Marak Keracunan MBG, PGRI Jateng: Jangan Larang Sekolah Melapor!

Ketua PGRI Jateng, Dr Muhdi menuturkan pentingnya pengawasan ketat di tingkat Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG), serta perlunya sekolah mendapatkan anggaran khusus untuk mendukung proses distribusi MBG.

Ia mendesak kepada pemerintah guna melibatkan Disdik dan Dinkes.

"Sekolah, dinas pendidikan, dan dinas kesehatan harus dilibatkan. Sekolah perlu punya komunikasi langsung dengan dapur agar bisa memantau, mengecek, bahkan memberi laporan jika ada kendala. Jangan malah dilarang melapor. Ini soal tanggung jawab bersama,” tegasnya, Senin (5/10/2025).

Mengenai usulan para guru ikut mencicipi masakan MBG sebelum diberikan kepada siswa, Muhdi bilang harusnya yang mulai menguji kelayakan rasa dari tim teknis Badan Gizi Nasional (BGN).

Namun demikian, ia juga mengingatkan bahwa mencicipi satu sampel bukan berarti menjamin ribuan porsi lain pasti layak konsumsi.

"Yang harus nyicipi itu kalau perlu BGN. Tapi ya, nyicipi satu itu bukan berarti 1.000 porsi lainnya juga aman," ungkapnya.

Muhdi menyoroti usulan mencicipi makanan oleh guru penanggung jawab yang mendapat insentif Rp100 ribu per hari. Ia menegaskan bahwa para guru sebenarnya tidak memiliki jatah makanan dan kerap kebingungan menentukan makanan mana yang harus dicicipi.

"Kalau mau nyicipi, pertama apakah harus jadi penanggung jawab dulu? Terus, apa ada makanan yang memang disiapkan untuk dicicipi? Jangan malah mencicipi jatah anak-anak, itu kan enggak baik," paparnya.

Muhdi menilai, evaluasi dalam program MBG ialah desentralisasi sistem dapur SPPG.

Menurutnya, dapur MBG tidak harus berskala besar dan terpusat, melainkan dapat dibagi menjadi unit-unit lebih kecil agar kebersihan serta keamanan pangan lebih terjamin di setiap wilayah.

“Evaluasi yang pertama, kalau bahasanya saya, ya didesentralisasikan, diperkecil. Daerah-daerah tertentu jangan dipaksakan sampai 3.000 porsi. Kalau di kota mungkin masih bisa, tapi kalau di daerah pinggiran itu terlalu berat,” ujar Anggota DPD RI ini.

Muhdi mengusulkan agar yayasan atau lembaga pendidikan swasta juga diberi ruang untuk mengelola program MBG secara mandiri. Dengan begitu, dana Rp15 ribu per siswa per hari dapat dimanfaatkan lebih efisien, di mana sekitar Rp12.500 dialokasikan untuk bahan pangan dan sisanya untuk biaya operasional.

“Pola ini akan lebih cocok diterapkan di sekolah kecil atau daerah terpencil yang jumlah siswanya sedikit. Makanannya bisa lebih segar, dan pengawasan gizinya pun lebih mudah,” kata Muhdi.