Ketua Komisi Kejaksaan: Desain Hukum Tajam ke Atas, Humanis ke Bawah
- Prof. Pujiyono menegaskan hukum dan ekonomi harus berjalan seimbang agar pembangunan adil, dengan desain hukum yang tegas terhadap korupsi namun tetap humanis bagi masyarakat kecil.
- Kepala Kejari Surakarta menekankan penegakan hukum ideal bukan soal banyaknya penangkapan, tapi menciptakan kepastian hukum bersih dari pungli demi iklim investasi sehat.
- Wali Kota Surakarta mengingatkan pertumbuhan ekonomi harus menurunkan kemiskinan, disertai transparansi dan integritas agar investasi berdampak nyata bagi kesejahteraan rakyat.
Surakarta, IDN Times – Ketua Komisi Kejaksaan RI, Prof. Pujiyono Suwadi, menegaskan bahwa hukum dan ekonomi tidak bisa dipisahkan dalam pembangunan. Keduanya harus berjalan beriringan agar mampu menciptakan keadilan sekaligus mendorong pertumbuhan.
Hal itu disampaikan Prof. Pujiyono dalam diskusi publik bertema Syawalan Hukum dan Ekonomi: Ramah Investasi, Tanpa Korupsi di Pendopo Lodji Gandrung, Solo, Senin (13/4/2026).
Ia mengibaratkan hubungan hukum dan ekonomi seperti dua rel kereta api yang harus sejajar agar pembangunan dapat berjalan dengan baik.
“Ekonomi tanpa hukum tidak akan berjalan, sementara hukum tanpa ekonomi juga kehilangan makna,” ujar Pujiyono.
1. Hukum harus punya rasa keadilan.
Menurut Pujiyono, hukum tidak boleh hanya dipahami sebagai kumpulan aturan atau alat menghukum. Lebih dari itu, hukum harus mampu menghadirkan keadilan, kemanfaatan, dan kepastian secara bersamaan.
Ia juga menyinggung film karya Joko Anwar, Ghost in The Cell, yang menurutnya menggambarkan realitas ketidakadilan di masyarakat.
“Hidup ini memang penuh paradoks ketidakadilan. Ada orang yang bekerja keras sejak pagi, tapi nasibnya tidak berubah. Sementara yang lain hidup berkecukupan,” katanya.
Pujiyono menilai, tidak semua pelanggaran hukum bisa diperlakukan sama. Ada kasus yang dipicu faktor ekonomi dan kemiskinan, yang membutuhkan pendekatan lebih humanis.
Sebaliknya, ia menekankan bahwa kejahatan seperti korupsi harus ditindak tegas.
“Desain hukum harus tajam ke atas, tapi tetap humanis ke bawah,” tegasnya.
2. Penegakan hukum bukan sekedar menangkap.
Kepala Kejaksaan Negeri Surakarta, Supriyanto, menyoroti pentingnya peran hukum dalam menciptakan iklim investasi yang sehat.
Menurutnya, investor akan datang jika ada kepastian hukum dan birokrasi yang bersih dari praktik pungutan liar maupun prosedur yang berbelit.
“Kami ingin memastikan investasi masuk dengan jaminan tidak ada pungli dan kepastian hukum jelas,” ujarnya.
Ia juga mengkritik paradigma lama yang mengukur keberhasilan aparat dari banyaknya penangkapan. Menurutnya, penegakan hukum yang ideal justru mencegah terjadinya pelanggaran.
“Semakin sedikit orang ditangkap, tapi tidak ada korupsi, itu tanda penegakan hukum berhasil,” jelasnya.
Supriyanto menambahkan, pendekatan hukum perlu dilakukan secara menyeluruh, mulai dari pencegahan hingga perbaikan sistem agar kesalahan tidak terulang.
3. Pertumbuhan Ekonomi Harus Berdampak ke Rakyat
Sementara itu, Wali Kota Surakarta, Respati Ardi, mengingatkan bahwa pertumbuhan ekonomi tidak boleh hanya dinikmati segelintir pihak.
Menurutnya, indikator keberhasilan pembangunan adalah ketika pertumbuhan ekonomi diikuti dengan penurunan angka kemiskinan.
“Kalau ekonomi naik tapi kemiskinan juga meningkat, berarti ada yang tidak beres,” katanya.
Ia menekankan pentingnya transparansi dan integritas dalam pemerintahan untuk menjaga kepercayaan publik.
“Kunci utamanya adalah trust dan transparansi,” imbuh Respati.
Respati juga menilai, investasi yang masuk ke daerah harus mampu membuka lapangan kerja dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara luas, bukan hanya menguntungkan kelompok tertentu saja.
Diskusi ini turut menghadirkan sejumlah pembicara dari berbagai sektor dan diikuti ratusan peserta, mulai dari mahasiswa hingga pelajar, sebagai bagian dari upaya mendorong kesadaran hukum dan ekonomi di kalangan generasi muda.
