Semarang, IDN Times - Institute for Essential Services Reform (IESR) mendesak peninjauan ulang Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 11 Tahun 2026 terkait pajak kendaraan bermotor. Penghapusan pajak nol persen untuk Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai (KBLBB) dinilai sebagai sebuah kemunduran regulasi.
Mereka melihat, kebijakan baru itu bertentangan dengan undang-undang yang lebih tinggi serta mengancam target kemandirian energi nasional.
IESR menyoroti, keberlanjutan investasi pada sektor kendaraan listrik bergantung pada stabilitas aturan. Sinkronisasi Permendagri 11/2026 dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (UU HKPD) menjadi kebutuhan yang mendesak.
Chief Executive Officer (CEO) IESR, Fabby Tumiwa, menyebutkan Pasal 7 UU HKPD memberikan arah kebijakan maju dengan mengecualikan kendaraan berbasis energi terbarukan dari objek pajak.
"Kami memandang perlunya sinkronisasi agar Permendagri 11/2026 tetap mengacu pada mandat undang-undang tersebut, sehingga status 'Bukan Objek Pajak' bagi kendaraan listrik tetap terjaga," ungkap Fabby dilansir keterangan resminya, Selasa (21/4/2026).
Melalui pengenalan formula Nilai Jual Kendaraan Bermotor (NJKB) dan koefisien bobot, Permendagri 11/2026 secara sepihak menetapkan kendaraan listrik sebagai objek pajak.
Fabby menilai langkah itu bertolak belakang dengan visi Presiden Prabowo untuk menekan impor bahan bakar minyak (BBM). Aturan tersebut juga berisiko menghambat target capaian 2 juta mobil dan 13 juta motor listrik pada 2030.
"Kendaraan listrik terbukti jauh lebih efisien dengan tingkat konsumsi energi 70 hingga 80 persen lebih rendah dari mesin berbahan bakar (BBM). Oleh karena itu, pembebasan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) sangat krusial untuk menarik minat masyarakat sekaligus memangkas beban subsidi BBM dari pemerintah," imbuh Fabby.
Fabby menambahkan, analisis IESR menunjukkan, pencapaian target kendaraan listrik 2030 mampu menghemat devisa impor hingga Rp49 triliun dan memangkas subsidi BBM sebesar Rp18,3 triliun per tahun. Oleh karena itu, insentif pajak mutlak harus dipertahankan bahkan diperluas.
Perubahan mandat pajak nol persen menjadi tarif yang bergantung pada selera fiskal setiap gubernur berisiko merusak paritas harga untuk adopsi massal. Inkonsistensi pada fase awal pertumbuhan itu menurut Fabby rawan bahkan bisa menurunkan minat konsumen serta iklim investasi manufaktur dan infrastruktur pengisian daya.
Menyikapi polemik tersebut, IESR mendesak pemerintah, khususnya Kementerian Dalam Negeri, untuk melakukan tiga langkah tegas, yakni:
Menunda implementasi Permendagri Nomor 11/2026, khusus pada poin aturan yang berkaitan dengan KBLBB.
Melakukan harmonisasi regulasi dengan Pasal 7 dan 12 UU Nomor 1/2022 untuk menegaskan kembali status kendaraan energi terbarukan sebagai "Bukan Objek Pajak".
Memberikan jaminan fiskal permanen bagi sektor kendaraan listrik demi memastikan stabilitas regulasi menuju target 2030.
Fabby menambahkan, dekarbonisasi industri dan penghentian impor BBM mustahil tercapai jika aturan main berubah setiap dua tahun.
"Jika regulasi ini tidak segera direvisi, maka akan sangat rentan terhadap uji materiil di Mahkamah Agung, yang hanya akan memperburuk kepercayaan konsumen dan investor," pungkas Fabby.