Iklan - Scroll untuk Melanjutkan
Baca artikel IDN Times lainnya di IDN App
Ekonomi Jateng 2025 Tumbuh 5,37 Persen, BI Fokus Kawal Inflasi Pangan
Ilustrasi pedagang cabai merah melayani pembeli di pasar tradisional. (ANTARA FOTO/Ardiansyah)
  • Perekonomian Jawa Tengah tumbuh 5,37 persen sepanjang 2025, didorong konsumsi rumah tangga, ekspor, investasi, dan belanja pemerintah, melampaui pertumbuhan nasional.
  • Inflasi Januari 2026 tercatat 2,83 persen y-o-y, masih terkendali namun BI dan TPID waspada terhadap potensi lonjakan harga pangan menjelang Ramadan dan Idulfitri.
  • BI bersama pemerintah menerapkan strategi hulu-hilir serta Gerakan Pangan Murah di 227 lokasi untuk menjaga pasokan, menekan harga pangan, dan mencegah panic buying masyarakat.
Disclaimer: This was created using Artificial Intelligence (AI)

Semarang, IDN Times - Perekonomian Provinsi Jawa Tengah menunjukkan performa solid di tengah ketidakpastian global dan tingginya tensi geopolitik. Kantor Perwakilan Bank Indonesia (BI) Jawa Tengah mencatat pertumbuhan ekonomi daerah mencapai 5,37 persen sepanjang 2025. Angka itu meningkat signifikan dari 4,95 persen pada tahun sebelumnya.

1. Melampaui angka nasional

Warga membeli kebutuhan pokok di Pasar Pasar Peterongan, Semarang, Jawa Tengah. (ANTARA FOTO/Aprillio Akbar)

Kepala Perwakilan BI Jawa Tengah, Mohammad Noor Nugroho menyebut capaian itu tergolong impresif. Pertumbuhan pada triwulan IV 2025 bahkan menyentuh 5,84 persen, melampaui angka nasional sebesar 5,39 persen.

"Pertumbuhan ini terutama didorong oleh konsumsi rumah tangga yang tetap solid di kisaran 4,78 persen," katanya di Semarang kepada IDN Times.

Selain konsumsi, kinerja ekspor yang lebih cepat dari impor, investasi, serta belanja pemerintah turut memperkuat struktur ekonomi daerah. BI memproyeksikan ekonomi Jawa Tengah pada 2026 akan terus tumbuh positif di kisaran 4,9 hingga 5,7 persen.

2. Kewaspadaan pada tekanan inflasi pangan

Pedagang memotong daging ayam ayam ras pesanan pembeli di Pasar Pasar Peterongan, Semarang, Jawa Tengah. (ANTARA FOTO/Aprillio Akbar)

Seiring dengan pertumbuhan ekonomi, stabilitas makroekonomi Jawa Tengah juga masih terjaga. Inflasi pada Januari 2026 tercatat 2,83 persen secara tahunan (y-o-y). Angka tersebut merupakan salah satu yang paling terkendali di Pulau Jawa dan masuk dalam sasaran nasional 2,5 persen ±1 persen.

Meski demikian, BI bersama Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) meningkatkan pengawasan terhadap potensi lonjakan harga menjelang Ramadan dan Idulfitri. Data historis sejak 2018 serta pantauan Pusat Informasi Harga Pangan Strategis (PIHPS) pada Februari 2026 menunjukkan tren kenaikan harga pada kelompok pangan bergejolak (volatile food).

Beberapa komoditas yang mendapat pantauan khusus karena sensitif terhadap lonjakan permintaan masyarakat meliputi:

  • Beras

  • Daging dan telur ayam ras

  • Bawang merah dan bawang putih

  • Cabai merah, cabai rawit, dan cabai kering

Noor menambahkan, tantangan utama dalam menjaga stabilitas harga saat ini mencakup potensi penurunan produktivitas akibat cuaca ekstrem, inefisiensi distribusi, serta keterbatasan data pasokan digital antardaerah.

3. Strategi hulu ke hilir dan Gerakan Pangan Murah

Warga membeli bahan sembako saat Gerakan Pangan Murah di Dinas Pangan dan Pertanian, Kabupaten Batang, Jawa Tengah. (ANTARA FOTO/Harviyan Perdana Putra)

Untuk meredam gejolak harga, BI dan TPID menerapkan strategi komprehensif dari hulu ke hilir. Pada sisi hulu, BI membina kelompok tani dan peternak klaster pangan unggulan. Pada sisi hilir, peran Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) pangan dioptimalkan untuk memangkas jalur distribusi. Noor mengatakan, pemerintah ikut memperkuat kerja sama distribusi antardaerah agar kelancaran pasokan terjamin.

Sementara itu, Deputi Kepala Perwakilan BI Jawa Tengah Andi Reina Sari mengungkapkan jika pemerintah menyiapkan intervensi pasar secara langsung untuk membantu masyarakat.

"Kita juga akan melaksanakan Gerakan Pangan Murah (GPM) selama Ramadan, yang tersebar di 227 lokasi di seluruh kabupaten/kota," jelasnya.

Operasi pasar dan kios pangan juga disiagakan dengan dukungan subsidi distribusi.

Selain menjaga ketersediaan pasokan, BI terus mengedukasi masyarakat agar berbelanja secara bijak dan rasional. Langkah antisipatif itu bertujuan mencegah fenomena panic buying, sehingga harga kebutuhan pokok di tingkat konsumen tetap terkendali dan daya beli masyarakat terjaga.

Editorial Team