Ratusan Pensiunan Gruduk Kantor Bank di Purwokerto, Tuntut Hal Ini

Aksi dimulai dari kantor kuasa hukum mereka di Peradi Sai Purwokerto. Para demonstran kemudian melakukan long march sejauh sekitar 2 kilometer menuju kantor Bank Mandiri Taspen. Aksi tersebut dikawal ketat oleh aparat kepolisian Polresta Banyumas.

Sesampainya di lokasi, para pensiunan dan kuasa hukum mereka melakukan orasi dengan lantang. Mereka menuntut agar seluruh transaksi kredit fiktif tersebut dibatalkan. Kuasa hukum Djoko Susanto dalam orasinya menyampaikan apa yang diperbuat karyawan dan sistemnya harus diproses hukum.

"Kita adalah warga negara yang taat hukum, tapi setiap hari kami dirundung kebingungan untuk membayar angsuran hutang sambil makan. Oleh karena itu, sampai malam pun kita akan tunggu. Kalau perlu pintu kita gembok dan kita yang akan menguasai kepada para pejabat, Presiden, Ketua DPR, Ketua Partai Politik. Tolong dengarkan, ini masyarakat Banyumas sedang sakit!,"serunya.

Djoko menambahkan bahwa para nasabah siap berjuang sampai titik darah penghabisan. Ia juga mengapresiasi pengawalan dari Polisi dan TNI, serta menyatakan akan melakukan aksi bergantian dengan total 127 orang jika tuntutan tidak segera dipenuhi.

"Kami tidak akan menyerah. Para nasabah pun siap mati untuk mempertahankan hak mereka. Kalau perlu kami sholat Jumat di sini dan tunggu sampai malam. Besok kami akan adakan aksi damai lagi supaya Mandiri Taspen mau melindungi kami dan memberikan pertanggungjawaban," tegasnya.

Dalam aksi tersebut, seorang pembicara yang berinisial HR menyoroti aspek SDM dan prosedur perbankan dan memberikan analisis tajamnya. Menurutnya, kasus ini tidak mungkin hanya melibatkan satu oknum.

"Para pensiunan itu kan sudah selayaknya tidak pas untuk diberikan kredit kembali karena persyaratan mereka sudah tidak memenuhi. Apalagi dengan angka yang mereka terima, sementara kredit yang sampai bahkan ada yang miliaran itu sudah tidak masuk akal. Jadi pasti ada keterlibatan, tidak hanya oknum,"ujarnya.

Ia menambahkan bahwa pencairan kredit dilakukan dalam waktu sangat singkat dan uang langsung diambil kembali, menunjukkan adanya unsur penipuan. Selain itu, persetujuan kredit melebihi batas maksimal 30% dari penghasilan pensiun jelas melanggar ketentuan internal bank.

"Seharusnya pihak Mandiri Taspen memenuhi tuntutan nasabah, yaitu pembatalan kredit, Ini juga menjadi pembelajaran ke depan bahwa pensiunan seharusnya sudah tidak diberikan kredit lagi,"pungkasnya.

Hingga berita ini diturunkan, pihak Bank Mandiri Taspen Purwokerto belum memberikan keterangan resmi terkait tudingan tersebut saat hadapi demo para lansia.

Para korban berharap kasus ini segera diproses secara hukum dan hak hak mereka dipenuhi agar tidak ada lagi korban serupa di kalangan pensiunan.

Aksi damai ini mencerminkan keprihatinan mendalam masyarakat Banyumas terhadap praktik perbankan yang dinilai merugikan kelompok rentan seperti para purnawirawan.