Semarang, IDN Times - Proses penyesuaian nomenklatur dengan pemerintah pusat mulai dilakukan Pemprov Jawa Tengah pada pertengahan Januari 2026. Gubernur Jateng Ahmad Luthfi memastikan ada empat organisasi perangkat daerah (OPD) yang berubah fungsi mulai Kamis (15/1/2026).
Perubahan OPD sekaligus menata ulang Struktur Organisasi dan Tata Kerja (SOTK) baru. Penataan SOTK meliputi penggabungan sejumlah urusan strategis, pembentukan dinas baru, serta penguatan fungsi perangkat daerah.
Salah satu perubahan utama ialah Pemprov Jateng membentuk Dinas Kebudayaan, Pariwisata, dan Ekonomi Kreatif (Disbudparekraf). Adanya Disbudparekraf Jateng berwenang mengampu tiga sektor sekaligus. Yakni Kebudayaan, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif.Kepala Disbudparekraf Jateng dijabat AR Hanung Triyono.
Pemprov Jateng juga menggabungkan Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan (Disnak Keswan) dan Dinas Perkebunan dan Pertanian (Distanbun) menjadi Dinas Pertanian, Peternakan, dan Perkebunan (DPPP). Kepala DPPP Jateng dijabat Defransisco Dasilva Tavares alias Frans.
Sementara itu, penguatan sektor infrastruktur dengan menggabungkan DPUBMCK Jateng dan Pusdataru Jateng menjadi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR). Kepala DPUPR dijabat Henggar Budi Anggoro.
Penataan organisasi tersebut juga berdampak pada sejumlah dinas strategis lainnya, seperti Dinas Pendidikan yang dipimpin Sadimin dan Dinas Kepemudaan dan Olahraga di bawah kepemimpinan Muhamad Masrofi.
Gubernur Jawa Tengah, Ahmad Luthfi mengatakan, penataan organisasi bertujuan untuk mendukung akselerasi program prioritas daerah, yang sejalan dengan visi dan misi nasional.
“Ini untuk akselerasi dan menyesuaikan nomenklatur pemerintah pusat. Contohnya, urusan pertanian digabung dengan peternakan. Jadi kita sesuaikan dengan visi misi pusat,” kata Gubernur Jawa Tengah, Ahmad Luthfi usai melantik dan mengambil sumpah/janji jabatan 1.049 pejabat di lingkungan Pemprov Jateng, di Gedung Gradhika Bhakti Praja, Kamis (15/1/2025) malam.
Pelantikan tersebut dari 46 Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, 380 Pejabat Administrator, dan 623 Pejabat Pengawas. Dalam pengisian jabatan tersebut, pemerintah provinsi Jawa Tengah konsisten menerapkan sistem merit.
Luthfi menegaskan, penyesuaian struktur organisasi turut diikuti dengan pengaturan kebutuhan kantor dinas.
Ia berharap, seluruh pejabat yang dilantik dapat segera beradaptasi dengan struktur baru, serta meningkatkan kualitas pelayanan publik.
“Kami berharap pejabat yang baru dilantik dapat menjunjung integritas dan profesionalisme, terutama dalam melayani masyarakat, baik secara administratif maupun operasional,” ujarnya.
Selain itu, Luthfi menekankan pentingnya kolaborasi antarpemangku jabatan guna menciptakan birokrasi yang solid dan efektif.
“Siapapun pejabat baru harus bisa berkolaborasi dengan pejabat lainnya, sehingga tercipta birokrasi yang berbasis kerja tim,” kata Luthfi.