Banyak Laka Kapal, Bambang Haryo: Anggaran Keselamatan Jangan Dipotong

Anggota Komisi VII DPR RI, Bambang Haryo Soekartono mengingatkan pemerintah pusat untuk memperhatikan nasib para personel penyelamatan lantaran posisi mereka menjadi garda terakhir dalam bahu-membahu menyelamatkan nyawa manusia.

Pihaknya menekankan sebaiknya tugas pokok Kesatuan Penjagaan Laut dan Pantai (KPLP), Basarnas dan Bakamla harus diperkuat agar ketepatan waktu masing-masing kesatuan bisa dilakukan dengan baik.

"Dan saya tekankan (anggaran) Basarnas, Polair, KPLP jangan  dipotong. Sekarang kan memang dikurangi. Maka ini musti ditingkatkan lagi. Ndak apa-apa nanti kita dorong terus agar anggaran Basarnas tetap ditingkatkan jadi Rp3,3 triliun. Karena sekarang ini anggaran Basarnas dipotong jadi Rp1,1 triliun," ungkapnya saat cek fasilitas terminal penumpang Pelabuhan Tanjung Emas Semarang, Kamis (17/9/2026).

Menurutnya peran aktif Basarnas perlu diperbaiki supaya memiliki ketepatan waktu yang bagus. Sebagai contoh ketika mengevakuasi para penumpang kapal yang tenggelam di Perairan Masalembo belum lama ini personel Basarnas butuh waktu tujuh jam.

Kondisi ini berbeda dengan penanganan kecelakaan kapal di Filipina dan Jepang yang relatif lebih cepat dengan dukungan kekuatan yang mumpuni.

Di sisi lain peran aktif Basarnas dalam memberikan pertolongan untuk kecelakaan kapal juga ditopang kesiapan dari para nelayan setempat.

Maka dari itu pihaknya mendorong Basarnas untuk membuat regulasi agar para nelayan bisa dilibatkan menjadi unsur tim penyelamat.

"Kita bilang Sama Basarnas tolong libatkan nelayan jadi tim penyelamat. Di Gilimanuk pas kejadian kapal terbalik itu, 80 persen yang nolong nelayan. Di Sulut yang nolong (penumpang kapal) hampir 100 persen nelayan yang mati cuma satu. Maka Basarnas harus libatkan nelayan," tegasnya.

Sejauh ini pihaknya mengapresiasi regulasi terkait keselamatan perhubungan laut yang berjalan cukup baik. UU Perhubungan juga  telah mengacu peraturan internasional yakni mengatur peran dua instansi untuk mengawasi jalannya aturan keselamatan.

"Regulasi pemerintah sudah dilakukan dengan hebat oleh pemerintah. Ini satu-satunya di dunia," urainya.

Lebih lanjut pihaknya mendorong pelabuhan untuk meningkatkan fasilitas dalam memperketat muatan penumpang dan barang.

Dengan cara seperti ini ia yakin masyarakat semakin percaya dengan transportasi laut. "Karena aturannya sudah sangat ketat. Saya juga minta KSOP tolong sering srring melakukan kampanye keselamatan. Dari konsumen regulator dan tim penyelamatan," jelasnya.

General Manajer Pelindo Pelabuhan Tanjung Emas Semarang S Joko mengimbau pihak pihak yang beroperasi di pelabuhan untuk mendukung penyediaan pompa penyedot banjir. Sebab dengan angin baratan yang kerap muncul, biasanya ada potensi banjir. 

"Di Tanjung Emas ada resiko land subsiden. Maka kita bagi enam kluster jika terjadi gangguan logistik barang," kata Joko.