KPPG Jateng Gandeng NU Muhammadiyah Atasi Kekerasan Seksual di Ponpes
Semarang, IDN Times - Kesatuan Perempuan Partai Golkar (KPPG) Jawa Tengah mendorong sejumlah ormas Islam untuk memberantas maraknya kekerasan seksual di lingkungan pondok pesantren (Ponpes).
Organisasi sayap Golkar tersebut akan menggandeng Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama (PWNU) dan Pengurus Wilayah Muhammadiyah untuk meningkatkan penahanan terhadap pengelola ponpes terkait pentingnya menghindari tindak pelecehan seksual.
"Tentunya dengan melibatkan PWNU dan juga PW Muhammadiyah kami bisa bersinergi untuk menghadirkan perlindungan bagi para santri. Sehingga nantinya hal-hal yang kurang baik dapat dihindari," ujar Ketua KPPG Jawa Tengah, Tieta Ernawati Suwarto kepada wartawan, Jumat (3/8/2026).
Tercatat saat ini terdapat sejumlah kasus pelecehan seksual yang melibatkan lingkungan ponpes. Kasus pelecehan seksual yang berhasil dibongkar aparat kepolisian ada di Ponpes Ndolo Kusumo Pati, salah satu ponpes Kota Pekalongan, ponpes di Grobogan, hingga yang terbaru kasus pelecehan seksual di Ungaran.
Ia bilang penanganan kasus pelecehan seksual di ponpes harus dilakukan sampai tuntas agar tidak berlarut-larut. Sebab, ponpes merupakan tempatnya anak-anak belajar ilmu agama, ilmu disiplin dan bertata krama.
"Di dalam ponpes itu kita juga diajarkan bagaimana menghormati orang tua dan guru, cara tata krama yang baik sebagai basic kita sebagai orang Jawa. Di ponpes juga diajarkan disiplin waktu solat dan ibadah. Maka jangan sampai kejadian ini membuat masyarakat trauma untuk belajar ke pesantren," ungkapnya.
Pihaknya bersama KPPG juga akan berusaha keras membantu pemulihan mental korban pelecehan seksual supaya mendapatkan penanganan yang maksimal. Seperti contohnya di dapilnya Kabupaten Cilacap, pihaknya memiliki dua rumah aman untuk membantu memulihkan mental para korban pelecehan seksual.
Di samping itu, pihaknya akan tetap berkoordinasi dengan DP3AKB guna bersinergi dalam mengatasi kasus tersebut.
"Segala temuan akan kami koordinasikan ke DP3AKB. Insyallah bisa tertangani dengan tepat," tegasnya.
Di samping itu, proses penanganan kekerasan seksual dan pelecehan seksual juga akan melibatkan beberapa ormas perempuan lainnya seperti Nasyiatul Aisiyah, Aisiyah, Muslimat yang mana nantinya dikomunikasikan untuk setiap wilayah karesidenan. "Kita menolak betul aksi kekerasan seksual dan pelecehan seksual pada anak dan perempuan," pungkasnya.
