Warga Jateng Wajib Tahu! Ini Risiko Beli Rumah di Lahan LSD
- Pemerintah Jawa Tengah dan Kementerian ATR/BPN memperketat pengawasan Lahan Sawah Dilindungi (LSD) agar tidak dialihfungsikan menjadi perumahan demi menjaga ketahanan pangan nasional.
- Membeli rumah di atas lahan LSD berisiko tinggi karena sertifikat tanah, izin bangunan, dan KPR bank tidak akan diterbitkan, bahkan bisa terkena sanksi hingga penggusuran.
- Warga disarankan memeriksa status tanah melalui aplikasi Sentuh Tanahku, situs Bhumi ATR BPN, atau langsung ke Kantor Pertanahan untuk menghindari penipuan developer nakal.
Semarang, IDN Times - Memiliki rumah sendiri tentu menjadi impian setiap orang, ya Lur. Apalagi kalau melihat ada tawaran rumah klaster atau kavling siap bangun di wilayah Jawa Tengah dengan harga miring, pemandangan asri khas pedesaan, dan DP nol persen. Duh, siapa sih yang gak tergiur?
Tapi tunggu dulu, Sedulur jangan langsung buru-buru bayar tanda jadi (booking fee). Sebagai salah satu daerah lumbung pangan nasional, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah bersama Kementerian ATR/BPN kini tengah memperketat pengawasan terhadap Lahan Sawah Dilindungi (LSD). Sawah-sawah produktif di wilayah Solo Raya, Semarang Raya, hingga jalur pantura dipetakan secara ketat agar tidak sembarangan dialihfungsikan menjadi perumahan.
Jika Sedulur nekat membeli rumah yang telanjur berdiri di atas lahan LSD, ada sederet ancaman nyata yang siap mengintai. Yuk, simak rangkuman vertikal risiko hukum dan bahaya membeli rumah di atas lahan LSD berikut ini, Lur!
1. Apa Itu Lahan Sawah Dilindungi atau LSD?
Lahan Sawah Dilindungi atau LSD adalah kebijakan strategis pemerintah untuk menjaga ketahanan pangan nasional dengan cara menetapkan zona sawah produktif yang tidak boleh diubah menjadi bangunan, baik hunian maupun industri.
Banyak developer nakal yang nekat menguruk sawah-sawah dilindungi ini demi meraup untung dari bisnis properti. Mereka biasanya mengelabui pembaca dengan dalih "izin sedang diproses", padahal secara tata ruang, izin perumahan di atas LSD tidak akan pernah bisa diterbitkan, Lur!
2. Risiko Hukum dan Bahaya Rumah di Atas LSD
Jangan sampai tabungan bertahun-tahun habis begitu saja karena terjebak properti ilegal. Berikut adalah dampak fatal yang wajib Sedulur ketahui:
Sertifikat Tanah (SHM) Tidak Akan Pernah Terbit
Kementerian ATR/BPN dipastikan akan menolak proses pengeringan lahan atau Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR).
Pemilik tidak akan bisa meningkatkan status tanah menjadi Sertifikat Hak Milik (SHM). Selamanya status tanah tersebut akan tetap menjadi lahan pertanian, meskipun di atasnya sudah berdiri bangunan megah.
IMB atau PBG Mustahil Dikeluarkan Dinas Terkait
Pemerintah Daerah tidak akan bisa mengeluarkan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) atau yang dulu dikenal sebagai IMB pada zona hijau dilindungi.
Rumah otomatis berstatus sebagai bangunan liar dan ilegal karena menyalahi Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW).
Ancaman Eksekusi dan Penggusuran oleh Satpol PP
Berdasarkan undang-undang penataan ruang, mendirikan bangunan di atas lahan yang tidak sesuai peruntukannya memiliki sanksi administratif yang berat.
Rumah yang sudah dibeli dengan harga ratusan juta rupiah sewaktu-waktu bisa dirobohkan paksa oleh pihak berwajib tanpa mendapatkan uang ganti rugi sepeser pun.
Pengajuan KPR Bank Pasti Ditolak Total
Pihak perbankan memiliki sistem kurasi legalitas yang sangat ketat sebelum mencairkan kredit pemilikan rumah (KPR).
Pembeli tidak akan bisa membeli rumah tersebut lewat jalur KPR. Kalaupun dibeli secara tunai cerdas (cash keras), rumah tersebut tidak akan memiliki nilai ekonomi karena tidak bisa dijadikan agunan pinjaman di bank.
3. Cara Taktis Cek Status Tanah agar Tidak Tertipu Developer Nakal
Biar Sedulur terhindar dari modus penipuan properti bodong di atas lahan sawah, lakukan langkah preventif ini sebelum bertransaksi:
Gunakan Aplikasi "Sentuh Tanahku": Unduh aplikasi resmi milik Kementerian ATR/BPN ini di ponselmu untuk mengecek plot bidang tanah secara mandiri.
Cek Melalui Situs "Bhumi ATR BPN": Sedulur bisa mengakses situs peta digital kementerian untuk melihat langsung apakah wilayah perumahan tersebut masuk ke dalam deliniasi peta LSD atau tidak.
Datangi Kantor Pertanahan (Kantah) Setempat: Langkah paling valid adalah membawa salinan sertifikat induk atau nomor koordinat lahan ke kantor BPN kabupaten/kota setempat untuk menanyakan status tata ruangnya secara langsung.
Nah, itulah informasi penting mengenai risiko hukum dan bahaya laten membeli rumah di atas Lahan Sawah Dilindungi (LSD). Bagikan informasi ini ke keluarga atau temanmu yang sedang berburu rumah di Jawa Tengah ya, biar makin banyak yang melek hukum properti. Tetap waspada dan cerdas dalam berinvestasi, Sedulur!
