KPK Tegaskan OTT 3 Bupati di Jateng Bukti Pencegahan Belum Maksimal
Semarang, IDN Times - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyatakan prihatin dengan adanya temuan tiga bupati wilayah Jawa Tengah yang terkena operasi tangkap tangan (OTT) sebelum Lebaran kemarin.
Seperti diketahui, Bupati Pati Sudewo menjadi yang pertama ditangkap KPK pada Februari 2026. Kemudian rentetan OTT berlanjut terhadap penangkapan Bupati Pekalongan Fadia Arafiq dan Bupati Cilacap Syamsul Auliya Rachman jelang bulan puasa.
Wakil Ketua KPK, Fitroh Rohcahyanto mengatakan sebelum melakukan OTT, pihaknya sebetulnya sempat melakukan pencegahan dengan mendekati semua wilayah.
Selain Provinsi Jawa Tengah, pencegahan juga dilakukan dengan memantau sejumlah wilayah lainnya.
"Hanya saja kemarin kebetulan di Jateng yang kena operasi senyap itu. Tentu ini juga jadi keprihatinan kita, bukan berarti KPK gembira karena dengan perilaku koruptif seperti itu, ya upaya pencegahan dimaknai belum maksimal. Maka kita betul-betul berikan penekanan. Please jangan lagi," ujar Fitroh kepada wartawan sebelum menggelar sosialisasi dengan para bupati/walikota dan gubernur Jateng di Gradhika Bakti Praja Semarang, Senin (30/3/2026).
Ia menjelaskan setiap kali para kepala daerah menandatangani pakta integritas dengan KPK, semestinya mereka tidak sekedar dimaknai membubuhkan tanda tangan semata. Melainkan harus dimaknai masuk ke dalam nurani masing-masing kepala daerah.
"Dengan harapan jika semua pejabat sudah mengikuti pencegahan, melakukan menandatangani pakta integritas, kami berharap itu bukan sekedar formalitas tanda tangan. Tetapi betul-betul masuk ke hati mereka," terangnya.
Khusus jadwal hari ini, pihaknya sengaja menggelar koordinasi dengan semua kepala daerah se-Jateng melalui biro Kedeputian Pencegahan untuk menyosialisasikan upaya pencegahan tindak pidana korupsi.
Sosialisasi pencegahan tindak pidana korupsi, katanya merupakan inisiatif Gubernur Jateng Ahmad Luthfi.
Diakuinya bahwa walau beberapa kali ada penindakan, namun KPK tetap masif melakukan pencegahan upaya korupsi.
"Meski ada kegiatan penindakan, sebetulnya KPK cukup masif untuk melakukan pencegahan. Maka pak gubernur mengumpulkan bupati, walikota, wakil bupati, wakil walikota dan ketua DPRD se-Jateng tujuannya tentu mengingatkan mereka untuk tidak lagi melakukan tindakan tindakan korupsi. Karena sebagaimana diketahui tidakan penindakan cukup masif. Maka harus ada sinergitas dengan penegak hukum," katanya.
