Temui Jokowi, PPDI Sampaikan Aspirasi Status Perangkat Desa

Fatchurrohman menjelaskan para ketua PPDI dari sejumlah provinsi berinisiatif menemui Jokowi karena menilai mantan presiden tersebut memiliki kedekatan historis dengan organisasi perangkat desa.

Menurutnya, PPDI ingin menyampaikan langsung hasil Rakernas sekaligus meminta pandangan Jokowi terkait berbagai persoalan yang dihadapi perangkat desa saat ini.

“Ketua-ketua PPDI provinsi ingin bersilaturahmi dengan Pak Jokowi sekaligus melaporkan hasil Rakernas. Kami memandang beliau sebagai mentor PPDI dan sosok yang memiliki perhatian besar terhadap perangkat desa,” kata Fatchurrohman.

Ia menambahkan, jasa Jokowi bagi perangkat desa dinilai cukup besar, terutama setelah terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 yang mengatur sejumlah aspek terkait perangkat desa.

Dalam pertemuan tersebut, PPDI juga menyampaikan berbagai dinamika yang terjadi di desa-desa, mulai dari kondisi sosial, ekonomi, hingga tantangan yang dihadapi aparatur desa dalam menjalankan tugasnya.

Salah satu persoalan yang paling banyak disorot adalah belum jelasnya status perangkat desa di Indonesia.

“Kami menyampaikan bahwa sampai hari ini status perangkat desa masih belum jelas. Bukan PNS, bukan PPPK, sehingga masih menjadi aspirasi yang terus diperjuangkan,” ujarnya.

Menurut Fatchurrohman, kejelasan status tersebut penting karena perangkat desa memiliki peran strategis dalam pelayanan publik dan pelaksanaan berbagai program pemerintah hingga tingkat paling bawah.

Fatchurrohman mengatakan Jokowi memberikan sejumlah masukan kepada PPDI. Salah satunya, mendorong organisasi tersebut untuk terus membangun komunikasi dengan pemerintah pusat agar persoalan status perangkat desa dapat segera dicarikan jalan keluar.

“Pak Jokowi mengarahkan agar kami segera berkoordinasi dengan Mas Wapres dan Menteri Dalam Negeri supaya ada solusi yang bisa memberikan kepastian bagi perangkat desa,” ungkapnya.

Dalam pertemuan tersebut turut hadir Ketua PPDI Jawa Tengah Herry Purnomo, Ketua PPDI Jawa Barat Sutara, Ketua PPDI Jawa Timur Sutoyo Muslih, Ketua PPDI Riau Nina Siahaan, Ketua PPDI DIY Johan Enry, dan Ketua PPDI Sulawesi Selatan Tabah Halilintar.

Fatchurrohman menegaskan perangkat desa saat ini tersebar di lebih dari 50 ribu desa di seluruh Indonesia dan menjadi ujung tombak pelayanan masyarakat.

“Perangkat desa melayani masyarakat hampir tanpa mengenal waktu, mulai dari urusan administrasi kelahiran, warga sakit, hingga kematian. Kami berharap ke depan semakin banyak program pemerintah maupun swasta yang bisa bersinergi dengan perangkat desa,” pungkasnya.