Surakarta, IDN Times – Presiden ke-7 RI, Joko “Jokowi” Widodo menanggapi pernyataan mantan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, Nadiem Makarim, yang beberapa kali menyebut namanya dalam nota pembelaan (pleidoi) kasus dugaan korupsi pengadaan laptop Chromebook.
Jokowi menilai Nadiem merupakan sosok yang baik dan menyerahkan seluruh proses hukum yang sedang berjalan kepada aparat penegak hukum.
Saat ditemui wartawan di Solo, Jokowi mengaku mengetahui bahwa namanya disebut dalam sidang pleidoi Nadiem. Meski demikian, ia enggan memberikan tanggapan lebih jauh terkait substansi pembelaan yang disampaikan mantan menterinya tersebut.
"Yang saya tahu, Menteri Nadiem Makarim itu orang baik," kata Jokowi saat ditemui awak media, Rabu (3/6/2026).
Nadiem sebelumnya menyampaikan nota pembelaan dalam sidang kasus dugaan korupsi pengadaan Chromebook di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta. Dalam pembelaannya, Nadiem beberapa kali menyebut nama Jokowi serta mengucapkan terima kasih kepada para presiden yang pernah memberikan kesempatan kepadanya mengabdi di pemerintahan.
Saat ditanya mengenai pernyataan Nadiem yang menyebut sejumlah kebijakan dijalankan sesuai arahan presiden, Jokowi mengatakan hal tersebut merupakan sesuatu yang wajar dalam sistem pemerintahan.
Menurut dia, seluruh program strategis kementerian pada dasarnya merupakan bagian dari kebijakan pemerintah yang diputuskan bersama di tingkat nasional.
"Iya, semua kebijakan, semua program memang semuanya dari presiden," ujarnya.
Meski demikian, Jokowi kembali menegaskan, perkara yang sedang dihadapi Nadiem merupakan proses hukum yang harus dihormati semua pihak.
"Iya, itu proses hukum," katanya singkat.
Sebagaimana diketahui, dalam sidang pleidoi yang digelar Selasa (2/6/2026), Nadiem membantah tuduhan jaksa terkait dugaan korupsi pengadaan laptop Chromebook untuk program digitalisasi pendidikan. Ia menyatakan tidak ada kerugian negara, tidak ada pelanggaran hukum, serta tidak ada unsur memperkaya diri sendiri maupun pihak lain dalam kebijakan tersebut.
Sebelumnya, Jaksa menuntut Nadiem dengan hukuman 18 tahun penjara dalam perkara pengadaan Chromebook yang disebut menimbulkan kerugian negara. Nadiem menilai berbagai fakta persidangan justru menunjukkan dirinya tidak terlibat dalam tindak pidana korupsi sebagaimana yang didakwakan.
Kasus Chromebook sendiri berkaitan dengan program pengadaan perangkat teknologi pendidikan di lingkungan Kemendikbudristek pada masa pandemi COVID-19 yang kini tengah diproses di Pengadilan Tipikor Jakarta.