Modus Penipuan Pensiunan yang Dilakukan eks Karyawan Bank di Purwokerto

Menurut Puguh, kasus ini bermula dari temuan kejanggalan administratif di internal bank. Oknum tersebut diduga menyalahgunakan aturan perbankan dengan memasukkan data dan mempromosikan produk fiktif.

"Awalnya adalah dugaan fraud. Faktanya memang ada tindakan yang menyalahgunakan aturan perbankan kami sendiri, yaitu memasukkan beberapa data dan mempromosikan beberapa surat,"katanya.

Bank belum menutup kemungkinan membawa kasus ini ke ranah hukum. "Mungkin nanti ke depan akan kita lakukan ke jalur hukum,” tambah Puguh.

Sementara itu, pihak manajemen menyatakan tidak akan lepas tangan dan akan mendampingi para korban. Mereka juga menyampaikan empati dan keprihatinan mendalam. Namun, hingga kini bank belum bisa merilis angka pasti korban dan kerugian karena proses investigasi masih berjalan.

Dari keterangan kuasa hukum dan laporan korban yang meminta perlindungan hukum ke Klinik Hukum Purwokerto menyebutkan modus yang digunakan cukup canggih dan memanfaatkan kepercayaan nasabah pensiunan.

"Korban ditawari skema investasi atau deposito berbagi hasil dengan iming iming keuntungan menarik, tak lama setelah kredit pensiun mereka cair. Dana yang seharusnya masuk ke rekening malah dialihkan atau tidak bisa dicairkan, sementara cicilan kredit tetap berjalan, ada indikasi penggunaan debitur topengan atau nama orang lain untuk memuluskan proses,"terang Djoko Susanto, kuasa hukum 13 korban.

Sebelumnya, beberapa korban melaporkan bahwa oknum tersebut mendatangi mereka secara langsung dan meminta data pribadi dengan alasan mempermudah administrasi.

Data yang masuk ke Klinik Hukum menunjukkan 13 korban dengan kerugian sekitar Rp2 miliar. Namun, laporan sebelumnya per 29 Mei 2026 menyebutkan setidaknya 7-11 korban dengan kerugian lebih dari Rp1,3 miliar. Jumlah ini kemungkinan masih akan bertambah karena banyak pensiunan yang belum berani melapor.

"Mayoritas korban adalah pensiunan TNI/Polri dan PNS di wilayah Banyumas dan sekitarnya. Kasus ini semakin miris karena menyasar kelompok yang bergantung pada dana pensiun untuk kehidupan sehari hari,"tambah Djoko.

Djoko Susanto menilai kasus ini sebagai kejahatan korporasi atau white collar crime. Menurutnya, proses kredit di perbankan bukanlah utang biasa, melainkan harus melewati tahapan ketat. “Bagi kami, sepengetahuan atau tidak sepengetahuan, yang namanya kredit itu adalah sistem, bukan kredit seperti layaknya orang utang biasa, harus melalui tahap 1, 2, 3. Ini masuk kejahatan korporasi, hukumnya harus dibongkar,"tegas Djoko.

Tim kuasa hukum dan Klinik Peradi siap membuka posko pendampingan bagi para korban. Mereka menyatakan akan mengawal kasus ini hingga ke tingkat Otoritas Jasa Keuangan (OJK) jika diperlukan. "Kita siap mengawal. Ini berarti kita harus berperang dengan Mandiri Taspen dan OJK juga, untuk menyelamatkan para nasabah,"katanya.

Djoko menambahkan masyarakat Banyumas kini mempertanyakan pengawasan internal bank dan peran OJK dalam mencegah penyalahgunaan wewenang karyawan walaupun Bank Mandiri Taspen sendiri telah mengimbau masyarakat untuk waspada terhadap penipuan yang mengatasnamakan bank, terutama yang meminta data pribadi melalui saluran tidak resmi.

"Sejak kasus pertama kali mencuat, pelaku bernama Dika sebenarnya sudah datang ke kantor peradi SAI Purwokerto berjanji akan selesaikan , namun saat ini tidak pernah kembali setelah mankin banyak korban yang melapor,"pungkas Djoko.