Semarang, IDN Times - Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi mengatakan setiap integritas dalam pengelolaan suatu anggaran daerah perlu diimbangi dengan penguatan kapasitas. Integritas harus menjadi komitmen setiap orang yang memegang kewenangan, baik di lingkungan eksekutif maupun legislatif.
"Integritas ini tidak gampang karena memerlukan penguatan bersama. Intinya, tidak boleh ada korupsi. Itu saja," kata Luthfi usai Rapat Koordinasi Penguatan Integritas dan Pencegahan Korupsi dalam Pemerintahan Daerah bersama Wamendagri dan KPK di Semarang belum lama ini.
Kendati begitu, ia bilang tidak boleh ada ruang bagi korupsi dalam pengelolaan pemerintahan daerah.
Setiap rupiah anggaran daerah harus dikelola secara berintegritas, tepat sasaran, dan sebesar-besarnya dikembalikan dalam bentuk manfaat bagi masyarakat.
Ia juga berkata membangun pemerintahan yang bersih bukan semata-mata persoalan membuat regulasi atau memperbanyak mekanisme pengawasan.
Karena itu, Luthfi meminta seluruh jajaran pemerintah daerah menaati sistem pengawasan dan regulasi yang telah ditetapkan.
Penguatan integritas pada akhirnya harus bermuara pada peningkatan kualitas pelayanan publik dan pembangunan yang benar-benar dirasakan masyarakat.
“Jangan sampai anggaran yang seharusnya untuk masyarakat justru tidak memberikan manfaat maksimal. Sinergi dengan lembaga pengawasan akan terus kita perkuat,” ujarnya.
Di tempat yang sama, Wamendagri Akhmad Wiyagus menuturkan penguatan integritas menjadi bagian penting dari kolaborasi pemerintah bersama KPK, BPKP, dan LKPP untuk memastikan kepala daerah mampu mengelola APBD secara bertanggung jawab.
Ia menekankan, integritas tidak boleh berhenti sebagai slogan. Prinsip tersebut harus diterapkan sejak proses perencanaan, penganggaran, hingga pelaksanaan pengadaan barang dan jasa.
“Harapan kami kembali kepada setiap kepala daerah, apakah benar-benar bisa menjaga integritas dan mengoperasionalkan integritas tersebut dalam pengelolaan keuangan daerah,” kata Wiyagus.
Menurut dia, tata kelola yang baik diperlukan untuk memastikan anggaran digunakan sesuai peruntukan. Dengan demikian, masyarakat menjadi pihak yang memperoleh manfaat langsung dari setiap kebijakan dan belanja pemerintah.
“Dengan demikian, kita dapat benar-benar meyakini bahwa tidak ada satu rupiah pun keuangan daerah yang digunakan tidak sesuai dengan peruntukannya,” ujarnya.