Pakar Hukum Undip Sebut RKUHP Bisa Berantas Dukun Santet di Daerah
Santet
Follow IDN Times untuk mendapatkan informasi terkini. Klik untuk follow WhatsApp Channel & Google News
Semarang, IDN Times - Pakar Hukum dari Universitas Diponegoro (Undip), Prof Muladi menganggap Pasal 252 Ayat (1) dalam RKUHP bisa menutup praktik dukun santet.
RKUHP yang mengatur tentang hukuman pidana bagi orang yang punya kekuatan gaib nantinya bakal efektif untuk dijadikan alat memberantas praktek-praktek dukun santet yang merebak di sejumlah daerah.
Sebab menurut Muladi praktik dukun santet selama ini cenderung meresahkan karena telah menodai nilai agama sekaligus menghilangkan nyawa orang dengan mengirimkan kekuatan ilmu hitam.
"Jadi yang dipidana nanti bukan ilmu santetnya. Soalnya itu berkaitan dengan ilmu metafisika yang sulit dibuktikan, maka yang kena hukuman dukun santetnya. Mereka akan kita berantas karena ilmunya sangat merugikan banyak orang," kata pria yang jadi anggota tim perumus RKHUP tersebut saat ditemui usai seminar di Fakultas Hukum Undip Tembalang, Rabu (2/10).
1. Dukun santet dianggap sering menipu di sejumlah daerah. Mulai Jatim, Jabar, Banten dan Banyuwangi
IDN Times/Fariz FardiantoIa menyoroti banyaknya dukun santet yang kerap melakukan penipuan di sejumlah provinsi. Misalnya, katanya dukun-dukun santet yang beroperasi di Jawa Barat, sebagian Banten, Jawa Timur dan Banyuwangi.
Di daerah tersebut para dukun santet secara terang-terangan mengaku punya ilmu untuk melukai orang hingga meninggal serta memanfaatkan keahliannya itu untuk diperdagangkan.
"Banyak itu kejadiannya di Jatim, Sunda Banten dan Jawa barat. Banyak dukun santet terlibat penipuan dan itu menciderai nilai agama. Kita harus cegah semuanya. Yang dipidana adalah orang yang punya kekuatan gaib, yang sanggup melukai orang. Yang kayak gitu harus dihambat oleh kita," terangnya.
Baca Juga: Ini Pandangan MUI Soal Pasal Santet di dalam RKUHP
2. Dukun santet yang dipidana ialah orang-orang yang bisa mencelakakan korbannya sampai dibuat gila
ANTARA FOTO/Abriawan AbheEditor’s picks
Dalam penegakan pasal santet, dukun santet yang dijerat hukuman yaitu mereka yang mampu mencelakakan orang, membuat orang gila, sakit, atau bahkan mati.
3. Polisi yang akan menyelidiki praktek santet di daerah
IDN Times/Debbie SutrisnoPihaknya mengatakan proses pidananya nanti bakal melibatkan para penyidik kepolisian. Sebab, menghukum dukun santet tak ubahnya seperti memberangus peredaran narkoba.
Para penyidik kepolisian bakal dibentuk menjadi tim khusus untuk menelisik praktik santet di tiap daerah.
"Pembuktiannya kita bentuk agen provokator dengan mengacu penyelidikan oleh kepolisian seperti kita menindak kejahatan narkoba. Kita harus berantas dukun santet. Apalagi dukunnya juga jadi korban main hakim sendiri di tengah masyarakat," tegasnya.
4. RKUHP ditargetkan bisa disahkan pada Desember
ANTARA FOTO/M Risyal HidayatPihaknya menargetkan bahwa kedua belas pasal kontroversial dalam RKUHP harus disahkan paling telat Desember 2019. Ia bilang RKUHP yang dipakai pemerintah Indonesia sudah tidak layak lagi mengingat banyak aturan yang masih memakai filosofi zaman kolonial Belanda.
Ia menyebut RKUHP yang sudah ada sejak 103 tahun lamanya harus diubah total agar memiliki azas modern dengan mengacu hukum HAM, Pancasila dan UUD 45.
"Masak kita gunakan RKUHP kolonial terus. Padahal, orang Belanda sudah mengubah KUHP-nya. Maka, RKUHP yang kemarin ditunda, akan disahkan setelah pelantikan presiden. Lalu menunggu siapa Menkumham dan panja di Komisi III DPR RI. Saya targetkan Desember selesai disahkan, termasuk 12 pasal yang kontroversi itu. Tinggal kita pilih mau kembali ke jaman jahiliyah atau ke era modern," tukasnya.
Baca Juga: Anggota DPR 2019-2024: Yang Protes RKUHP Gak Ngerti Persoalan
