Semarang, IDN Times - Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) mendorong Pemprov Jawa Tengah menegakan peraturan hukum untuk melakukan penindakan aksi premanisme. Hal ini seiring Pemprov yang telah membentuk Satgas Premanisme yang bergerak secara terpadu.
Direktur Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum Kementrian Dalam Negeri Bahtiar mengatakan, Jawa Tengah merupakan tujuan investasi terbesar di Indonesia. Oleh karenanya, saat investor datang, jangan sampai kabur karena tidak ada jaminan kepastian keamanan.
"Jawa Tengah harus menjadi contoh jalur yang baik dan selama ini telah menjadi teladan dan tujuan investasi. Melalui pembentukan satgas anti premanisme akan ada arah dalam penegakan hukum terhadap premanisme yang mengganggu investasi," ujarnya dalam keterangan yang diterima IDN Times, Sabtu (26/7/2025).
Pemerintah Provinsi Jawa Tengah telah membentuk satuan tugas (Satgas) terpadu penanganan dan pembinaan organisasi kemasyarakatan terafiliasi kegiatan premanisme, yang mengganggu stabilitas keamanan, ketertiban masyarakat, serta Iklim Investasi.
Satgas tersebut sudah dibentuk di sebelas kabupaten/kota di Jawa Tengah, sebagai upaya menjaga dan menciptakan iklim investasi yang kondusif.
Sekretaris Daerah (Sekda) Jawa Tengah, Sumarno mengemukakan, satgas tersebut diharapkan akan membantu Jawa Tengah menjadi daerah yang ramah terhadap investor.
"Sebelas kabupaten/kota yang sudah membentuk Satgas anti premanisme ini menjadi tumpuan kita untuk menciptakan Jawa Tengah yang ramah terhadap investasi," kata Sumarno usai menghadiri acara Penguatan Aktualisasi Nilai- nilai Pancasila dalam Menjaga Persatuan dan Kesatuan NKRI di Hotel Grand Candi Kota Semarang.
Apalagi, Sumarno menambahkan, investor selalu meminta jaminan agar tidak terganggu saat menjalankan usahanya. Oleh kareanya, saat ada investasi masuk, jangan sampai terjadi kendala jaminan kepastian keamanan.
Kegiatan diikuti oleh Forkopimda Provinsi, perwakilan forkopimda kabupaten/kota di Jateng, dan Kepala Kesbangpol kabupaten/kota se Jateng.