terkait hal itu sudah ada. Setelah hasilnya ada, maka akan dibahas kembali dengan Gubernur untuk mendapatkan kesepakatan yang terbaik.
Sepekan setelah ini akan dilakukan evaluasi, termasuk di DPRD Jawa Tengah.
"Nanti setelah satu minggu akan kita lihat berdasarkan appraisalnya. Namanya appraisal, ya dikurangi nanti," katanya.
