Sensus Ekonomi 2026 Baru Sentuh 38 Persen Warga Kota Semarang
- Hingga pertengahan Juli 2026, Sensus Ekonomi di Kota Semarang baru mencapai 38 persen, mendorong Pemkot mempercepat pendataan sebelum batas waktu akhir Agustus.
- Wali Kota Agustina menegaskan sensus tidak terkait pajak setelah muncul kekhawatiran warga yang enggan disensus, padahal data ini penting untuk kebijakan ekonomi nasional.
- Pemerintah Kota meminta camat memperkuat koordinasi hingga tingkat RT dan menyiapkan apresiasi bagi wilayah dengan capaian tertinggi guna meningkatkan partisipasi masyarakat.
Semarang, IDN Times – Capaian Sensus Ekonomi (SE) 2026 di Kota Semarang masih jauh dari target. Hingga pertengahan Juli, pendataan baru menyentuh 38 persen warga Ibu Kota Jawa Tengah.
1. Pemkot Semarang genjot percepatan sensus
Dengan demikian, Pemerintah Kota Semarang mulai menggenjot percepatan sensus yang dijadwalkan berakhir pada 31 Agustus 2026. Untuk menghilangkan keraguan masyarakat, Wali Kota Semarang, Agustina Wilujeng Pramestuti bahkan memberi contoh dengan menerima langsung kedatangan petugas sensus di kediamannya.
Ia menjalani proses pendataan dan menerima stiker sebagai tanda telah berpartisipasi dalam Sensus Ekonomi 2026.
“Saya sudah ditanya-tanya banyak hal ya, dan lancar, enggak lama kok. Data kita juga dijamin kerahasiaannya,” ujarnya, Jumat (17/7/2026).
Usai menjalani pendataan, Agustina langsung memimpin Rapat Percepatan Sensus Ekonomi 2026 bersama Sekretaris Daerah, para asisten, organisasi perangkat daerah (OPD), serta seluruh camat se-Kota Semarang di Balai Kota.
Rapat tersebut digelar untuk memetakan berbagai kendala di lapangan yang menyebabkan capaian sensus masih berada di angka 38 persen.
2. Masih ada warga yang enggan disensus
Salah satu tantangan terbesar yang dihadapi petugas sensus adalah masih adanya warga yang enggan memberikan data karena khawatir informasi yang diberikan akan digunakan untuk kepentingan perpajakan. Selain itu, petugas juga mengalami kesulitan mengakses sejumlah kawasan perumahan elite dan area industri.
Agustina menegaskan Sensus Ekonomi tidak memiliki keterkaitan dengan pendataan pajak maupun pungutan lainnya.
“Sensus ini tidak berkaitan dengan apa pun. Kalau ada kabar bahwa habis didatangi petugas sensus kemudian didatangi petugas pajak, itu hanya berbarengan. Pemutakhiran data pajak oleh Bapenda sejak Mei merupakan proses pembaruan data yang berjalan terpisah dari Sensus Ekonomi,” tegasnya.
Ia mengakui beredarnya persepsi tersebut menjadi salah satu penyebab masyarakat ragu menerima petugas sensus.
Padahal, data yang dikumpulkan melalui Sensus Ekonomi menjadi salah satu basis penting bagi pemerintah dalam menyusun kebijakan ekonomi nasional. Pendataan yang dilakukan setiap sepuluh tahun sekali ini digunakan untuk memotret kondisi usaha dan aktivitas ekonomi masyarakat di berbagai sektor.
3. Camat diminta perkuat koordinasi hingga tingkat RT
Karena waktu pelaksanaan yang terbatas, Pemerintah Kota Semarang kini menyiapkan berbagai strategi percepatan. Salah satunya dengan mengkaji pemberian apresiasi bagi kecamatan yang berhasil mencatatkan capaian pendataan tertinggi.
Selain itu, seluruh camat diminta memperkuat koordinasi hingga tingkat kelurahan, RT, dan RW untuk membantu memudahkan akses petugas sensus kepada masyarakat.
“Jangan takut ya, nanti kalau ada petugas sensus yang datang ke tempat warga. Mari kita dukung karena ini penting untuk mengambil kebijakan ekonomi pemerintah pusat,” kata Agustina.
Pemerintah Kota Semarang juga memastikan keamanan data masyarakat yang dikumpulkan selama proses sensus. Berdasarkan penjelasan Badan Pusat Statistik (BPS), seluruh data yang diinput oleh petugas akan langsung terkunci dalam sistem dan dijamin kerahasiaannya.
Dengan waktu pendataan yang tersisa hingga akhir Agustus, partisipasi masyarakat dinilai menjadi faktor penting untuk mengejar target sensus di Kota Semarang. Semakin lengkap data yang diperoleh, semakin akurat pula gambaran kondisi ekonomi masyarakat yang akan menjadi dasar perumusan kebijakan pemerintah pada masa mendatang.
