Pemerintah Bakal Setarakan Harga Beras, HKTI Jateng: Perhatikan Petani
Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI) Jawa Tengah meminta pemerintah pusat melalui sejumlah kementerian untuk memperhatikan nasib para petani jika nantinya harga beras diseragamkan untuk seluruh Indonesia.
Hal ini karena para petani membutuhkan biaya untuk menghidupi keluarganya terutama menyekolahkan anak-anaknya.
"Petani perlu dibantu, baik dari sisi pupuk maupun biaya produksi, agar harga produksi lebih rendah dan harga jual bisa lebih baik. Kalau harga terlalu rendah, kasihan petani. Kalau petani tidak hidup layak, tidak akan ada yang mau melanjutkan," kata Wakil Ketua HKTI Jateng, Bambang Raya Saputra kepada IDN Times, Minggu (26/4/2026).
Table of Content
1. Pemerintah harus kontrol harga
Namun ia menilai langkah pemerintah sudah tepat dalam menjaga stabilitas harga beras, mengingat komoditas ini merupakan kebutuhan pokok bagi seluruh lapisan masyarakat.
“Mendukung rencana itu. Namun, sebagai perwakilan HKTI, saya berharap harga beras tetap tinggi agar petani mendapatkan keuntungan. Di sisi lain, pemerintah harus mengontrol harga supaya masyarakat tidak kesulitan membeli beras,” ungkapnya.
2. Petani harus hidup layak, jangan ditekan harga murah
Lebih lanjut lagi, menurutnya selama ini petani dihadapkan pada tingginya harga pupuk, yang berpotensi memperburuk kondisi jika tidak ada perhatian serius dari pemerintah.
Jika kesejahteraan petani tidak diperhatikan, maka minat generasi muda untuk melanjutkan profesi tersebut akan terus menurun.
Maka dari itu pihaknya mengkhawatirkan kelanjutan sektor pertanian apabila nasib para petani semakin susah.
“Petani harus bisa hidup layak, jangan ditekan dengan harga yang terlalu murah. Masalah utama ada pada mahalnya pupuk. Jika kondisi ini terus berlanjut, petani bisa semakin menderita dan tidak ada generasi penerus,” bebernya.
3. Generasi muda harus lihat petani bisa hidup layak
Bambang menegaskan bahwa HKTI berperan sebagai jembatan antara petani dan pemerintah dalam menyampaikan berbagai aspirasi.
“Kami memiliki gapoktan dan kelompok tani yang bisa menjadi saluran aspirasi. Pemerintah harus memahami bahwa petani perlu disejahterakan. Tidak harus mewah, yang penting layak. Dengan begitu, generasi muda akan melihat bahwa menjadi petani juga bisa hidup,” jelasnya.
“Kalau petani tidak sejahtera, anak-anak mereka tidak akan mau meneruskan. Ke depan, bisa saja kita kekurangan petani,” tegasnya.
4. Bulog jelaskan alasan penyetaraan harga beras
Direktur Utama Perum Bulog Ahmad Rizal Ramdhani dalam laman resmi Bapanas, menjelaskan bahwa gagasan besar mengenai beras SPHP satu harga ini telah disetujui pemerintah secara prinsip. Tentunya terobosan ini akan dapat menjadi stabilisator kondisi perberasan tatkala terjadi fluktuasi.
"Nah kami sudah menghitung bahwa untuk merencanakan beras satu harga, dari Sabang sampai Merauke. Adalah beras SPHP, bukan beras premium ya. (Jadi) beras SPHP satu harga. Itu nanti kita keluar gudang kami rencanakan Rp 11.000 per kilo," ungkap Dirut Bulog Rizal ditemui di Kementerian Koordinator Bidang Pangan, Jakarta pada Senin (12/1/2026).
"Rp 11.000 nanti di Sabang, Jawa, Kalimantan, Sulawesi bahkan sampai Papua. Harga Rp 11.000 keluar dari gudang (Bulog). Harga ecerannya tetap mengikuti harga eceran tertinggi yaitu Rp 12.500. Jadi para pengecer (bisa) mendapat keuntungan Rp 1.500. Untuk itu, nanti kita akan rapat dulu dengan beliau beliau, tapi pada dasarnya Bapak Presiden setuju, Bapak Menko setuju, Bapak Menteri Pertanian setuju konsep-konsep itu," beber Rizal.
