Rakerda HIMPERRA Jateng 2026 Dorong Percepatan Rumah MBR

Rakerda tersebut menjadi momentum penting di tengah tingginya angka kebutuhan hunian layak di Indonesia. Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman mencatat Program 3 Juta Rumah dirancang untuk menjawab kebutuhan 9,9 juta keluarga yang belum memiliki rumah, serta menyasar perbaikan 26,9 juta rumah tidak layak huni.

Khusus di Jawa Tengah, tantangan antrean kepemilikan rumah atau backlog mencapai 1.332.968 unit. Menghadapi tantangan tersebut, Ketua DPD HIMPERRA Jawa Tengah, Sugiyatno mengatakan, persoalan perumahan rakyat harus dibaca secara lebih konkret.

"Rumah rakyat tidak bisa hanya dibicarakan dari sisi pembangunan fisik. Ada pembiayaan, perizinan, pertanahan, listrik, infrastruktur, dan ekosistem pendukung yang harus berjalan bersama. Melalui Rakerda ini, HIMPERRA Jawa Tengah ingin memperkuat kolaborasi agar penyediaan rumah bagi MBR bisa lebih cepat, lebih tertib, dan lebih tepat sasaran," katanya dilansir keterangan resmi, Selasa (5/5/2026).

Ia juga mengingatkan pentingnya keselarasan antarlembaga di lapangan.

"Kalau perizinan lambat, pertanahan belum jelas, listrik belum tersedia, atau pembiayaan belum tersambung dengan baik, maka rumah yang dibutuhkan masyarakat juga akan tertunda. Karena itu, Rakerda ini kami arahkan untuk menghasilkan pembahasan yang praktis dan relevan dengan kebutuhan lapangan," tambahnya.

Untuk menjawab tantangan tersebut, Rakerda menghadirkan pemangku kepentingan utama sektor perumahan rakyat. Agenda seminar mencakup pembahasan peran BP Tapera dalam ekosistem pembiayaan, dukungan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Jawa Tengah terkait perizinan, hingga kebijakan pertanahan mengenai Lahan Sawah Dilindungi (LSD) dan Lahan Baku Sawah (LBS) bersama BPN Kanwil Jawa Tengah.

Selain itu, kegiatan itu juga membahas percepatan penyediaan jaringan kelistrikan oleh PLN UID Jawa Tengah dan DIY. Isu perizinan menjadi perhatian penting, di mana Gubernur Jawa Tengah, Ahmad Luthfi sebelumnya mengadakan rapat koordinasi dengan bupati dan wali kota untuk mempercepat Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan pemecahan sertifikat di BPN.

Rakerda juga akan ada penandatanganan kerja sama (MoU) antara KOPPERA dan mitra atau pemasok. Sugiyatno menyebutkan, penguatan kemitraan sangat penting untuk menghadapi tantangan biaya konstruksi dan rantai pasok.

"Rumah subsidi membutuhkan ekosistem yang efisien. Pengembang harus menjaga kualitas, tetapi pada saat yang sama harga harus tetap terjangkau bagi MBR. Karena itu, kemitraan dengan berbagai pihak menjadi penting agar rantai pasok, pembiayaan, dan pelaksanaan di lapangan makin kuat," tuturnya.

Program Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) menjadi instrumen penting untuk memperluas akses MBR terhadap rumah subsidi. Pada awal tahun 2026, realisasi penyaluran FLPP nasional per 26 Februari mencapai 19.741 unit rumah.

Jawa Tengah masuk dalam lima besar provinsi dengan realisasi tertinggi, yakni 1.633 unit. Sementara itu, HIMPERRA berkontribusi menyalurkan 2.711 unit rumah secara nasional pada periode tersebut.

Terkait pencapaian itu, Ketua Umum DPP HIMPERRA, Ari Tri Priyono menyatakan, pengembang perumahan rakyat berada di garis depan penyediaan hunian bagi MBR.

"Namun, kerja ini membutuhkan dukungan ekosistem yang kuat. Kolaborasi antara pemerintah, lembaga pembiayaan, perbankan, pertanahan, PLN, dan mitra usaha menjadi kunci agar rumah subsidi tidak hanya dibangun, tetapi juga benar-benar bisa dihuni dengan layak," ujarnya.

Jawa Tengah sendiri dijadwalkan menjadi lokasi target pelaksanaan akad massal 62.000 unit rumah subsidi pada Juli 2026.