Anggaran Rp800 Miliar Dipangkas DPRD, Penanganan Rob Semarang Tinggal Kenangan

Berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Semarang 2021-2026, pemerintah daerah sebenarnya sudah merancang solusi teknokratik yang komprehensif, termasuk proyek Tanggul Laut, Banger Polder, dan sistem pompa raksasa.

Data kerentanan pesisir dari Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) bahkan sudah secara spesifik memetakan zona merah sejak tahun 2015. Namun, hingga saat ini realisasi anggaran tanggul laut tersebut tercatat di bawah 20 persen.

"Di ruang sidang DPRD saat pembahasan APBD, politik anggaran bekerja. Anggaran teknokratik untuk tanggul laut sering dipangkas dan dialihkan ke proyek kecil-kecil, seperti normalisasi sungai sepanjang 50 meter, pengadaan 5 unit pompa portabel, hingga turap daerah pemilihan," ungkap Santi.

Kegagalan merealisasikan pelindung kawasan pesisir itu menciptakan ketimpangan tata ruang yang disebutnya sebagai "Paradoks Semarang". Wilayah yang paling rentan dihantam rob seperti kawasan Genuk, Gayamsari, dan Semarang Utara justru sangat minim infrastruktur penahan air.

Kondisi itu berbanding terbalik dengan kawasan selatan seperti Banyumanik dan Tembalang yang bebas rob dan tumbuh pesat menjadi pusat kota baru yang dipenuhi apartemen.

"Pembangunan jadi sporadis. Seperti menambal atap bocor pakai lakban. Utara basah, selatan kering," imbuh Santi.

Untuk diketahui, banjir rob di perairan utara laut Jawa sudah menjadi persoalan menahun yang tidak sekadar mengganggu aktivitas ekonomi, tapi juga kerap memaksa warga pesisir mengungsi ke masjid hingga meliburkan anak-anak sekolah. Banjir pasang itu dinilai bukan lagi semata-mata bencana alam akibat perubahan iklim global, melainkan imbas langsung dari bencana kebijakan politik yang tidak memprioritaskan kawasan rentan.

Untuk memecahkan kebuntuan tersebut, Santi mendesak agar sistem e-budgeting Kota Semarang dibuka secara detail dan transparan hingga rincian program di tingkat RT. Megar warga berhak tahu rincian penyerapan anggaran penanganan rob. Ke depannya, dana Pokok Pikiran (Pokir) wakil rakyat wajib masuk koridor masterplan agar tidak lagi terpisah-pisah.

"Peran Mahasiswa Perencanaan Wilayah dan Kota (PWK) dibutuhkan. Mereka harus berani menjadi jembatan antara data GIS (Sistem Informasi Geografis) dan bahasa politik di ruang sidang DPRD. Pembangunan yang baik butuh politik yang baik pula," pungkasnya.