Walikota Solo dan Plt Bupati Pati Diingatkan KPK Pengisian Jabatan
Semarang, IDN Times - Seluruh bupati/walikota di 35 kabupaten/kota Jawa Tengah mengikuti sosialisasi pencegahan tindak pidana korupsi yang diadakan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Gedung Gradhika Bakti Praja Semarang, Senin (30/3/2026). Sejumlah kepala daerah pun membocorkan pesan khusus yang disampaikan Wakil Ketua KPK Fitroh Rohcahyanto.
Walikota Solo Respati Ardi mengatakan dirinya bersyukur bisa turut serta mengikuti kegiatan sosialisasi dari KPK karena bisa dimanfaatkan sebagai sarana pengingat bagi para kepala daerah yang saat ini menjabat.
"Allhamdulillah ini satu langkah yang baik untuk pencegahan. Sekaligus sebagai pengingat kita semua sebagai kepala daerah untuk mengawasi jalannya kinerja penggunaan anggaran dan ada langkah seperti yang disampaikan Wakil Ketua KPK," kata Respati kepada wartawan usai kegiatan sosialisasi, Senin (30/3/2026).
1. KPK ingatkan kejadian OTT jangan terulang
Dalam kegiatan sosialisasi pencegahan tindak pidana korupsi, Respati dan para bupati/walikota lainnya juga diingatkan supaya kejadian operasi tangkap tangan (OTT) yang menimpa tiga bupati jangan sampai terulang kembali.
Seperti diberitakan sebelumnya, di Jateng ada tiga bupati yang ditangkap penyidik KPK. Antara lain Bupati Pati Sudewo kisaran bulan Januari 2026 silam. Kemudian penangkapan juga dilakukan terhadap Bupati Pekalongan Fadia Arafiq pada pertengahan Februari 2026 dan jelang bulan puasa giliran Bupati Cilacap Syamsul Auliya Rachman juga terjaring OTT KPK.
"KPK mengimbau agar kejadian serupa jangan terulang kembali," tutur Respati.
2. Respati diminta jangan salahgunakan penggunaan anggaran
Lebih lanjut lagi, KPK dalam kegiatan sosialisasi pencegahan korupsi juga menegaskan perlu tindakan preventif guna mengatasi kasus korupsi di daerah.
Upaya preventif tersebut, katanya dalam bentuk mengedukasi pembelanjaan anggaran supaya dapat disalurkan tepat sasaran. Selain itu, Respati juga mengatakan KPK meminta akuntabilitas dan transparansi anggaran perlu dijaga.
"Jadi, keseluruhan terkait langkah preventif pembelajaran anggaran tepat sasar dan akuntabilitas dijaga dan transparansi. Siapapun bisa mengawasi anggaran rakyat," ungkapnya.
Tak cuma itu saja, para bupati dan walikota juga diwanti-wanti tidak boleh menyalahgunakan anggaran. Termasuk juga dalam pengisian jabatan, KPK memberi penekanan secara khusus.
"Paling ditekankan adalah perencanaan anggaran dan fungsi anggaran sendiri yang tidak boleh disalahgunakan itu yang paling penting. Lalu terkait jual beli jabatan apapun, pemilihan pihak ketiga atau barang dan jasa semua diulas," ujarnya.
3. Plt Bupati Pati minta pendampingan KPK seminggu
Pelaksana Tugas Bupati Pati, Risma Ardi Chandra membenarkan bahwa KPK juga menyinggung potensi korupsi dalam tahapan pengisian jabatan birokrasi.
Untuk Kabupaten Pati, pihaknya juga mendapat pengarahan dari KPK untuk berhati-hati dalam pengisian jabatan kepala desa (kades). Pengisian jabatan kades di Pati memang jadi persoalan lantaran membuat Bupati Pati non aktif Sudewo terjerat suap jual beli jabatan dalam Pilkades.
"Makanya itu juga disinggung. Kami sudah minta KPK untuk ikut mendampingi di Pati. Kami sudah bersurat ke Korsum untuk memberikan pendampingan di Pati. Ndak lama kurang lebihnya seminggu," paparnya.
