[Wansus] Konstelasi Politik PDIP Berubah, Ganjar-Mahfud Jadi Kalah

Kalau bicara soal mesin politik PDIP di basis-basis seperti di Jawa Tengah memang tidak diragukan. Terbukti PDIP memenangkan perolehan suara untuk pemilu legislatif, tidak hanya di Jawa Tengah tetapi secara nasional.

Nah, pertanyaan memang, kenapa PDIP yang mengusung paslon 03 (Ganjar-Mahfud, red) itu di Jawa Tengah kok kalah? Kalau dilihat dari hasil quick count atau real count, itu tentu jadi pertanyaan bagi masyarakat dan menjadi pertanyaan besar bagi pendukungnya. Sebab, dalam 10 tahun terakhir misalnya, PDIP dalam pemilu legislatif dan pemilu presiden dan juga pilkada-pilkada sebelumnya selalu memenangkan perolehan suara.

Tentu ini agak mengagetkan, karena dapat dilihat dari perolehan suara yang diraih memang cukup signifikan (kekalahannya, red), dan segitu drastisnya. Bahkan, kalau ditarik ke hal yang luas dari 38 provinsi, paslon 03 tidak unggul di satu provinsi sekalipun. Padahal, untuk Jawa Tengah, Jawa Timur dan Bali itu diharapkan dapat mendulang tambang buat kemenangan paslon 03.

Nah, pertanyaan-pertanyaan itu kan sama artinya dengan rasa yang sedang menggelayut di hati fungsionaris dan anggota PDIP di Jawa Tengah. Namun, jika ditarik akarnya karena ada perubahan konstelasi politik, dari semula yang diharapkan Presiden Jokowi mendukung paslon 03 mendadak – di luar yang diduga oleh kalangan internal PDIP – beliau berbalik arah mendukung paslon lain. Ini yang menurut saya juga sangat mempengaruhi terhadap persiapan-persiapan pra pemilu dalam kaitan dengan soal itu.

Kenyataan ini menambah kekecewaan PDIP dan pendukung paslon 03 terhadap Presiden Jokowi. Sebab, seperti kita tahu bahwa proses-proses pencalonan cawapres Gibran Rakabuming juga tidak mulus gitu.

Nah, buat saya karena 10 tahun PDIP ini termasuk parpol yang mapan di Indonesia, termasuk paling utama di Jawa Tengah, Jawa Timur dan Bali maka peristiwa ini saya menyebut istilahnya itu gegar politik ya. Sehingga, tidak siap sesungguhnya bagi PDIP yang selama 10 tahun berada di zona nyaman kemudian ada perubahan diluar dugaan ini.

Padahal sebagai partai politik PDIP sudah dalam posisi yang ready. Perlu kita ketahui, sebenarnya PDIP ini kan menguasai seluruh instrumen dalam struktur kekuasaan termasuk di daerah-daerah, lalu tiba-tiba kan diganti oleh Plh-Plh (pelaksana harian, red). Ini yang membuat sumber daya politik dari jadi berkurang gitu, sehingga mengasumsikan bahwa PDIP tidak siap.

Berdasarkan buku ‘’Pemikiran Politik Indonesia’’ yang ditulis Herbert Feith dan Land Castles, saya membagi aliran politik di Indonesia. PDIP masuk dalam kategori aliran politik nasionalis. Nasionalis dalam Pemilu 2024 dibagi menjadi dua, pertama subkultur nasionalis Megawati, Ganjar, Mahfud, sedangkan di seberang sana subkultur nasionalis Jokowi, Prabowo dan Gibran.

Dua subkultur ini sama-sama memperebutkan basis pendukung yang sama, yakni kalangan nasional itu. Jika, diperbedakan dengan massa pendukung 01 jelas beda. Persaingan dalam Pemilu Pilpres 2024 sangat kuat.

Nah, bagaimana mendefinisikan atau memberi karakter terhadap keduanya?. Kalau massa PDIP yang pertama tadi Megawati, Ganjar, dan Mahfud tadi itu disebut militan. Struktur kekuasaan di legislatif dan eksekutif di Jawa Tengah misalnya itu sangat dikuasainya. Saking kuatnya ada enam daerah di Jawa Tengah dalam pilkada tahun 2020 itu calon tunggal. Militansi mereka sudah terbukti dan teruji sekian tahun ini sejak tahun 1999, 2004, 2009, 2014, dan 2019. Sejak pilkada digelar 2005, sekali lagi karakter politik mereka militan sebenarnya dan bersifat partisipasi politik.

Sedangkan, subkultur kedua yang saya menempatkan Jokowi, Prabowo, dan Gibran dalam Pemilu 2024 ini karakter massanya bersifat mobilisasi bukan partisipasi. Apa beda diantara keduanya, jika yang pertama menempatkan secara kokoh mengenai ideologi tapi yang kedua itu lebih pada pragmatisme.

Intersepsi paslon 02 ke masa pendukung tradisional paslon 03 bersifat mobilisasi tadi. Instrumennya apa dalam kaitan dengan mobilisasi? Ialah hal-hal yang bersifat pelibatan struktur kekuasaan. Lantaran, struktur kekuasaan yang semula dimiliki oleh massa pendukung paslon 03 itu sebagian lapisnya diambil alih oleh paslon 02. Misalnya, Plh-Plh yang menggantikan posisi kepala daerah definitif dari hasil pilkada.

Sebenarnya, ini akibat ditundanya atau ditiadakannya Pilkada 2022 dan 2023, yang sebenarnya disetujui sendiri oleh PDIP. Nah ini efeknya. Kalau dijadwalkan normal, PDIP tidak akan mengalami seperti sekarang.

Ketika antara kedua-duanya, artinya dua subkultur masih bersekutu tidak akan begitu. Nah, sekarang ketika sudah cerai berai, PDIP menanggung kekecewaan macam ini. Kemudian, PDIP punya semua instrumen untuk melakukan koreksi terhadap penilaian mereka bahwa
dukungan kepada paslon 02 itu melalui tindakan-tindakan yang tidak etis, melanggar konstitusi, tapi tidak ada koreksi dari PDIP secara konkret yang seharusnya mereka lakukan.

Kecuali, pernyataan dari kalangan PDIP seperti sekjen itu kenceng, tapi tidak memberi efek sebagaimana misalnya mereposisi kedudukan Gibran di Solo, kedudukan Bobby atau Presiden Jokowi dalam struktur kekuasaan pemerintahan yang seluruhnya itu ditopang ditopang disokong oleh PDIP. Kalau itu dilakukan mungkin akan berbeda sejarahnya. Boleh jadi rakyat tidak akan mendukung.

Kelemahan (PDIP, red) yang saya sampaikan tadi berbanding terbalik dengan satu fakta bahwa masih ada – dan cukup kuat – lapisan masyarakat yang boleh jadi itu pemilih PDIP tapi mereka juga setuju dengan sepak terjangnya Jokowi. Mereka yang menyatakan puas dengan kinerja Jokowi, memilih Jokowi dalam dua kali pilpres terakhir, lalu mereka mengiyakan hampir seluruh hal dari Jokowi.

Mungkin itu yang tidak diperhitungkan oleh internal PDIP, sehingga hal yang seharusnya mereka bisa mengoreksi terhadap langkah-langkah Jokowi dan keluarganya dalam struktur kekuasaan tidak dilakukan atau tidak dipikirkan. Saya kira itu hak PDIP tetapi ketika segala sesuatunya, politik harus dihadapi secara politik. Teori realisme politik itu kan dua kekuatan, yakni selalu akan bertarung tetapi mereka yang punya penampilan lebih baik dia akan memperoleh keuntungan. Lepas dari bahwa apakah itu lazim dalam tradisi politik di Indonesia.

Untuk jangka pendek, tidak ada cara lain ya PDIP harus menyesuaikan dengan keadaan ini. Misalnya, dalam kaitan dengan hasil-hasil Pemilu 2024 yang masih terus bergerak ini, kendatipun tidak selalu bahwa hasil quick count selalu berbanding lurus dengan hasil real count. Ya, tidak ada cara lain harus membangun koalisi dengan paslon 01. Kenapa begitu, karena gabungan di antara massa pendukung dua paslon itu signifikan bahkan sangat signifikan dan bahkan lebih besar ya daripada pendukung 02. Itu jangka pendek ya.

Jangka pendek yang lebih konkrit di depan, kalau mendalilkan bahwa terjadi kecurangan di sana sini, pelibatan struktur kekuasaan pemerintahan, dan juga alat keamanan sebagaimana dalil PDIP dan paslon 01, maka mereka dapat melakukan pengajuan permohonan mekanisme perselisihan hasil pemilu di Mahkamah Konstitusi (MK).

Itu seperti yang pernah dilakukan oleh Bu Mega waktu gagal dalam Pilpres 2009. Kalau itu dilakukan dengan bukti kuat akan memperoleh keuntungan mengingat memang disadari bahwa Pemilu Pilpres 2024 kali ini tidak bisa disangkal ya keaktoran politik Jokowi sangat terasa. Hal-hal itu bisa itu didalilkan di MK dengan bukti yang cukup meyakinkan sehingga hakim konstitusi mempertimbangkan putusannya, misalnya melalui Pelanggaran Administratif Pemilu Terstruktur, Sistematis, dan Masif (TSM). Itulah pilihan-pilihan yang dapat ditempuh.