Pakar Hidrologi: Masalah Utama Banjir Semarang Berulang Bukan Drainase
- Pakar Hidrologi Undip menegaskan banjir berulang di Semarang bukan semata akibat drainase, melainkan kombinasi faktor alam, perubahan tata ruang, dan perilaku masyarakat yang kurang peduli lingkungan.
- Infrastruktur kota dinilai cukup baik, namun rendahnya kesadaran warga menjaga saluran air serta lemahnya tata kelola menjadi penyebab utama sistem drainase tidak berfungsi optimal.
- Pemerintah Kota Semarang akan fokus pada edukasi publik dan kolaborasi lintas sektor agar pengelolaan sampah serta perilaku masyarakat dapat mendukung pencegahan banjir secara berkelanjutan.
Semarang, IDN Times – Penanganan banjir di Kota Semarang tidak bisa hanya mengandalkan pembangunan infrastruktur. Pakar Hidrologi Universitas Diponegoro (Undip), Prof. Dr. Ir. Sriyana, MS., menegaskan bahwa edukasi publik dan kolaborasi lintas sektor menjadi faktor penentu keberhasilan pengendalian banjir yang selama ini masih berulang terjadi.
1. Perubahan tata ruang turut berkontribusi pada banjir
Menurut Sriyana, banjir yang melanda kawasan Ngaliyan pada pertengahan Mei lalu merupakan gambaran nyata bahwa persoalan banjir tidak semata-mata disebabkan oleh kapasitas drainase. Karakteristik alamiah wilayah, perubahan tata ruang, hingga perilaku masyarakat turut berkontribusi terhadap tingginya risiko banjir.
“Bentuk Daerah Aliran Sungai (DAS) di Ngaliyan cenderung bulat seperti mangkuk. Saat hujan lebat turun, air dari seluruh perbukitan mengalir bersamaan ke satu titik sehingga menciptakan puncak aliran yang sangat tajam. Kondisi ini membuat banjir bisa terjadi dalam waktu singkat,” ungkanya, Sabtu (30/5/2026).
Ia menjelaskan, berdasarkan data BMKG pada 14–15 Mei 2026, curah hujan di kawasan tersebut mencapai 50 hingga 100 milimeter per hari atau masuk kategori lebat. Intensitas hujan yang tinggi langsung membebani Sub-Sistem Drainase Kali Silandak.
Namun demikian, Sriyana menilai faktor alam bukan satu-satunya penyebab. Alih fungsi lahan di kawasan hulu, pertumbuhan permukiman yang terus meningkat, serta menyusutnya area resapan air memperparah dampak hujan ekstrem. Akibatnya, terjadi erosi yang membawa material tanah ke wilayah hilir dan menimbulkan sedimentasi yang menyumbat saluran drainase.
“Ketika lumpur dan sampah menyumbat selokan lingkungan, kapasitas saluran berkurang drastis. Air kemudian meluap ke permukiman warga seperti yang terjadi di Purwoyoso,” katanya.
2. Rendahnya kesadaran masyarakat dalam menjaga saluran air
Sriyana bahkan menilai infrastruktur makro yang dimiliki Pemerintah Kota Semarang saat ini sebenarnya sudah cukup baik. Persoalan utama justru terletak pada pengelolaan sistem secara menyeluruh dan rendahnya kesadaran masyarakat dalam menjaga saluran air.
“Drainase kota tidak akan bekerja optimal jika masih dipenuhi sampah dan bantaran sungai terus menyempit akibat bangunan liar. Ini bukan semata persoalan teknis, tetapi persoalan tata kelola dan perilaku bersama,” tegasnya.
Untuk itu, Sriyana mendorong penerapan pendekatan Octa Helix yang melibatkan delapan unsur, mulai dari pemerintah pusat, pemerintah daerah, akademisi, masyarakat, aparat keamanan, media, hingga unsur politik. Menurutnya, pengelolaan banjir tidak lagi bisa dibebankan kepada satu instansi karena persoalan yang dihadapi saling berkaitan dari hulu hingga hilir.
Selain itu, ia mengusulkan penguatan kapasitas lingkungan di tingkat RT dan RW melalui alokasi anggaran khusus untuk program pengelolaan sampah berbasis masyarakat. Salah satu langkah yang ditawarkan adalah mengarahkan dana Rp25 juta per tahun di tingkat RT untuk mendukung gerakan Zero Waste agar sampah dapat dipilah dan dikelola sejak dari rumah tangga.
3. Fokus pada edukasi publik
“Kalau sampah selesai di tingkat rumah tangga, maka beban drainase kota akan berkurang signifikan. Pencegahan banjir harus dimulai dari lingkungan terkecil,” ujarnya.
Menanggapi masukan tersebut, Wali Kota Semarang Agustina Wilujeng menyatakan bahwa edukasi publik akan menjadi salah satu fokus utama pemerintah kota dalam penataan lingkungan ke depan. Menurutnya, upaya normalisasi sungai dan pembersihan saluran yang dilakukan pemerintah harus dibarengi dengan perubahan perilaku masyarakat.
“Kami berkomitmen memperkuat kolaborasi lintas sektor. Namun masyarakat juga memiliki peran penting, mulai dari menjaga saluran lingkungan, tidak menutup lubang kontrol drainase, hingga memilah sampah dari rumah,” katanya.
Pernyataan Sriyana sekaligus menegaskan bahwa banjir di Semarang bukan hanya persoalan cuaca ekstrem atau keterbatasan infrastruktur. Tanpa perubahan perilaku masyarakat dan pengelolaan lingkungan yang konsisten, pembangunan fisik semata dinilai tidak akan mampu menjadi solusi permanen bagi persoalan banjir yang terus berulang.
