HUT RI ke-81, DPRD Jateng Dorong Pembangunan Berpihak ke Warga

Sintha mengatakan infrastruktur memiliki hubungan erat dengan aktivitas ekonomi masyarakat. Jalan yang baik, fasilitas publik yang memadai hingga akses pelayanan dasar dinilai dapat membuka ruang lebih besar bagi masyarakat untuk bekerja dan mengembangkan usaha.

Karena itu, pembangunan infrastruktur menurutnya harus berjalan beriringan dengan agenda pengentasan kemiskinan.

“Provinsi juga sedang mendorong untuk pengentasan kemiskinan. Jadi seiring sejalan dengan misi pemerintah pusat, kita sedang mendukung pemerataan kesejahteraan,” ujarnya.

Sumber lain menyebut persoalan infrastruktur memang masih menjadi pekerjaan rumah di Banyumas. Berdasarkan data yang dimuat BPK Perwakilan Jawa Tengah pada April 2026, panjang jalan kabupaten di Banyumas mencapai sekitar 1.679,41 kilometer. Sekitar 46 persen disebut masih membutuhkan perbaikan mendesak, sementara 44 persen masuk kategori jalan tidak mantap.

Keluhan warga terkait jalan rusak juga masih muncul melalui kanal pengaduan resmi LaporGub. Pada awal 2026, misalnya, terdapat aduan mengenai kerusakan Jalan Raya Jatisaba serta Jalan Raya Nur Jasin di wilayah Banyumas.

Kondisi tersebut menunjukkan bahwa pembangunan infrastruktur masih menjadi indikator yang sangat dekat dengan kehidupan sehari-hari masyarakat.

Selain infrastruktur dan kemiskinan, Shinta mengapresiasi program pelayanan kesehatan yang dijalankan Pemkab Banyumas. Ia menyinggung program Universal Health Coverage (UHC) yang dinilainya sangat dibutuhkan masyarakat.

"Saya tadi mendengar sambutan dari Bapak Bupati, di mana ada beberapa program, di mana mendukung di bidang kesehatan kalau adanya UHC. Ini betul-betul sangat dibutuhkan oleh masyarakat. Oleh karena itu saya appreciate dan mendukung program dari Bapak Bupati,"katanya.

Pemkab Banyumas pada April 2026 memang memperkuat pelaksanaan UHC Non Cut-Off. Pemerintah daerah menyatakan warga yang membutuhkan layanan kesehatan tidak boleh terkendala persoalan administrasi maupun kemampuan finansial dan dapat menggunakan e-KTP untuk mendapatkan layanan sesuai ketentuan program.

Bagi Shinta, kebijakan semacam itu menjadi contoh bahwa keberhasilan pembangunan dapat dilihat dari kemudahan yang benar-benar dirasakan masyarakat.

Shinta juga mengajak masyarakat menjadikan peringatan kemerdekaan bukan sekadar seremoni tahunan. Menurutnya, tantangan berikutnya adalah menyiapkan generasi penerus yang memiliki kemampuan dan intelektualitas untuk melanjutkan pembangunan Indonesia.

"Mudah-mudahan mereka bisa meneruskan perjuangan generasi terdahulu, mengisi kemerdekaan Indonesia ini dengan tidak hanya slogan, tapi dengan karya-karya yang utama,"ujarnya.

Ia berharap pembangunan manusia berjalan beriringan dengan pembangunan fisik. Infrastruktur yang semakin baik, pengentasan kemiskinan, layanan kesehatan yang mudah diakses, serta peningkatan kualitas generasi muda dinilai menjadi bagian penting dari upaya menghadirkan pemerataan kesejahteraan.

Dengan demikian, menurut Shinta, makna kemerdekaan tidak berhenti pada upacara dan perayaan, tetapi terlihat dari semakin mudahnya masyarakat mendapatkan pelayanan dasar, semakin terbukanya kesempatan ekonomi, dan semakin berkurangnya warga yang hidup dalam kemiskinan.

Bagi Shinta, salah satu indikator paling nyata keberhasilan pembangunan adalah berkurangnya jumlah masyarakat miskin. "Indikatornya tadi, kemiskinan harus berkurang. Angka kemiskinannya berkurang," tegasnya.

Data BPS Kabupaten Banyumas menunjukkan persentase penduduk miskin pada Maret 2025 berada di angka 11,15 persen, turun 0,80 persen poin dibandingkan Maret 2024. Jumlah penduduk miskin juga turun menjadi sekitar 194,87 ribu orang, berkurang 12,91 ribu orang dibandingkan tahun sebelumnya.

Namun, angka tersebut sekaligus menunjukkan masih besarnya pekerjaan rumah pemerintah. Sebab, penurunan kemiskinan harus terus dikawal agar tidak berhenti sebatas capaian statistik, tetapi benar-benar meningkatkan kemampuan masyarakat memenuhi kebutuhan dasar dan memperoleh penghasilan yang layak.

Di tingkat Jawa Tengah, BPS mencatat persentase penduduk miskin pada September 2025 sebesar 9,39 persen, turun 0,09 persen poin dibandingkan Maret 2025. Jumlah penduduk miskin Jawa Tengah saat itu mencapai sekitar 3,34 juta orang.