TUTUP
SCROLL UNTUK MELANJUTKAN MEMBACA
Gabung di IDN Times

591 PPPK di Kota Semarang Dilantik, Mayoritas Tenaga Guru

PPPK seperti PNS tapi tidak ada pensiun

Ilustrasi PNS (IDN Times/Aditya Pratama)

Semarang, IDN Times - Sebanyak 591 Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) di lingkungan Pemerintah Kota Semarang dilantik di Ruang Lokakrida, Balaikota Semarang, Rabu (27/3/2024). Pelantikan dilakukan oleh Wali Kota Semarang, Hevearita Gunaryanti Rahayu.

1. Ada 3.820 PPPK di Pemkot Semarang

ANTARA FOTO

Dari 591 pegawai yang dilantik itu mayoritas adalah tenaga guru. Adapun, dari jumlah 591 PPPK itu terdiri atas 414 tenaga guru, 157 tenaga kesehatan, dan 20 tenaga teknis.

Pada kesempatan tersebut, Wali Kota Semarang, Hevearita Gunaryanti Rahayu menyampaikan, agar PPPK yang sudah dilantik ini bisa menjaga integritas dan berkolaborasi untuk memajukan Kota Semarang.

‘’Kini total sudah ada 3.820 PPPK di Pemkot Semarang. Terbaru, sebanyak 591 orang sudah menerima SK. Dari ratusan pegawai itu rata-rata adalah tenaga teknis dan pendidik yang memang sedang dibutuhkan,’’ ungkapnya.

Baca Juga: 54 Peserta Berebut jadi Pejabat Eselon II Pemkot Semarang

2. Butuh tenaga penyuluh pertanian

Proses analisis risiko Kementerian Pertanian, Perikanan dan Kehutanan Australia terhadap komoditas nanas di Lampung. (Dok. Karantina Lampung).

Menurut dia, tenaga teknis sangat dibutuhkan dalam kondisi seperti saat ini. Maka itu, pihaknya meminta BKPP (Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan) untuk membuka formasi tersebut.

“Memang waktu itu saya minta khusus kepada BKPP kemudian KSM untuk ada tenaga teknis. Selama ini kita selalu kekurangan tenaga teknis, contoh kayak di Perkim, di Dinas Pekerjaan Umum. Karena ini kan hal-hal lapangan, tentu sangat diperlukan. Sehingga Alhamdulillah kemarin bisa mendapatkan sebagian ini ada tenaga teknis, termasuk penyuluh pertanian,” terang perempuan yang akrab disapa Ita.

Selain tenaga teknis, Pemkot Semarang juga membutuhkan keberadaan penyuluh pertanian. Sebab, tenaga penyuluh pertanian ini akan bertugas untuk menjalankan program ketahanan pangan, kedaulatan pangan, dan pengendalian inflasi.

Berita Terkini Lainnya