Jateng Dapat Izin Bangun Sekolah Rakyat Permanen di 11 Kabupaten/Kota
- Kemensos beri izin 11 Sekolah Rakyat permanen di 11 kabupaten/kota
- Dinsos Jateng kerjakan bimbingan teknis dengan Kementerian PU
- Sekolah Rakyat dibangun permanen pakai lahan seluas 5-7 hektare
Semarang, IDN Times - Sebelas kabupaten/kota memperoleh izin resmi dari Kementerian Sosial (Kemensos) untuk membangun Sekolah Rakyat secara permanen di wilayahnya masing-masing. Dinas Sosial (Dinsos) Jawa Tengah menyatakan sebelumnya sebelas kabupaten/kota mendirikan bangunan Sekolah Rakyat rintisan dengan menggunakan lahan pinjam pakai di sejumlah aset milik Pemda.
Table of Content
1. Kemensos beri izin 11 Sekolah Rakyat permanen
Kabid Rehabilitasi Sosial (Rehabsos) Dinsos Jateng, Isriadi Widodo mengatakan kesebelas Sekolah Rakyat yang tahun ini dibangun permanen berlokasi di Kabupaten Pati, Kabupaten Banyumas, Kabupaten Temanggung, Kota Semarang, Kabupaten Sragen, Kabupaten Jepara, Kabupaten Wonosobo, Kabupaten Sukoharjo, Kabupaten Cilacap, Kabupaten Brebes dan Kabupaten Rembang.
"Kalau tahun kemarin ada 14 titik Sekolah Rakyat yang dibangun di 12 daerah dengan sistem pinjam pakai bangunan. Nah, dari usulan tahun ini, sudah ditetapkan izin pembangunan Sekolah Rakyat secara permanen di 11 kabupaten/kota. Beberapa Sekolah Rakyat ada yang baru proses pembangunan, ada juga yang pakai aset bangunan milik Pemda," kata Isriadi kepada IDN Times, Senin (5/1/2026).
2. Dinsos Jateng kerjakan bimbingan teknis dengan Kementerian PU
Ia menyampaikan sebagai contoh Kota Semarang tahun ini dipastikan membangun Sekolah Rakyat di Kelurahan Rowosari menggunakan lahan milik Pemkot.
Selain itu, terdapat sejumlah Pemkab yang membangun Sekolah Rakyat tanpa menggunakan bangunan rintisan. Salah satunya dilakukan Pemkab Sukoharjo, Pemkab Cilacap dan Pemkab Rembang.
Ia menegaskan bahwa Gubernur Jateng Ahmad Luthfi terlibat aktif mengawal pembangunan Sekolah Rakyat karena menjadi tugas pokok yang diberikan langsung oleh pemerintah pusat.
Saat ini pihaknya sedang mengebut tahapan bimbingan teknis untuk mempelajari konsep penyiapan lahan.
"Kemarin ada bimbingan untuk penyiapan proses teknis yang dipandu UPT Kementerian PU wilayah Jawa Tengah," tutur Isriadi.
3. Sekolah Rakyat dibangun permanen pakai lahan seluas 5-7 hektare
Tak cuma itu saja, katanya sebelas kabupaten/kota telah diizinkan membangun Sekolah Rakyat permanen dengan luasan lahan 5-7 hektare.
"Yang disetujui lahannya kurang lebih 5 sampai 7 hektare. Cuman masih banyak hal yang musti dipersiapkan. Kayak di Pemalang itu akses menuju lahan (Sekolah Rakyat) terlalu kecil jadi perlu ada jembatan alternatif. Nantinya masalah seperti itu akan ditindaklanjuti," bebernya.
Persoalan lain yang perlu dibereskan oleh pihaknya ialah menyangkut komunikasi dengan warga setempat. Sebab, dengan pembangunan Sekolah Rakyat dengan lahan luas, diakuinya warga terdekat perlu diberi pemahaman secara detail.
Untuk pemakaian lahan Sekolah Rakyat, pihaknya mengklaim berasal dari hibah tiap kabupaten/kota.
"Lahannya pakai punya Pemda yang kemudian dihibahkan ke pusat. Terus berapa biaya pembangunannya, dari proses sampai kesiapan lahan, itu murni sumbernya dari Pemda," tambahnya.
4. Orang tua diminta berikan pemahaman kepada anaknya agar mau lanjut sekolah
Secara umum, Isriadi mengemukakan keberadaan Sekolah Rakyat memang diperuntukkan meringankan beban warga miskin dengan membuka akses sekolah yang layak bagi anak-anak mereka.
Pemberian akses sekolah juga ditujukan kepada anak-anak putus sekolah yang membutuhkan sistem pembelajaran yang memadai dari pemerintah.
Oleh sebab itulah, pihaknya menyarankan kepada warga miskin kategori desil 1 dan desil 2 untuk berperan memotivasi anaknya agar kembali bersekolah.
"Kami minta pihak keluarga bantu motivasi ke anaknya agar bisa memperbaiki masa depan. Termasuk mengedukasi sikap budi pekerti ke anaknya. Butuh support, pemahaman dari orang tua dan masyarakat sekitar," pungkasnya.
