Hoaks Isu Harga BBM Subsidi Naik, Ini Penyebab Antrean SPBU di Semarang

07 Oct 2026, 09:51 WIBKota Semarang3 min read

Dhana Kencana

News

Channel

Add Us on Google

Hoaks Isu Harga BBM Subsidi Naik, Ini Penyebab Antrean SPBU di Semarang

Ilustrasi antrean di SPBU. (IDN Times/Indah Permata Sari)

Intinya Sih

Timeline

5W1H

Gini Kak

Sisi Positif

Pertamina dan Kementerian ESDM menegaskan kabar kenaikan harga BBM subsidi adalah hoaks; penetapan harga sepenuhnya menjadi kewenangan pemerintah pusat.
Antrean SPBU, termasuk di Semarang, dipicu migrasi konsumsi Pertalite hingga 7 persen akibat selisih harga BBM subsidi dan nonsubsidi, bukan kelangkaan stok.
Stok fisik Pertalite dan Solar di Semarang, Jateng, serta DIY dinyatakan aman, tetapi realisasi kuota subsidi Jateng meningkat sehingga Pertamina mendorong usulan penambahan kuota.

This section summary was AI-assisted and reviewed by our editorial team.

tahun 2026

Realisasi Solar di Jawa Tengah mencapai 1.700.000 KL. Pertalite terealisasi 2.400 liter dan telah mencapai 101 persen dari kuota awal.

September

Realisasi LPG 3 kilogram mencapai 947.936 metrik ton, atau 109 persen dari total kuota.

bulan Desember

Realisasi Solar diproyeksikan melampaui batas kuota hingga 110 persen jika tidak ada penambahan kuota.

akhir Desember

Realisasi Pertalite diproyeksikan mencapai 103 persen dan LPG 3 kilogram dapat menembus 110 persen dari kuota.

Saat ini

Pemerintah Provinsi DIY telah mengusulkan penambahan kuota BBM bersubsidi. Pertamina berharap Pemerintah Provinsi Jawa Tengah segera melakukan langkah serupa.

This section summary was AI-assisted and reviewed by our editorial team.

What?
Pertamina memastikan kabar kenaikan harga BBM subsidi adalah hoaks. Antrean di sejumlah SPBU, termasuk di Semarang, dikaitkan dengan migrasi konsumsi Pertalite hingga 7 persen, bukan kelangkaan stok.
Who?
Pertamina, Kementerian ESDM, pengelola SPBU Bancar Dowo dan Tambak Dalam, Pemerintah Provinsi DIY, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, serta aparat Ditreskrimsus terlibat dalam penanganan kondisi ini.
Where?
Antrean terjadi di SPBU di berbagai wilayah Indonesia, termasuk Semarang. Data kuota yang disorot mencakup Jawa Tengah, sementara kondisi stok juga mencakup wilayah DIY.
When?
Kondisi antrean dan peningkatan konsumsi berlangsung saat ini. Data realisasi kuota Jawa Tengah dicatat pada 2026, dengan LPG 3 kilogram berada pada posisi September dan proyeksi hingga Desember.
Why?
Migrasi konsumsi terjadi akibat selisih harga BBM subsidi dan non-subsidi yang tinggi. Penggunaan Pertalite meningkat, sementara penyaluran bergantung pada kuota pemerintah pusat yang dilaporkan menipis.
How?
SPBU memasang larangan pengisian berulang, menolak pengangsu, dan meminta surat rekomendasi bagi nelayan serta petani. Pertamina berkoordinasi dengan aparat untuk menindak penyalahgunaan BBM subsidi.

This section summary was AI-assisted and reviewed by our editorial team.

Harga BBM subsidi tidak naik. Pertamina bilang kabar itu tidak benar. Banyak kendaraan antre di SPBU karena lebih banyak orang membeli Pertalite yang lebih murah. Stok BBM masih aman, tetapi jatah dari pemerintah mulai banyak dipakai. SPBU juga tidak melayani orang yang menimbun BBM supaya antrean lebih cepat.

This section summary was AI-assisted and reviewed by our editorial team.

Kepastian bahwa harga BBM subsidi tidak naik memberi kejelasan bagi masyarakat, sementara stok fisik di Semarang, Jawa Tengah, dan DIY tetap berada pada tingkat aman. Inisiatif SPBU mempercepat antrean serta penolakan terhadap penimbunan menunjukkan upaya menjaga pelayanan agar distribusi subsidi lebih tertib dan tepat sasaran.

This section summary was AI-assisted and reviewed by our editorial team.

Semarang, IDN Times - Isu mengenai kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi belakangan beredar luas di masyarakat. Merespons kabar tersebut, Area Manager Communication, Relations & CSR Pertamina Patra Niaga Regional Jawa Bagian Tengah, Taufik Kurniawan menegaskan bahwa informasi itu adalah hoaks.

"Terkait dengan informasi itu tidak benar atau hoaks. BBM bersubsidi merupakan domain pemerintah, sehingga kami mengamplifikasi pernyataan Kementerian ESDM bahwa harga BBM subsidi naik itu tidak benar," ujar Taufik dilansir keterangan resminya Rabu (7/10/2026).

1. Peningkatan Konsumsi dan Pemicu Antrean

Area Manager Communication, Relations & CSR Pertamina Patra Niaga Jawa Bagian Tengah, Taufiq Kurniawan. (IDN Times/Dhana Kencana)

Fenomena antrean panjang di sejumlah Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU), termasuk di wilayah Semarang, merupakan imbas dari isu yang berbeda. Antrean itu, lanjut Taufik dipicu oleh migrasi atau lonjakan konsumsi Pertalite hingga 7 persen.

Tingginya disparitas harga antara BBM bersubsidi dan nonsubsidi menjadi penyebab utama pergeseran konsumsi masyarakat. Kondisi geopolitik di Selat Hormuz dan Iran turut memengaruhi harga energi global. Namun, pasokan energi dalam negeri dipastikan aman berkat upaya diplomasi pemerintah dengan Rusia dan Amerika Serikat.

"Penggunaan nonsubsidi yang rata-rata kalangan menengah ke atas ini pasti beralih. Secara psikologi ekonomi, mereka memilih yang lebih murah," kata Taufik.

2. Langkah Taktis Urai Antrean SPBU di Semarang

Ilustrasi antrean SPBU (IDN Times/Indah Permata Sari)

Banyaknya peralihan konsumsi membuat antrean kendaraan, khususnya sepeda motor, mengular panjang hingga ke badan jalan. Mengatasi hal ini, beberapa SPBU di Semarang, seperti SPBU Bancar Dowo dan Tambak Dalam, mengambil inisiatif taktis.

Langkah tersebut meliputi pemasangan imbauan larangan pengisian berulang, penolakan terhadap oknum penimbun (pengangsu), serta kewajiban membawa surat rekomendasi bagi nelayan dan petani. Aturan ini diterapkan semata-mata untuk mengurai antrean yang memanjang.

"Ini jangan dinyatakan sebagai pembatasan pembelian. Kita justru ingin membantu konsumen untuk mempercepat antrean di saat migrasinya tinggi," tegasnya.

3. Stok Aman Namun Kuota Menipis

Ilustrasi pengisian BBM di SPBU. (Dok. Pertamina)

Taufik memastikan ketersediaan fisik BBM sangat melimpah. Ketersediaan Pertalite di wilayah Jawa Tengah dan Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) mencapai 10 kali lipat, sementara Solar berkisar 15 hingga 20 kali lipat. Meski demikian, penyalurannya bergantung pada kuota ketetapan pemerintah pusat berdasarkan usulan pemerintah daerah.

Berikut rincian realisasi energi bersubsidi di Jawa Tengah pada tahun 2026:

Solar: Terealisasi 1.700.000 kiloliter (KL). Jika tidak ada penambahan kuota, proyeksi overkuota mencapai 110 persen pada bulan Desember.
Pertalite: Terealisasi di angka 2.400 liter [perlu klarifikasi mengenai akurasi satuan volume], yang berarti sudah menyentuh 101 persen dari kuota. Proyeksi overkuota mencapai 103 persen pada akhir tahun.
LPG 3 kg: Terealisasi 947.936 metrik ton pada posisi bulan September (109 persen dari kuota). Proyeksi overkuota bisa menembus 110 persen pada akhir tahun.

Pemerintah Provinsi DIY diketahui sudah mengajukan usulan penambahan kuota. Pertamina, lanjut Taufik, berharap Pemerintah Provinsi Jawa Tengah segera mengambil langkah serupa agar stok bersubsidi aman.

"Pertamina secara rutin mengirimkan laporan realisasi pemakaian kepada Gubernur dan Sekretaris Daerah sebagai bahan pertimbangan dan pengawasan. Disparitas harga yang tinggi juga membuka celah tindak kriminal penyalahgunaan BBM. Pertamina terus bekerja sama dengan Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) Kepolisian Daerah untuk menindak tegas para pelaku penimbunan," imbuh Taufik.