2. Siswa menjadi agen antikorupsi di sekolah masing-masing

Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo (kanan). Dok. Humas Pemprov Jateng

Ganjar meminta kepada kepala sekolah, dinas terkait, pihak sekolah serta komite sekolah agar dapat menyosialisasikan kebijakan baru tersebut kepada para orangtua dan siswa. Ia juga meminta agar dana di sekolah dapat disampaikan lebih transparan dan tidak bermain soal anggaran, apalagi berani melakukan tindak korupsi.

“Karena sekarang siswanya ikut mengawasi. Siswa saya dorong menjadi agen-agen antikorupsi di sekolah," ungkapnya.

3. Ganjar juga minta tak ada lagi pungutan kepada siswa

Ilustrasi kegiatan belajar mengajar di Sekolah Luar Biasa (SLB). ANTARA FOTO/Raisan Al Farisi

Lebih dari itu, Ganjar juga meminta agar sekolah mengurangi jumlah pungutan kepada siswa. Segala bentuk pungutan kepada siswa, imbuhnya, harus diketahui orangtua siswa dan harus disepakati bersama.

"Yang benar-benar miskin, dilarang dimintai pungutan apapun. Saya minta ini dilaksanakan dengan baik," terangnya.

4. Kebijakan baru akan mengubah RKAS

Pelajar SMA Negeri 1 Jetis, Ponorogo menunjukkan tata cara merawat rambut saat "Festival SMA/MA Double Track" di JX International Expo, Surabaya, Jawa Timur. ANTARA FOTO/Moch Asim

Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jateng, Jumeri menyatakan dengan adanya program SPP gratis tersebut membuat pihak sekolah harus merubah Rencana Kerja dan Anggaran Sekolah (RKAS). Jika sebelumnya RKAS dibuat sesuai tahun ajaran baru selama satu tahun, maka untuk tahun ini RKAS dibuat hanya enam bulan, yakni mulai Januari 2020 hingga Juli 2020.

“Kami sudah mengirim surat edaran ke seluruh Kepala Sekolah SMA/SMK/SLB negeri terkait hal itu. Kami juga sudah melakukan sosialisasi secara intensif,” jelas Jumeri.

5. Akan ada sanksi jika SPP tak dikembalikan

Ilustrasi siswa SMK. ANTARA FOTO/Hendra Nurdiyansyah

Seluruh kepala sekolah, imbuh Jumeri, juga wajib mengembalikan pembayaran SPP yang terlanjur dilunasi oleh para siswa. Apabila tidak dikembalikan secara utuh, maka akan ada sanksi tegas yang diberikan.

“Kalau tidak dikembalikan, pasti kami ambil tindakan. Karena program SPP gratis ini bertujuan untuk meningkatkan angka partisipasi siswa, mengurangi drop-out dan mengurangi kemiskinan di Jawa Tengah,” ujarnya.

6. Pungutan di sekolah harus seizin dinas terkait

Siswa jurusan seni pedalangan SMK Negeri 8 Solo mementaskan wayang secara estafet untuk memperingati Hari Wayang Dunia di sekolah setempat, di Solo, Jawa Tengah. ANTARA FOTO/Maulana Surya

Ditanya soal pungutan, Jumeri menegaskan bahwa pihaknya akan melakukan pengawasan secara intensif. Saat ini, sekolah tidak boleh mengambil pungutan tanpa seizin Dinas Pendidikan atau cabang dinas setempat.

“Pungutan harus selektif dan harus seizin kami. Akan kami lihat urgensi pungutan itu. Pungutan juga harus transparan, sukarela dan tidak memaksa. Kepada siswa yang benar-benar tidak mampu, harus dibebaskan dari segala bentuk pungutan,” katanya.

7. Ada Bosda untuk MA negeri dan swasta

Ilustrasi kegiatan belajar mengajar guru di sekolah. ANTARA FOTO/Destyan Sujarwoko

Untuk diketahui, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah menggratiskan biaya pendidikan bagi siswa SMA/SMK/SLB negeri mulai tahun ini. Anggaran sebesar Rp860,4 miliar telah disiapkan untuk menyukseskan program tersebut.

Pemprov Jateng juga memberikan subsidi kepada sekolah-sekolah swasta berupa bantuan operasional sekolah daerah (Bosda) sebesar Rp123,85 miliar. Bosda untuk MA negeri dan swasta juga disiapkan senilai Rp26,5 miliar.

Baca Juga: Tolak Undangan Semen Gresik Rembang, Ganjar Ungkap Alasannya ke Jokowi