Warga Banjarnegara Geruduk Geodipa Energi, Tolak Proyek PLTP Dieng 2
Warga Karangtengah dan Bakal, Kecamatan Batur, Kabupaten Banjarnegara melakukan aksi penolakan terhadap rencana pembangunan power plan pembangkit listrik tenaga panas bumi (PLTP) Dieng 2. Mereka mendatangi kantor PT Geodipa Energi untuk menyampaikan pendapat dan doa bersama, Kamis (11/8/2022). (dok. Walhi Jateng)
Follow IDN Times untuk mendapatkan informasi terkini. Klik untuk follow WhatsApp Channel & Google News
Banjarnegara, IDN Times - Warga Karangtengah dan Bakal, Kecamatan Batur, Kabupaten Banjarnegara melakukan aksi penolakan terhadap rencana pembangunan power plan pembangkit listrik tenaga panas bumi (PLTP) Dieng 2. Mereka mendatangi kantor PT Geodipa Energi untuk menyampaikan pendapat dan doa bersama, Kamis (11/8/2022).
1. Geodipa Energi akan robohkan bangunan yang ada
Warga Karangtengah dan Bakal, Kecamatan Batur, Kabupaten Banjarnegara melakukan aksi penolakan terhadap rencana pembangunan power plan pembangkit listrik tenaga panas bumi (PLTP) Dieng 2. Mereka mendatangi kantor PT Geodipa Energi untuk menyampaikan pendapat dan doa bersama, Kamis (11/8/2022). (dok. Walhi Jateng)Aksi warga ini berawal dari adanya rencana pembukaan proyek oleh PT Geodipa Energi bersama Pj Bupati Banjarnegara. Mereka akan merobohkan bangunan yang ada, pembersihan rumput, dan pengambilan pipa di lokasi yang selama ini ditolak oleh warga.
Adanya rencana aksi dari warga akhirnya membuat kegiatan tersebut ditunda. Namun, warga tidak menyerah dan memindahkan titik aksi serta doa bersama di depan kantor PT Geodipa Energi, Karangtengah.
Menurut Ardiyanto selaku warga Desa Karangtengah, aksi ini didasarkan atas tidak adanya persetujuan warga terhadap rencana pembangunan proyek PLTP Dieng 2.
Baca Juga: 7 Fakta Bendungan Bener Purworejo, Penyebab Konflik Agraria di Wadas
2. Mengancam kerusakan ruang hidup warga
Warga Karangtengah dan Bakal, Kecamatan Batur, Kabupaten Banjarnegara melakukan aksi penolakan terhadap rencana pembangunan power plan pembangkit listrik tenaga panas bumi (PLTP) Dieng 2. Mereka mendatangi kantor PT Geodipa Energi untuk menyampaikan pendapat dan doa bersama, Kamis (11/8/2022). (dok. Walhi Jateng)Editor’s picks
‘’Kami menolak karena proyek ini akan mengancam kerusakan terhadap ruang hidup warga. Sehingga, aksi doa bersama dan aksi di muka umum ini bertujuan untuk menjaga wilayah kami dari ancaman kerusakan lingkungan, keamanan dan kenyamanan,’’ katanya dalam keterangan resmi, Kamis (11/8/2022).
Senada, Warga Desa Bakal, Dafiq mengatakan, pembangunan proyek PLTP Dieng 2 ini akan berdampak buruk pada kehidupan warga.
‘’Kami khawatir dampak bahayanya sampai ke Desa Bakal karena proyek PLTP Dieng 2 hanya berjarak 200 meter dari mata air Sethulu yang menjadi sumber kehidupan warga,’’ katanya.
Untuk diketahui, warga Banjarnegara mengkhawatirkan atas dampak yang akan ditimbulkan dari pembangunan PLTP di wilayah Dieng tersebut. Sebab, sejak keberadaan PLTP Dieng kerusakan sudah terlihat.
3. Masyarakat punya hak atas lingkungan hidup
Warga Karangtengah dan Bakal, Kecamatan Batur, Kabupaten Banjarnegara melakukan aksi penolakan terhadap rencana pembangunan power plan pembangkit listrik tenaga panas bumi (PLTP) Dieng 2. Mereka mendatangi kantor PT Geodipa Energi untuk menyampaikan pendapat dan doa bersama, Kamis (11/8/2022). (dok. Walhi Jateng)Dampak negatif itu di antaranya, rasa air yang sudah berubah dan tidak layak untuk dikonsumsi lagi. Kemudian, kebocoran gas H2S pada 12 Maret 2022 yang mengakibatkan satu pekerja meninggal dunia dan enam lainnya keracunan.
Sementara itu, Manajer Advokasi dan Kampanye Walhi Jateng, Iqbal Al Ghofani mengatakan, selain kejadian itu juga pernah terjadi ledakan pipa pada tahun 2007 dan 2016 yang juga memakan korban.
‘’Padahal masyarakat mempunyai hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat yang dijamin UU pasal 28 H ayat 1. Namun, ini risiko dan dampak bahaya tersebut masih masyarakat alami hingga hari ini. Sehingga, pabrik energi yang nekat ini jika dibilang syarat-syarat keselamatan manusia dan atau keberlanjutan ekonomi pertanian setempat bisa terpenuhi, hanyalah sebuah mitos belaka,’’ katanya.
Baca Juga: 9 Konflik Agraria di Jateng Walhi: Pemerintah Mesti Akomodasi Rakyat
