Wacana Cukai Minuman Berpemanis: Pakar Minta Kajian Mendalam Bertahap
- Pakar kebijakan publik Undip menekankan pentingnya kajian komprehensif sebelum menerapkan cukai MBDK.
- Keterlibatan lintas sektor diperlukan untuk memastikan kebijakan menguntungkan semua pihak dan memberikan manfaat jangka panjang bagi masyarakat.
- Penerapan cukai MBDK harus dilakukan secara bertahap dengan memantau dampaknya terhadap ekonomi dan kesehatan masyarakat.
Semarang, IDN Times - Rencana pemerintah untuk mengenakan cukai pada minuman berpemanis dalam kemasan (MBDK) kembali mendapat sorotan. Pakar kebijakan publik dari Universitas Diponegoro (Undip) Semarang, Bangkit Aditya Wiryawan, Ph.D menekankan pentingnya kajian komprehensif sebelum kebijakan tersebut diterapkan. Ia menilai bahwa pengambilan keputusan tersebut tidak bisa dilakukan secara sepihak tanpa mempertimbangkan dampaknya terhadap berbagai sektor.
"Jangan sampai kita kehilangan paradigma kritis. Kebijakan pemerintah belum tentu sempurna dan harus dilihat secara menyeluruh," kata Bangkit di Semarang, Rabu (20/1/2025).
1. Melibatkan banyak pemangku kepentingan
Bangkit menjelaskan, kebijakan cukai MBDK seharusnya melibatkan berbagai pihak, termasuk konsumen, pekerja industri, pengusaha, ahli gizi, serta lembaga pemerintah. Menurutnya, keterlibatan lintas sektor diperlukan untuk memastikan kebijakan itu tidak hanya menguntungkan satu pihak, tetapi juga memberikan manfaat jangka panjang bagi masyarakat.
"Pemerintah tidak bisa hanya diwakili oleh satu kementerian, seperti Kementerian Keuangan. Ada kementerian lain yang lebih relevan, seperti Kementerian Kesehatan. Apakah mereka sudah melakukan studi yang mendalam terkait hal ini?" ujarnya.
Ia ikut mengingatkan bahwa konsumsi gula berlebih memang menjadi salah satu penyebab utama diabetes, penyakit yang memiliki risiko kematian tinggi. Namun, ia menegaskan bahwa masalah tersebut tidak bisa diselesaikan hanya dengan pengenaan cukai pada MBDK.
2. Dampak sosial dan ekonomi perlu diperhitungkan
Dalam wacana cukai MBDK, Bangkit menyoroti keterlibatan banyak sektor, mulai dari buruh hingga pelaku usaha mikro kecil dan menengah (UMKM). Warung-warung kecil yang menjual minuman berpemanis dapat terdampak langsung oleh kebijakan tersebut, yang berpotensi memengaruhi perekonomian nasional.
"Saya melihat wacana cukai ini sudah muncul sejak 2016. Bahkan rencananya akan diterapkan pada semester kedua tahun 2025. Artinya, masih ada waktu untuk melakukan kajian mendalam," jelas Bangkit.
Ia juga mengingatkan potensi terjadinya pemutusan hubungan kerja (PHK) akibat kebijakan itu. Dampak tersebut, menurutnya, perlu menjadi perhatian serius karena dapat memengaruhi stabilitas ekonomi.
"Apakah negara hanya peduli pada pendapatan dari cukai, atau juga pada kesehatan masyarakat? Seberapa sering kebijakan ini dikaji dan apakah sudah ada perbandingan dengan negara lain?" tanyanya.
3. Usulan penerapan bertahap
Bangkit mengusulkan agar penerapan cukai MBDK dilakukan secara bertahap, sembari memantau dampaknya terhadap ekonomi dan kesehatan masyarakat. Ia juga menyarankan agar kebijakan itu diuji coba lebih dahulu di beberapa wilayah tertentu sebelum diterapkan secara nasional.
"Kan tidak bisa diterapkan langsung. Harus gradual, bertahap, sambil melihat hasilnya. Apakah benar ada korelasi antara cukai ini dan penurunan kasus diabetes?" katanya.
Selain penerapan cukai, Bangkit juga mengajak pemerintah untuk mempertimbangkan alternatif kebijakan lain, seperti edukasi kesehatan dan promosi gaya hidup sehat. Menurutnya, langkah preventif tersebut dapat menjadi pelengkap yang efektif dalam menekan angka penyakit akibat konsumsi gula berlebih.
Kritik dan saran dari Bangkit menunjukkan bahwa kebijakan itu membutuhkan waktu, riset mendalam, dan koordinasi lintas sektor. Ia berharap bahwa pemerintah dapat menghasilkan solusi yang tidak hanya menguntungkan secara ekonomi, tetapi juga mendukung kesehatan dan kesejahteraan masyarakat.
