Upah 2026 di Jateng: Banjarnegara, Wonogiri, Sragen, Blora Terendah

Ilustrasi pekerja pabrik tengah menyelesaikan pesanan. IDN Times/Riyanto.

Kenaikan upah itu tidak diputuskan secara sepihak, melainkan melalui formulasi perhitungan yang matang sesuai regulasi terbaru. Ahmad Luthfi menjelaskan, penetapan UMP didasarkan pada Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 49 Tahun 2025, yang merupakan perubahan kedua atas PP Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan.

Dalam perhitungannya, Pemprov Jateng mempertimbangkan tiga variabel utama, yakni:

“Nilai alfa 0,90 ini tidak ditentukan secara sembarangan, tetapi melalui perhitungan dan parameter yang jelas,” katanya.

Keputusan tersebut juga sudah tertuang dalam Keputusan Gubernur Nomor 100.3.3.1/504 tentang UMP dan UMSP, serta Nomor 100.3.3.1/505 tentang UMK dan UMSK.

Kebijakan pengupahan tersebut mulai berlaku efektif pada 1 Januari 2026. Pemerintah berharap keputusan itu dapat menjaga iklim investasi tetap kondusif sekaligus meningkatkan daya beli masyarakat.

Ilustrasi pekerja menyelesaikan pemasangan atap pasar tradisional. (ANTARA FOTO/Fakhri Hermansyah)

Selain UMP, Gubernur juga mengumumkan besaran Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) untuk 35 daerah di Jawa Tengah. Perhitungan UMK mempertimbangkan inflasi provinsi serta pertumbuhan ekonomi dan nilai alfa yang bervariasi di masing-masing kabupaten/kota.

Berdasarkan data yang dirilis, Kota Semarang mencatatkan UMK tertinggi di Jawa Tengah dengan besaran Rp3.701.709, mengalami kenaikan 7,15 persen dari tahun sebelumnya. Di sisi lain, Kabupaten Banjarnegara menjadi wilayah dengan UMK terendah sebesar Rp2.327.813,08, angka yang hanya terpaut tipis di atas UMP.

Pemprov Jateng juga menetapkan Upah Minimum Sektoral Provinsi (UMSP) untuk 11 sektor industri, termasuk industri tepung terigu, gula pasir, alas kaki, kosmetik, hingga farmasi. Besaran upah sektoral tersebut lebih tinggi dari UMP karena menyesuaikan kemampuan sektor terkait.

Selain itu, Upah Minimum Sektoral Kabupaten/Kota (UMSK) juga diberlakukan pada 33 sektor di lima wilayah, yakni Kota Semarang, Kabupaten Semarang, Kabupaten Demak, Kabupaten Cilacap, dan Kabupaten Tegal.

Ahmad Luthfi mengingatkan, kebijakan upah minimum berlaku sebagai jaring pengaman (safety net) bagi pekerja dengan masa kerja kurang dari satu tahun.

"Bagi pekerja dengan masa kerja satu tahun atau lebih, pengusaha wajib menyusun dan menerapkan struktur dan skala upah dengan mempertimbangkan masa kerja, kompetensi, jabatan, serta kinerja,” jelasnya.

Ilustrasi pekerja menyelesaikan pengecatan pagar pengaman di jembatan utama. (ANTARA FOTO/Andry Denisah)

Ahmad Luthfi memaparkan sejumlah kebijakan pendukung untuk menekan biaya hidup buruh dan meningkatkan kesejahteraan. Langkah itu di antaranya penyusunan Peraturan Gubernur tentang Koperasi Buruh, penguatan akses transportasi pekerja, penyediaan tempat penitipan anak (daycare) di lingkungan perusahaan, serta program perumahan buruh terjangkau.

“Kami juga menyiapkan kebijakan pendukung, mulai dari koperasi buruh, transportasi, daycare, sampai perumahan buruh, supaya kebutuhan hidup buruh bisa lebih terjangkau dan efisien,” tandas Luthfi.

Berikut rincian besaran UMK di seluruh wilayah Jawa Tengah.

(Data diurutkan berdasarkan nominal tertinggi ke terendah).