Iklan - Scroll untuk Melanjutkan
Baca artikel IDN Times lainnya di IDN App
Jaga Inflasi, TPID Jateng Pertemukan 111 Produsen dan 99 Offtaker Pangan
Pedagang memotong daging ayam ras pesanan pembeli di Pasar Pasar Peterongan, Semarang, Jawa Tengah. (ANTARA FOTO/Aprillio Akbar)
  • Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Jawa Tengah mengumpulkan 111 produsen dan 99 offtaker (pembeli) guna memutus rantai distribusi pangan yang panjang.

  • Gubernur menegaskan pasokan komoditas surplus seperti beras dan cabai wajib memprioritaskan kebutuhan lokal Jawa Tengah sebelum dijual ke provinsi lain.

  • Lewat penandatanganan kerja sama antardaerah, inflasi Jawa Tengah yang saat ini terjaga di angka 0,23% ditargetkan tetap stabil sesuai sasaran.

Disclaimer: This was created using Artificial Intelligence (AI)

Semarang, IDN Times - Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Jawa Tengah mengadakan Temu Bisnis Kerja Sama Antardaerah (KAD) yang mempertemukan 111 produsen dan 99 offtaker di Gedung Gradhika Bhakti Praja, Semarang, Rabu (10/6/2026). Inisiatif itu dilakukan untuk menjaga efisiensi distribusi bahan pokok penting, menekan angka inflasi daerah, sekaligus menjamin keterjangkauan harga pangan bagi masyarakat di 34 kabupaten/kota.

1. Prioritaskan Kebutuhan Pangan Warga Lokal

Gubernur Jawa Tengah, Ahmad Luthfi menyoroti posisi Jawa Tengah sebagai lumbung pangan nasional yang memproduksi hingga 15,6 persen beras nasional (sekitar 9,4 juta ton) dan kerap surplus komoditas pertanian. Namun, ia menyayangkan hasil panen lokal sering kali lari ke provinsi lain seperti Jawa Timur dan kawasan Cirebon, sementara warga lokal berisiko membeli dengan harga tinggi.

"Beras kita ini harus lebih berdaya guna untuk wilayah kita sebelum Anda mempunyai kebanggaan di provinsi lain. Bawang merahnya Brebes, cabainya Temanggung dan Magelang harusnya dinikmati oleh kabupaten sendiri sebelum Anda ekspansi keluar," tegas Ahmad Luthfi di hadapan para kepala daerah yang hadir.

Pemetaan Transaksi Beras dan Cabai

Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Jawa Tengah, Mohamad Noor Nugroho mengungkapkan, inflasi bulanan Jawa Tengah saat ini berada di level aman yakni 0,23 persen (month-to-month/m-t-m). Angka tersebut dicapai berkat penguatan ketahanan pangan melalui Gerakan Pengendalian Inflasi dan Pangan Sejahtera (GPIPS).

"Yang kita lakukan hari ini adalah bagian dari efisiensi distribusi itu. Kita coba pertemukan para produsen bahan pangan pokok dengan offtaker," jelas Mohamad Noor Nugroho.

Berdasarkan pemetaan data transaksi, ia menambahkan, komoditas yang paling diminati offtaker adalah beras (30 peminat) dan minyak goreng (24 peminat). Sementara itu, potensi pasokan terbesar dari pihak produsen didominasi oleh cabai (33 produsen) dan beras (28 produsen). Adapun, daerah dengan potensi kerja sama offtaker tertinggi dicatatkan oleh Kabupaten Klaten dan Kota Semarang sebanyak 11 potensi transaksi.

3. Petani rela tahan 30 persen pasokan

Langkah kolaborasi menjaga pasokan itu langsung disambut positif oleh pelaku usaha di tingkat akar rumput. Ketua Asosiasi Petani Cabai di Jawa Tengah, Sunan, menyatakan, pihaknya kini secara sadar membatasi pengiriman cabai ke wilayah Jabodetabek demi menstabilkan harga di pasar lokal. Meski demikian, selisih harga jual di luar daerah bisa memberikan untung bersih lebih tinggi di kisaran Rp5.000 hingga Rp10.000 per kilogram.

"Kami mulai rem yang keluar. Kita 30% itu kita siapkan di Jawa Tengah. Alhamdulillah, harga tiga bulan ini sudah mulai stabil di atas Rp40.000 dan di bawah Rp60.000," ungkapnya kepada IDN Times.

Sunan menambahkan, rentang harga tersebut merupakan zona aman agar nilai jual tidak anjlok mendadak dan tetap menguntungkan petani.

Temu bisnis trsebut langsung membuahkan hasil nyata lewat penandatanganan nota kesepahaman (MoU) antara Badan Usaha Milik Petani (BUMP) PT Kalingga Makmur Sejahtera Kabupaten Jepara dengan Gapoktan Karya Manunggal Kabupaten Rembang untuk kelancaran pasokan beras, serta kesepakatan KAD antardaerah di wilayah Banyumas Raya.

Ke depannya, seluruh bupati dan wali kota di Jawa Tengah diimbau secara rutin memantau realisasi transaksi pangan agar distribusi bahan pokok tetap berputar di dalam provinsi dengan harga yang ramah di kantong masyarakat.

Editorial Team

Related Article