Rajut Ekosistem: BTN Wujudkan Akses Hunian Buruh Perempuan Kendal

Kehadiran KIK yang menyedot puluhan ribu pekerja menciptakan kebutuhan tempat tinggal yang melonjak tajam. Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Kabupaten Kendal mencatat, hingga akhir 2025, KIK sudah menyerap sekitar 66 ribu pekerja.

Data Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (Disperkim) Jawa Tengah menunjukkan, angka kebutuhan rumah yang belum terpenuhi (backlog) di Kendal masih bertengger di angka 63.775 unit hingga akhir 2023. Angka itu turun menjadi 47.210 unit pada tahun 2024.

Masih tingginya angka backlog tersebut merupakan imbas dari kesenjangan antara tingginya kebutuhan rumah dan terbatasnya daya beli kelas pekerja. Untuk menjembatani jurang tersebut, program Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) dari pemerintah hadir menjadi jalan keluar.

Di celah itulah, institusi perbankan hadir sebagai penyedia dana utama karena program itu tidak bisa berjalan sendiri tanpa adanya perpanjangan tangan di daerah. Hingga usianya yang ke-76 tahun pada 9 Februari 2026, rekam jejak penyaluran KPR bersubsidi di kabupaten seluas 1.002 kilometer persegi (km²) itu mayoritas masih ditopang oleh fasilitas dari PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk (BTN).

Besarnya angka penyaluran di atas kertas itu nyatanya berbanding lurus dengan kemudahan yang dirasakan warga di lapangan. Proses perbankan yang sering kali menjadi momok menakutkan bagi pekerja karena birokrasinya yang rumit, ternyata bisa berjalan sangat ringkas. Giyarto bersaksi, pengajuan KPR adiknya berjalan cepat dan jauh dari kesan menakutkan.

"Intine persyaratan kok lengkap nggih gampil. Nek niku mboten dangu, kadose 3 hari 4 hari (Intinya kalau syarat-syaratnya lengkap, mudah prosesnya. Tidak lama, sepertinya tiga sampai empat hari sudah disetujui)," bebernya.

Hal senada diungkapkan oleh Fenny (35), staf pemasaran pengembang PT Songolas Jaya Abadi yang mengawal perumahan tempat Adinda mengambil unit. Dari total 74 unit rumah subsidi yang dibangun, lebih dari 60 unit telah dipesan dan 13 di antaranya sudah rampung akad. Adapun, mayoritas pembelinya adalah buruh pabrik KIK dan pekerja informal di Kendal.

Dengan harga per unit Rp166 juta--sebagaimana patokan harga pemerintah untuk Provinsi Jawa Tengah--pengembang, lanjut Fenny, ikut mengambil peran untuk membantu warga mengurus dokumen ke Bank BTN.

"Kami tidak hanya menjual rumah, tetapi juga memfasilitasi proses KPR. Mulai dari pemberkasan dokumen hingga pengajuan ke bank, semua kami dampingi. Berkas fisik seperti KK (Kartu Keluarga), KTP (Kartu Tanda Penduduk), dan NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak) kalau sudah ada dan lengkap pasti mudah, karena prosesnya sekarang serba daring (online) jadi lebih dimudahkan. Biasanya dua minggu sudah bisa disetujui pengajuannya,” sebut Fenny.

Peluang memiliki rumah tidak boleh hanya berhenti pada pekerja formal yang memiliki slip gaji seperti Adinda. Realitasnya, perekonomian di Kabupaten Kendal juga ditopang oleh pekerja sektor informal yang sering dianggap sulit mendapat pinjaman bank (unbankable) lantaran ketiadaan slip gaji tetap. Jumlah pekerja di sektor itu mencapai 617.731 orang.

Pengamat tata kota Universitas Islam Sultan Agung (Unissula) Semarang sekaligus pelaku bisnis perumahan, Santi Inderawati mengatakan, program KPR bersubsidi saat ini makin ramah dan jauh lebih adaptif bagi pekerja mandiri atau mereka yang bekerja di sektor informal.

“Untuk yang informal sekarang sudah bisa mengambil rumah subsidi. Mereka yang bekerja informal seperti berjualan es teh, laundry kiloan, atau pedagang bakso, sudah bisa. Syaratnya cukup melampirkan keterangan usaha dan dibuktikan lewat survei di lapangan. Pegawainya di warung mi ayam atau bengkel pun bisa, asal jelas keuangannya, itu sudah cukup,” paparnya merinci teknis penyaluran saat dihubungi IDN Times, Rabu (18/2/2026).

Lebih jauh, ia melihat berdirinya perumahan di sekitar kawasan industri seperti KIK bakal memberikan efek ganda (multiplier effect) bagi perekonomian warga lokal di Kendal.

"Lingkungan menjadi hidup. Komunitas terbentuk, memunculkan perputaran uang baru. Ada tukang sayur keliling, warung makan, hingga laundry yang tumbuh subur di sekitar perumahan tersebut," tambah Santi menyoroti roda ekonomi mikro yang ikut berputar.

Meski demikian, perputaran ekonomi mikro itu tentu berawal dari satu kunci utama, yakni kemudahan para pekerja mengakses pembiayaan rumah. Tanpa adanya lembaga keuangan yang memberi jalan, ekosistem serta dampak tersebut tidak akan terbentuk dan tumbuh.

Dalam hal itu, menurut Santi, Bank BTN memiliki rekam jejak panjang dan pengalaman yang lebih matang dibandingkan bank lain untuk menjawab kebutuhan itu, khususnya bagi masyarakat berpenghasilan tidak tetap. Layanan digital perbankan mereka, imbuhnya, juga terbukti sukses memangkas hambatan birokrasi dan mempermudah urusan administrasi.

Selain urusan administrasi yang dipermudah, beban finansialnya pun dibuat lebih ringan. Ia menyebutkan, simulasi KPR subsidi di Kendal dari Bank BTN menawarkan angsuran di kisaran Rp1.098.922 per bulan untuk jangka waktu cicilan (tenor) 20 tahun. Angka itu menurutnya sangat terjangkau dan masuk akal, bahkan bagi pekerja informal di Kabupaten Kendal yang pendapatannya kerap naik-turun.

Bagi Santi, keterjangkauan harga menjadi kunci untuk mengurai benang kusut persoalan perumahan. Ia mengungkapkan, upaya Bank BTN dan pengembang lokal untuk mendorong para pekerja di Kendal agar memiliki rumah merupakan bagian dari respons nyata terhadap persoalan kurangnya pasokan hunian (backlog). Sebab, di balik kemudahan itu, terdapat kerja sama yang kuat antara pemerintah, pengembang properti, dan peran vital Bank BTN sebagai pembuka akses keuangan.

“Meluasnya kalangan penerima fasilitas itu adalah hasil nyata dari keterbukaan layanan bank. Semua bisa mengakses, ya pekerja formal, pekerja informal semua sudah bisa mendapatkan haknya,” ujar Santi.

Pengalaman para pekerja membuktikan hal tersebut. Harapan memiliki hunian layak bukan lagi sekadar angan-angan kosong bagi mereka. Di perumahan yang sama dengan Adinda, Ghufron Wibisono (50), seorang pekerja percetakan di Kaliwungu, ikut merasakan kemudahan tersebut.

"Dulu saya pindah-pindah kontrakan. Cicilan KPR BTN nyaris sama seperti bayar sewa, tapi ini jadi hak milik. Prosesnya mudah,” tuturnya.

Hal senada diungkapkan Basuki, pekerja pembasmi hama (pest control) di sebuah lahan pertanian.

"Kerja di sektor informal kadang penghasilan naik turun. Tapi, karena syarat perbankan di BTN dan dibantu pengembang dipermudah prosesnya, saya memberanikan diri mengambil cicilan rumah subsidi,” ungkap pria berusia 37 tahun itu.

Rantai bisnis perumahan bernilai triliunan rupiah itu tentu tidak bisa berlari sendirian tanpa dukungan kebijakan pemerintah. Memahami hal itu, Bupati Kendal, Dyah Kartika Permanasari menegaskan bahwa penyediaan hunian adalah tanggung jawab bersama.

Sebagai langkah konkret, pada November 2025, Pemkab Kendal menggandeng Bank BTN meluncurkan Klinik Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP).

“Negara bertanggung jawab untuk menyediakan hunian yang layak. Namun hal tersebut bukanlah tugas satu pihak saja, melainkan upaya kolektif yang memerlukan sinergi kuat antara pemerintah, swasta, perbankan, dan seluruh pemangku kepentingan terkait. kolaborasi dengan PT BTN menjadi langkah strategis untuk mempercepat realisasi pembangunan hunian layak bagi masyarakat,” kata Dyah saat penandatanganan MoU dengan BTN di Hotel Sae Inn Kendal, Rabu (5/11/2025).

Layanan digital yang terhubung dengan basis data tunggal pemerintah itu dibentuk untuk memastikan KPR bersubsidi benar-benar tepat sasaran. Selain itu, platform itu juga untuk mempermudah urusan perizinan bagi pengembang. Tujuannya satu, yaitu menekan angka kekurangan rumah (backlog) di Kendal.

Sebab, tantangan untuk penyediaan rumah memang tidak main-main. Gubernur Jawa Tengah, Ahmad Luthfi, saat membuka Rapat Kerja Daerah (Rakerda) DPD REI Jateng di Semarang, Rabu (11/2/2026) membeberkan angka kebutuhan rumah di wilayahnya pada awal 2025 sempat menyentuh 1,33 juta unit. Dari jumlah tersebut, sebanyak 274.514 unit berhasil dibangun, sehingga menyisakan sekitar 1,058 juta unit pada awal tahun 2026.

Untuk mengejar ketertinggalan itu, peran perbankan menjadi krusial. Menjawab tantangan tersebut, BTN terus tancap gas.

Secara rekam jejak, bank pelat merah itu sudah menyalurkan kredit untuk 5,97 juta unit rumah senilai Rp555,11 triliun sejak tahun 1976. Khusus untuk KPR subsidi, BTN mendominasi dengan membiayai 4,4 juta unit rumah senilai Rp300,99 triliun.

Pencapaian positif itu terus berlanjut. Mengawali tahun 2026, data BP Tapera mencatat BTN kembali memimpin penyaluran KPR Sejahtera terbanyak secara nasional dengan 4.160 unit hanya pada bulan Januari. Posisi itu jauh meninggalkan bank-bank lain. Maka tidak heran, untuk tahun 2026, BTN dipercaya mengelola kuota 172 ribu unit dari total 350 ribu unit jatah nasional.

Direktur Utama BTN, Nixon LP Napitupulu menyatakan, komitmen panjang itu bukanlah sebuah kebetulan.

“Sejak KPR pertama disalurkan pada 1976, pembiayaan perumahan sudah menjadi jati diri (DNA) perusahaan kami,” katanya sebagaimana dikutip dari keterangan resminya, Selasa (17/2/2026).

Komitmen di tingkat pusat itu langsung diterjemahkan ke daerah. Di Jawa Tengah dan Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), penyaluran KPR subsidi sepanjang tahun 2025 sukses menembus 10.239 unit, naik 2.400 unit dari tahun sebelumnya. Menariknya, serapan tertinggi justru terjadi di Kabupaten Kendal, yakni sebanyak 2.206 unit.

Memasuki tahun 2026, target penyaluran di wilayah itu pun dinaikkan menjadi 12.395 unit.

Kepala Kanwil BTN Jateng DIY, Fitri Novianti Ratna Kusuma mengatakan, pihaknya terus memperkuat kerja sama dengan pemerintah daerah dan asosiasi pengembang. Tujuannya untuk memastikan ketersediaan rumah sejalan dengan urusan perizinan yang sah dan bebas masalah hukum (clean and clear).

“BTN menggandeng instansi pemerintahan, industri, dan universitas untuk memperluas pasar KPR Subsidi. Kami tidak hanya menunggu permohonan, tetapi juga menjemput bola untuk menciptakan pasar baru. Kami juga memperluas akses KPR bagi pekerja informal sebagai bagian dari upaya pemerataan akses keuangan di sektor perumahan,” jelas Fitri kepada IDN Times, Senin (23/2/2026).

Inisiatif yang dilakukan BTN itu nyatanya gayung bersambut dengan ambisi pemerintah pusat. Kehadiran Program 3 Juta Rumah yang dicanangkan Presiden Prabowo Subianto--dengan dukungan anggaran Rp57,7 triliun pada 2026--menjadi pendorong utama yang makin memperkuat kerja sama tersebut.

Di tingkat eksekusi, ambisi besar itu diwujudkan melalui kolaborasi manis di Kabupaten Kendal: Pemkab setempat membebaskan pajak pembelian rumah atau Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) bagi masyarakat kecil, sementara BTN hadir sebagai penjamin ketersediaan dananya.

Kolaborasi solid antara pemerintah dan perbankan itulah yang membuat para pelaku industri properti bisa bernapas lega. Ketua Umum Apersi (Asosiasi Pengembang Perumahan dan Permukiman Seluruh Indonesia), Junaidi Abdillah menilai peran Bank BTN sudah tidak tergantikan.

"Peran bank sangat vital. Bukan hanya sebagai penyedia kredit bagi pembeli, tetapi juga membantu pengembang menjaga perputaran modal agar usaha tetap berjalan. Mayoritas pembiayaan perumahan subsidi, baik untuk konsumen maupun pengembang, masih sangat mengandalkan BTN," paparnya.

Hal serupa disampaikan Ketua Umum DPP Real Estate Indonesia (REI), Joko Suranto. Ia menyebut BTN sebagai pilar utama penyediaan rumah rakyat.

“Dukungan pembiayaan yang konsisten ini membuat roda industri perumahan tetap berputar dan pada akhirnya menggerakkan roda perekonomian nasional,” pungkas Joko.