Potensi Besar, Tapi 63 Desa di Jateng Gagal Bentuk BUMDes karena SDM
- Dispermadescapil Jateng mencatat ada 7.747 BUMDes aktif, namun 63 desa belum memiliki BUMDes karena keterbatasan dan ketidaksiapan sumber daya manusia untuk mengelola usaha desa.
- Beberapa desa tanpa BUMDes sebenarnya punya potensi ekonomi besar, tetapi warga enggan mengelola karena pendapatan dari BUMDes dianggap belum cukup menjamin kesejahteraan pengelolanya.
- Pemerintah mendorong sinergi antara BUMDes dan Kopdes agar saling memperkuat perekonomian desa, mencontoh keberhasilan Desa Wisata Kalikesek dan Ponggok yang mampu meningkatkan PAD daerah.
Semarang, IDN Times - Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Pencatatan Sipil (Dispermadescapil) Jawa Tengah menyebutkan terdapat 7.747 wilayah desa yang memiliki Badan Usaha Milik Desa (BUMDes).
Dari ribuan BUMDes, Dispermadescapil mencatat yang sudah berbadan hukum resmi sebanyak 6.646 BUMDes. Sedangkan masih ada 1000 lebih yang punya badan hukum resmi.
Namun diluar itu masih ada 63 desa yang tidak memiliki BUMDes lantaran terkendala kesiapan sumber daya manusia (SDM).
"Di Jawa Tengah ada 7.747 BUMDes yang saat ini beroperasi atau aktif. Kemudian masih ada 63 desa yang terpantau tidak memiliki BUMDes. Ini semata karena ada persoalan kesiapan SDM. Artinya ada beberapa desa yang melaporkan kepada kami kalau warganya tidak ada yang mau mengelola BUMDes," kata Nadi Santoso, Kepala Dispermadescapil Jateng kepada IDN Times, Kamis (23/7/2026).
Ia menyebut desa-desa yang tidak punya BUMDes sebetulnya memiliki potensi ekonomi yang besar.
Meski begitu keengganan warga dalam mengelola BUMDes lebih disebabkan sumber pendapatan yang dianggap tidak bisa menghidupi setiap pengelola.
Pihaknya pun mendorong setiap elemen masyarakat untuk membangkitkan potensi ekonomi desa agar dapat dikelola dalam bentuk BUMDes.
Ia mencontohkan BUMDes yang punya pengelolaan bagus seperti Desa Wisata Kalikesek di Kecamatan Limbangan Kendal maupun Desa Wisata Ponggok Klaten justru sanggup menyumbang PAD tiap kabupaten.
Desa Wisata Kalikesek yang mengandalkan wisata air hampir saban tahun memberikan THR bagi warga setempat. Desa Wisata Ponggok bahkan memiliki omzet lebih Rp1 miliar berkat ketekunan mengelola wisata umbul.
"Cuman sayangnya walaupun sudah paham potensinya, masih ada masyarakat di beberapa desa tidak mau kelola BUMDes karena harus minta gaji atau gimana. Ya harapannya dana desa yang selama ini belakangan dipakai buat Kopdes, tahun ini bisa digunakan untuk infrastruktur kembali," jelasnya.
Dengan keberadaan Kopdes Merah Putih yang mulai dibangun, katanya diharapkan tidak tumpang tindih dengan sistem pengelolaan BUMDes.
Ia menyarankan kepada tiap pengelola BUMDes dan Kopdes untuk bersinergi agar dapat saling melengkapi unit usahanya.
"Baik BUMDes maupun Kopdes ini harapannya bisa bersinergi memperkuat perekonomian desa. Bisa kok BUMDes perkuat Kopdes dan Kopdes perkuat BUMDes," kata Nadi.
