Follow IDN Times untuk mendapatkan informasi terkini. Klik untuk follow
WhatsApp Channel &
Google News
Semarang, IDN Times - Keputusan Pimpinan Pusat Muhammadiyah menerima izin usaha pertambangan (IUP) dari pemerintah pusat direspon sejumlah warga Persyarikatan.
Di Jawa Tengah, Ketua PW Muhammadiyah, Dr Tafsir menyampaikan keputusan Muhammadiyah dalam mengelola tambang telah melalui kajian teknis yang lama.
Baca Juga: Janji Bahlil ke Muhammadiyah akan Berikan Lokasi Tambang Terbaik
1. Tafsir: Sudah melewati kajian
Menurut dosen UIN Walisongo Semarang itu keputusan menerima tambang juga tidak tergesa-gesa seperti yang ia sampaikan beberapa waktu lalu.
"Kemarin sudah disampaikan tidak perlu tergesa-gesa. Dan ini sudah melewati kajian," tuturnya kepada IDN Times, Senin (29/7/2024).
2. Haedar Nashir tegaskan tidak ada tekanan
Konferensi pers PP Muhammadiyah di Yogyakarta, Minggu (28/7/2024) yang didiarkan daring (Youtube/Muhammadiyah Channel) Sementara, Ketua Umum PP Muhammadiyah, Haedar Nashir dalam keterangan yang dikutip dari laman muhammadiyah.or.id menyampaikan, pertimbangan ini dilakukan tanpa ada tekanan dari pihak manapun dan akan mengembalikan IUP apabila kemudian hari lebih banyak mafsadatnya.
“Apabila kita pada akhirnya menemukan bahwa pengelolaan tambang itu lebih banyak mafsadatnya, artinya banyak keburukannya untuk lingkungan sosial dan lingkungan hidup serta berbagai aspek lainnya Muhammadiyah juga sepakat mengembalikan IUP itu,” katanya.
Lanjutkan membaca artikel di bawah
Editor’s picks
3. Muhammadiyah sudah pertimbangan seksama
Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah akhirnya pada keputusan final untuk menerima tawaran Izin Usaha Pertambangan (IUP) sesuai dengan Peraturan Pemerintah (PP) No. 25 Tahun 2024 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara.
Keputusan resmi tersebut diambil oleh Muhammadiyah melalui pertimbangan yang seksama.
Kesiapan Muhammadiyah menerima IUP ini juga dilandasi pertimbangan pokok. Yaitu ingin mewujudkan keadilan dan kesejahteraan sosial untuk orang banyak. Selain itu, Muhammadiyah juga ingin menjadi role model dalam pengelolaan sumber daya alam yang tidak mengkesampingkan aspek lingkungan, sosial, dan keadilan.
"Poin penting bagi kami yang menjadi satu kesatuan agar publik tahu, bahwa kita tidak asal menerima soal pengelolaan tambang ini tetapi juga kita menghargai political will pemerintah untuk menjadikan tambang lewat PP Nomor 25 untuk usaha untuk kesejahteraan sosial lewat organisasi kemasyarakatan,” tutur Haedar.
