Kegiatan Penemuan Kasus Aktif (Active Case Finding/ACF) untuk skrining kasus Tuberkulosis (TBC) di Kota Semarang. (IDN Times/Dhana Kencana)
Kepanikan Jocelin baru mereda setelah perawat Puskesmas Gunungpati menenangkannya: seluruh pengobatan TBC ditanggung penuh oleh BPJS Kesehatan. "Alhamdulillah, saya jadi tenang," ucap Jocelin lega.
Rupanya, rasa tenang yang dirasakan Jocelin berlandaskan asumsi yang kurang kokoh. Ia menyangka pasokan obat-obatan gratis di laci puskesmas itu akan selalu tersedia begitu saja, seolah jatuh dari langit.
Kenyataannya, ketersediaan obat gratis itu sedang terhimpit statistik global yang mengkhawatirkan. Pada tahun 2025, mengacu laporan Kementerian Kesehatan (Kemenkes), Indonesia mencatatkan angka kelam sebanyak 1,09 juta kasus baru TBC, sebuah pencapaian yang menempatkan tanah air di posisi kedua dunia setelah India. Berdasarkan data Organisasi Kesehatan Dunia (WHO), satu dari sepuluh penderita TBC di planet ini berada di Indonesia, di mana setiap jamnya, terdapat sebanyak 14 jiwa melayang akibat penyakit tersebut.
Menghadapi bakteri Mycobacterium tuberculosis adalah perang melawan waktu dan kepatuhan. Bagaimana tidak? Terapi OAT Kategori 1 mewajibkan pasien menelan obat setiap hari tanpa jeda selama enam bulan. Sekali saja pengobatan terhenti karena puskesmas kehabisan stok, kuman di dalam tubuh pasien tidak akan mati. Bakteri itu justru bermutasi menjadi kebal terhadap obat biasa, melahirkan vonis TBC Resisten Obat (MDR-TB). Jika kondisi itu terjadi, pengobatan yang awalnya cuma enam bulan akan melar bertahun-tahun, jauh lebih menyiksa tubuh, dan memangkas drastis peluang hidup pasien.
Sembari membentangkan lembar data produksi di ruang kerjanya, Direktur Produksi PT Phapros Tbk, Ida Rahmi Kurniasih, menegaskan prinsip fundamental tersebut.
“Pengobatan TB itu enggak boleh berhenti. Begitu terhenti, ngulang dari awal lagi. Berat bagi pasien,” katanya kepada IDN Times, Sabtu (20/6/2026).
Sejumlah obat TBC produksi PT Phapros Tbk. (IDN Times/Dhana Kencana)
Beban berat bagi pasien itu tidak semata kiasan. Menelan kaplet Fixed-Dose Combination (FDC) 4 setiap pagi menjadi ujian fisik yang menyiksa; lambung penderita harus menahan rasa mual yang hebat, sementara cairan tubuh mereka perlahan berubah warna menjadi kemerahan akibat reaksi zat aktif Rifampisin. Obat itu menyiksa tubuh, tetapi ketiadaannya jauh lebih membunuh.
Di situlah hitung-hitungan ekonomi memegang peranan krusial. Seperti diketahui, Dinas Kesehatan Kota Semarang saat ini sedang gencar menjemput bola memeriksa warga yang belum bergejala menggunakan alat rontgen portabel berteknologi kecerdasan buatan (AI). Hasilnya, per Mei 2025, dari 2.700 orang yang diperiksa, 27 orang tertangkap basah mengidap TBC di luar kesadaran mereka.
Deteksi dini itu menciptakan keajaiban finansial bagi negara. Berdasarkan kalkulasi IDN Times, pengobatan satu pasien TBC yang terdeteksi dini hanya menelan biaya Rp3,8 juta. Namun, jika pasien itu terlambat ditangani—atau putus obat di tengah jalan hingga kuman menjadi kebal—biaya perawatannya meledak hingga Rp13,5 juta per orang karena harus menjalani rawat inap dan komplikasi.
Artinya, jika program deteksi tersebut berhasil menjaring 1.000 pasien sejak awal, negara berhasil menghemat uang klaim BPJS sebesar Rp9,7 miliar.
Pertanyaannya: siapa yang menjaga agar biaya pengobatan itu tetap terkunci di angka Rp3,8 juta dan tidak meledak? Jawabannya ada di lantai pabrik PT Phapros TBK di Simongan. Kaplet buatan Semarang itulah yang menjadi tameng pelindung kas keuangan negara.