Semarang, IDN Times - Dinas Kesehatan (Dinkes) Jawa Tengah menyebutkan terdapat 735 satuan pelayanan pemenuhan gizi (SPPG) yang belum memiliki Sertifikat Laik Higienis Sanitasi (SLHS).
Berdasarkan pendataan yang dilakukan Dinkes Jateng per 10 Agustus 2026, ratusan SPPG tersebut belum punya SLHS karena perizinan menjadi kewenangan Badan Gizi Nasional (BGN).
Kepala Dinkes Jateng Zulfachmi Wahab mengatakan pihaknya telah menyetorkan data SPPG yang belum punya SLHS ke BGN Regional Jateng.
"Kewenangan bisa operasional atau tidaknya adalah ranah BGN regional. Namun untuk jumlah SPPG di Jateng berdasarkan data Kementerian Kesehatan mencapai 4.635 titik. Dari angka itu, 3.900 titik telah mengantongi SLHS, sisanya 735 belum memiliki SLHS," ungkapnya, Jumat (14/8/2026).
Lebih lanjut lagi, ia bilang syarat pengajuan dokumen SLHS paling tidak ada empat yang harus dipenuhi. Antara lain hasil Inspeksi Kesehatan Lingkungan (IKL) memenuhi syarat minimal 80, penjamah pangan bersertifikat pelatihan keamanan pangan siap saji.
Tak cuma itu saja, katanya penanggung jawab atau pengelola atau pemilik bersertifikat pelatihan keamanan siap saji, dan hasil laboratorium memenuhi syarat (E.coli) boraks, formalin, rhodamine B, dan methanil yellow negatif.
Sampai saat ini, ia menjelaskan untuk dapur SPPG yang paling banyak mengantongi izin SLHS tersebar di Kabupaten Banyumas ada 208 titik, Kabupaten Pati ada 187 titik dan Kabupaten Grobogan ada 178 titik.
Untuk kabupaten/kota dengan jumlah SPPG pemilik SLHS paling minim ialah Kota Magelang sebanyak 15 titik, Kota Salatiga 30 titik dan Kota Tegal 31 titik.
"Dari ribuan SPPG masih ada jumlah penjamah pangan sebanyak 177.057 orang, sementara jumlah penjamah pangan yang sedang menjalani pelatihan mencapai 163.682 orang," paparnya.
Sebetulnya dalam mengurus SLHS tidak memakan waktu terlalu lama. Sebab dokumen SLHS bisa diurus dua minggu. "Semua syarat terpenuhi, paling lama dua pekan," cetusnya.
Terpisah, Kasubag Tata Usaha Kantor Pelayanan Pemenuhan Gizi (KPPG) Semarang, Bagus Anindito berkata dari total kurang lebih 2.400 SPPG yang mencakup 20 kabupaten/kota, sekitar 91,57 persen telah memenuhi SLHS.
Sisanya 8,43 persen SPPG yang belum ada SLHS. Adapun kendala SPPG yang belum memperoleh SLHS karena dalam pengujian kelayakan harus diulang.
Pihaknya juga menanggapi sejumlah SPPG yang belum mengantongi ijin SLHS namun masih beroperasi. Dikatakan, semua kegiatan tersebut sudah dilaporkan kepada BGN pusat. Sehingga pihaknya masih menunggu dari keputusan BGN mengenai nasib para SPPG ini.
"Kami masih menunggu keputusan pimpinan karena masih ada (SPPG) yang proses pengajuan juga," ujarnya.