Ojol Semarang Ngaku Diperbudak Aplikator Gegara Paket Ongkir Rendah
Semarang, IDN Times - Para ojek online mengatakan tindakan aplikator yang kerap mengubah paket biaya bagi konsumen turut berdampak pada pendapatan harian mereka.
1. Ojol: Kita sering bertaruh nyawa
Saat menggelar unjuk rasa di Gubernuran Semarang, Thomas, Ketua Aliansi Satu Komando (Sako) Roda Dua Jateng mengungkapkan akhir-akhir aplikator mengeluarkan paket yang aturannya merugikan driver.
Mulai dari paket hemat yang harus dibayarkan oleh driver jika ingin mendapatkan orderan, hingga adanya diskon yang dibebankan oleh driver.
"Benar kita mengatur ritme kita sendiri, tapi kondisi sekarang kerja kita 24 jam. Karena itu tadi kita harus berjibaku hingga mereka mengabaikan kondisi fisiknya dan sering yang sampai bertaruh nyawa," kata Thomas, Selasa (20/5/2025).
2. Minta payung hukum
Thomas juga menyoroti jumlah ongkir barang dan makanan yang tidak sepadan dengan biaya BBM yang dikeluarkan para driver. Bahkan pihaknya mendesak Kemenhub mengeluarkan UU terkait peraturan bisnis transportasi online.
Dengan terbentuk UU transportasi online, katanya maka para ojol dapat payung hukum yang jelas.
"Kenapa itu kita minta, karena status kita sampai saat ini ojol itu belum ada payung hukum nya. Jadi kalau bisa dibilang kita itu adalah anak liar, anak haram atau apa? Padahal keberadaan kita itu ada, wujud kita ada real tapi secara status kita bisa dibilang ilegal," ungkapnya.
3. Aplikator tidak peduli fisik ojol
Selain itu, sejumlah aplikator tidak memperdulikan kondisi fisik para ojol. Padahal ojol mencari pendapatan mati-matian sampai fisik sudah kecapekan dan terkadang mengantuk.
"Akibatnya banyak laka terjadi di jalan," katanya.
Sementara itu, kondisi ini berbanding jauh dengan sebelum COVID-19 yang mana ojol bisa dapat Rp 200 ribu lebih sehari. Untuk pendapatan rata-rata mentok kisaran Rp 100 ribu.
4. DPRD Jateng : Kami bertekad sampaikan usulan panjenengan semua
Terpisah saat audiensi dengan komunitas ojol, Ketua Komisi D DPRD Jateng, Nur Saadah berkata pihaknya mendudukung tuntutan tersebut.
Salanjutnya, pihaknya bakal menyampaikan kepada pemerintah Jawa Tengah untuk menyampaikan tuntutan ini kepada Kemenhub.
"Kami dari DPRD Jateng yang memiliki wakil-wakil di DPR RI, juga bertekad untuk menyampaikan usulan dan tuntutan panjenengan semua," tandasnya.
