Minim Sosialisasi, Warga Temanggung dan Wonosobo Tolak Sekolah Rakyat

Kepala Dinas Sosial (Dinsos) Jawab Tengah Imam Masykur mengatakan kedua wilayah yang terhambat membangun Sekolah Rakyat ialah Kabupaten Temanggung dan Kabupaten Wonosobo.

Di Temanggung, upaya pembanguan Sekolah Rakyat mendapat penolakan dari warga karena persoalan kurangnya pendekatan sosial kepada masyarakat.

"Yang (Sekolah Rakyat) Temanggung sudah lolos (verifikasi) lahannya, tetapi ada penolakan dari warga. Karena masyarakatnya di sana memang perlu diberi sosialisasi," kata Imam kepada wartawan di ruang kerjanya, Selasa (5/5/2026).

Pihaknya menekankan kini sedang berusaha mendekatkan diri dengan warga di sekitar lokasi calon lahan Sekolah Rakyat Temanggung.

Upaya pendekatan untuk meredam resiko konflik atau sengketa pada masa mendatang.

Sementara untuk pembanguan Sekolah Rakyat Kabupaten Wonosobo, katanya sebetulnya telah dinyatakan lolos verifikasi lahan. Dinsos Wonosobo bersama pihak-pihak terkait mengincar pembuatan Sekolah Rakyat berada di atas tanah lapangan.

Namun, berdasarkan informasi yang ia terima, sejumlah kelompok warga di dekat lapangan tersebut meminta pengganti lahan apabila lapangan itu akan digunakan sebagai lokasi Sekolah Rakyat.

"Di Wonosobo sudah lolos (verifikasi) tapi warganya minta tanah pengganti.  Masyarakat wonosobo minta pemkab sediakan lokasi pengganti karena mereka butuh lapangan. Artinya, untuk permasalahan Sekolah Rakyat di Wonosobo, saya optimis lolos sepenuhnya. Cuman yang Temanggung emang perlu pendekatan ke warganya," akunya.

Secara keseluruhan, di wilayah Jateng tahun ini memiliki 14 rintisan Sekolah Rakyat. Beberapa rintisan Sekolah Rakyat tersebar di Kabupaten Magelang ada dua lokasi yakni Sekolah Rakyat Sentra Antasena dan Sekolah Rakyat gedung Pemkab Magelang.

Kemudian Sekolah Rakyat Kota Semarang, Sekolah Rakyat Pati, Sekolah Rakyat Rembang, Sekolah Rakyat Brebes, Sekolah Rakyat Sragen, Sekolah Rakyat Sukoharjo, Sekolah Rakyat Surakarta, Sekolah Rakyat Cilacap, Sekolah Rakyat Kebumen.

"Dari 14 lokasi rintisan itu, mulai tahun ini juga diupayakan 11 lokasi di antaranya membangun Sekolah Rakyat permanen. Jadi konsepnya ada yang dapat bantuan langsung dari pemerintah pusat, ada yang musti mencari lahannya. Contohnya yang dapat bantuan bangunan dari pusat di Brebes, Sukoharjo, Cilacap. Terus  kayak Sekolah Rakyat Sukoharjo nantinya dipakai buat menampung siswa  Sekolah Rakyat dari Solo," ungkapnya.

Diungkapkan juga bahwa biaya pembangunan seluruh Sekolah Rakyat ditanggung pemerintah pusat melalui APBN. 

Imam menjelaskan setiap pembanguan Sekolah Rakyat membutuhkan biaya Rp200-Rp350 miliar. "Jadi penandaan full dari pusat," tegasnya.

Ia menambahkan pembelajaran di Sekolah Rakyat semata untuk memutuskan mata rantai kemiskinan di Jawa Tengah. 

Di samping itu, ia berharap dengan belajar di Sekolah Rakyat paling tidak bisa memanusiakan para fakir miskin agar anak-anaknya bisa memperoleh pendidikan yang  layak.

"Harapannya mereka keluar Sekolah Rakyat bisa punya keterampilan yang bagus dan punya kepribadian sebagai sosok yang lebih baik. Karena sistem belajarnya di Sekolah Rakyat ini kan menurut saya mirip sekolah Taruna Nusantara," tandasnya.