Semarang, IDN Times - Sebanyak 31 ribu lebih ASN dan 33 ribu tenaga Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) di Jawa Tengah dipastikan mengikuti pelaksanaan WFH mulai pekan depan. Badan Kepegawaian Daerah (BKD) menyebutkan pelaksanaan WFH diberlakukan bagi seluruh ASN sampai PPPK.
"WFH berlaku untuk semua ASN, baik PNS maupun PPPK. Berlaku punishment sesuai ketentuan yang berlaku," kata Kepala BKD Jateng, Raden Rara Utami Rahajeng kepada IDN Times, Kamis (2/4/2026).
Bagi para ASN dan PPPK yang menjalankan WFH, pihaknya memberlakukan presensi absen seperti biasa. Yakni wajib absen pagi dan jam pulang kerja.
Aplikasi presensi yang digunakan dari aplikasi milik BKD Jateng. Namun nantinya juga dikombinasikan dengan aplikasi absensi dari Dinas Komunitas Informasi dan Digital (Komdigi).
"Presensi yang biasa dipakai selama ini, buatan teman-teman sendiri App Sinaga dan kolab dengan Dinas Komdigi," jelasnya.
Pihaknya menjelaskan ASN maupun PPPK yang bekerja di bidang layanan publik tetap bekerja normal. Pegawai yang tidak mengikuti WFH ialah mereka yang bekerja di sektor rumah sakit dan Badan Pendapatan Daerah (Bapenda).
Ia menyebutkan total keseluruhan PNS yang ada di Jateng sebanyak 31 ribu lebih. Sedangkan tenaga PPPK sebanyak 33 ribu lebih.
"Klasifikasi yang non pelayanan, untuk layanan publik seperti RS dan bapenda tetap masuk," kata Utami.
Sekda Jateng Sumarno mengakui bahwa pihaknya tetap mengikuti arahan Mendagri dengan menerapkan WFH saban Jumat. Ini karena mempertimbangkan Jumat merupakan hari pendek karena ada jeda untuk salat Jumat.
Adapun aturan WFH diberlakukan Mendagri Tito Karnavian, sesuai Surat Edaran tentang Transformasi Budaya Kerja ASN di Lingkungan Pemerintah Daerah.
"Sementara kalau dari pemikiran kami, kita akan mengikuti Mendagri di hari tersebut karena hari Jumat merupakan hari paling pendek ditambah ada jeda untuk sholat Jumat,” paparnya.
Lebih lanjut, Pemprov Jateng juga tengah menyiapkan instrumen pengawasan kinerja ASN selama menjalankan WFH. Hal ini dinilai tidak mudah mengingat kompleksitas tugas pemerintah daerah yang mencakup berbagai sektor layanan publik.
“Kalau kementerian lembaga itu hanya satu rumusan. Sedangkan kita di Pemprov Jateng ini bahasanya dari bayi lahir sampai orang meninggal kita urusi semua sehingga unsur lainnya banyak yang harus kita persiapkan,” ungkapnya.
Dalam aturan tersebut juga diatur klasterisasi sektor. Beberapa bidang tetap diwajibkan bekerja dari kantor, terutama yang bersentuhan langsung dengan pelayanan masyarakat.
“Seperti contoh yang wajib berangkat ke kantor yakni sektor kesehatan, rumah sakit, klinik, tenaga medis dan farmasi, sektor energi, serta bahan bakar minyak, gas, dan listrik. Untuk pejabat, petinggi, madya, dan pratama itu tidak boleh WFH,” jelasnya.